Batasi Medsos Dinilai Tak Efektif, PBB Desak Platform Lebih Aman untuk Anak

KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai pemblokiran akses media sosial (medsod) bagi anak-anak tak cukup efektif. Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pemerintah dan perusahaan teknologi harus membuat platform medsos lebih aman sejak perancangan awal.

Pasalnya, paparan di ruang digital saat ini kian mereskahkan mulai dari fitur desain yang membuat ketagihan hingga pelanggaran privasi anak.

“Bahaya daring terhadap keselamatan, privasi, dan kesejahteraan anak-anak merupakan hasil dari pilihan desain dan praktik bisnis yang mengabaikan keselamatan, termasuk fitur desain yang membuat ketagihan seperti gulir tanpa batas (infinite scroll), putar otomatis (autoplay), dan notifikasi yang terus-menerus muncul,” ujar Turk dilansir dari UN News, Sabtu (30/5/2026).

Baca juga: Bullying lewat AI Kian Marak Terjadi, Anak-Anak Jadi Korbannya

PBB lantas merilis pedoman berjudul Getting Children's Safety Online Right, yang terbit seiring dengan pembatasan media sosial berdasarkan usia diterapkan di berbagai negara dunia.

Di Australia, misalnya, pemerintah melarang anak di bawah usia 10 tahun menggunakan platform medsos sejak Desember 2025. Aturan ini disusul Indonesia dan Malaysia, sementar belasan negara lainnya tengah mempertimbangkan hal serupa.

Namun, Turk memperingatkan bahwa larangan semacam itu dapat dengan mudah dihindari dan berisiko mendorong anak-anak menuju ruang digital yang lebih berbahaya dan kurang diawasi.

“Sekadar membatasi akses ke platform yang tetap tidak aman tidak dapat menjadi tujuan akhir,” ucap dia.

Direktur Keterlibatan Tematik dan Prosedur Khusus OHCHR, Peggy Hicks, mengatakan bahwa perusahaan teknologi kini menghadapi pilihan yang jelas.

Baca juga: Anak Perempuan Kurang Percaya Diri Hadapi Teknologi AI Dibandingkan Laki-Laki

“Mengubah cara platform mereka dirancang dan dioperasikan agar lebih melindungi hak serta keselamatan anak-anak, atau dipaksa melakukannya melalui undang-undang yang semakin ketat dan denda regulasi,” jelas Hicks.

Berikut 10 pedoman yang direkomendasikan PBB:

1. Mewajibkan platform aman sejak tahap perancangan lantaran PBB menilai perlindungan anak tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada orangtua dan anak. Perusahaan teknologi harus menerapkan prinsip safety by design dengan menghilangkan fitur yang berpotensi menimbulkan kecanduan
2. Menjadikan hak anak sebagai dasar regulasi digital
3. Memperkuat perlindungan data pribadi anak, menegaskan bahwa perlindungan privasi harus menjadi pengaturan bawaan. Praktik penargetan iklan berbasis data terhadap anak-anak untuk kepentingan komersial tidak boleh dilakukan
4. Perusahaan teknologi diminta melakukan penilaian dampak terhadap hak-hak anak sebelum meluncurkan fitur, layanan, atau aplikasi baru. Hasil penilaian tersebut juga harus dilaporkan secara terbuka kepada publik
5. Sistem verifikasi usia berpotensi menimbulkan risiko privasi jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, penerapannya harus disertai aturan ketat mengenai penyimpanan data, transparansi, dan akuntabilitas
6. Pembatasan yang ditargetkan pada konten atau layanan berisiko tinggi, seperti pornografi, perjudian, atau fitur-fitur yang terbukti bersifat adiktif.
7. Anak-anak harus dilibatkan dalam perumusan regulasi dan desain lingkungan digital. Mereka memiliki hak untuk didengar terkait kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka
8. Perusahaan teknologi diminta lebih terbuka mengenai cara kerja algoritma, sistem rekomendasi konten, praktik pengumpulan data, dan mekanisme moderasi konten agar dapat diawasi oleh regulator maupun peneliti.
9. Setiap kebijakan perlindungan anak harus disertai mekanisme pengawasan independen, pelaporan berkala, serta sanksi yang efektif bagi pihak yang melanggar aturan
10. Regulator perlu terus mengumpulkan bukti dan penelitian terbaru mengenai dampak teknologi terhadap anak. Akses peneliti independen terhadap data perusahaan juga dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap relevan.

Hicks menekankan, lanskap digital yang berkembang sangat cepat termasuk meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan chatbot menjadikan kebijakan sebagai hal yang sangat penting.

“Kita perlu mengumpulkan bukti dan beradaptasi dengan cepat terhadap apa yang kita pelajari,” papar dia.