Tren Sustainability 2026, Perusahaan Fokus pada Regulasi dan Kepatuhan

KOMPAS.com-Kepatuhan terhadap aturan dan pembuatan laporan kini menjadi fokus utama tim keberlanjutan, meskipun anggaran mereka dipotong dan jumlah karyawan dikurangi. Hal ini terungkap dari survei terhadap 124 profesional keberlanjutan yang dirilis bulan lalu.

Hasil survei yang dikumpulkan oleh perusahaan konsultan GlobeScan dan organisasi nirlaba Business for Social Responsibility menunjukkan bahwa masalah kepatuhan aturan menyedot sumber daya yang sangat besar, mengalahkan prioritas lain yang sebenarnya bisa memberikan dampak dan nilai bisnis yang lebih strategis.

Melansir ESG Dive, Jumat (31/7/2026) laporan ini mencakup jawaban dari para profesional keberlanjutan di posisi senior yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar dengan pendapatan minimal 1 miliar Dolar AS.

Hampir separuh responden (48 persen) berbasis di Amerika Utara, 39 persen di Eropa, dan sisanya tersebar di seluruh dunia.

Baca juga: Regulasi Keberlanjutan Akan Makin Ketat, Ini Sektor Ekonomi Berisiko dan Paling Progresif

Prioritas pada kepatuhan aturan

Sebanyak 61 persen responden menyebut kepatuhan aturan sebagai prioritas yang sangat penting, disusul penetapan target iklim di posisi kedua (51 persen). Sementara itu, topik lain seperti keterlibatan rantai pasokan, perencanaan transisi iklim, hak asasi manusia, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab berada di urutan bawah.

Syarat regulasi atau aturan pemerintah kini menjadi pendorong utama dari upaya keberlanjutan perusahaan. Sebanyak 76 persen responden menyebut aturan sebagai alasan utama mereka, melonjak drastis dari yang sebelumnya hanya 31 persen pada survei tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa pengaruh aturan meningkat lebih dari dua kali lipat dalam satu dekade.

Permintaan dari konsumen atau pelanggan juga menjadi pemicu penting upaya keberlanjutan perusahaan. Sebaliknya, peluang pertumbuhan pasar kini kurang menjadi pendorong, turun dari 47 persen di tahun 2016 menjadi 35 persen tahun ini.

Tim sustainability juga merasa lebih siap menangani urusan kepatuhan aturan, pembuatan laporan, dan target iklim dibanding isu lainnya, seperti pengawasan rantai pasokan dan perencanaan transisi iklim.

Namun, Direktur GlobeScan, James Morris mengungkapkan daripada hanya fokus pada urusan laporan, tim sustainability seharusnya mengambil langkah mundur dan mencoba memahami apa manfaat nyata yang sebenarnya mereka hasilkan bagi perusahaan.

Kerja sama antar-divisi

Laporan juga mencatat mengenai kerja sama antara tim keberlanjutan dengan tim keuangan, hukum, dan IT semakin erat dalam satu dekade terakhir. Hal ini memperlihatkan betapa besarnya fokus perusahaan pada urusan laporan dan kepatuhan aturan.

Baca juga: GRI: Laporan Keberlanjutan Perusahaan di Indonesia Mulai Adopsi Isu Iklim

Akan tetapi laporan tersebut mencatat bahwa kerja sama dengan divisi lain justru menurun kecuali dengan divisi hubungan investor dan dewan direksi yang tingkat keterlibatannya tetap sama.

Penurunan kerja sama paling besar terjadi di ruang kerja CEO. Hanya 36 persen responden tahun ini yang menyatakan bahwa CEO mereka sangat terlibat, turun tajam dari 55 persen pada tahun 2016. Begitu pula dengan posisi isu sustainability di mata CEO yang merosot drastis dibanding sepuluh tahun lalu.

Pada tahun 2016, sebanyak 23 persen responden menyebut sustainability masuk dalam tiga prioritas utama CEO, namun pada tahun 2026 jumlahnya anjlok menjadi hanya 10 persen.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang antara tim sustainability dan sang CEO. Para responden menyebut mayoritas pimpinan senior menganggap sustainability sekadar alat untuk mengelola risiko dan mematuhi aturan. Sebaliknya, tim sustainability memandangnya sebagai penggerak utama strategi bisnis jangka panjang.

“Menutup jurang perbedaan sudut pandang ini sangat penting untuk mempertahankan dukungan dan investasi dari para pimpinan,” tulis para penulis laporan tersebut.

Tim keberlanjutan mengecil

Ukuran tim keberlanjutan kini juga lebih kecil dibanding sepuluh tahun lalu. Sebagian besar responden (25 persen) menyebut tim mereka hanya beranggotakan 2 sampai 5 orang.

Bandingkan dengan tahun 2016, di mana 25 persen responden bekerja dengan tim besar beranggotakan 51 orang atau lebih. Hanya 9 persen yang memperkirakan jumlah anggota tim akan bertambah tahun depan, padahal 31 persen responden mengaku perusahaan mereka justru mempercepat program keberlanjutan dalam satu tahun terakhir.

Melihat ke depan, 56 persen responden menilai fase keberlanjutan perusahaan berikutnya akan lebih berfokus pada prioritas yang lebih sedikit namun lebih jelas. Sebanyak 71 persen responden menyebut satu atau lebih komitmen keberlanjutan di perusahaan mereka berisiko dipangkas, dengan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) menjadi target paling utama.

Baca juga: Ekonomi Lesu, Rekrutmen Karyawan Keberlanjutan Ternyata Tetap Stabil

Lebih lanjut, pengelolaan hak asasi manusia (HAM) di perusahaan juga makin terbatas, yaitu lebih berfokus pada karyawan sendiri dan pemasok langsung saja. Hanya 33 persen responden yang mengaku memeriksa dan mengelola masalah HAM hingga ke rantai pasokan lapisan bawah, turun dari 46 persen pada tahun 2017. Padahal, menurut laporan tersebut, para pekerja di rantai pasokan lapisan bawah itulah yang justru paling rentan.

Tantangan pelaporan keberlanjutan

Laporan tersebut juga menemukan bahwa tim keberlanjutan belum siap menghadapi dampak sosial dan lingkungan dari penggunaan kecerdasan buatan (AI), meskipun teknologi ini makin banyak digunakan. Hanya 1 dari 3 responden yang menyatakan bahwa perusahaan mereka memiliki aturan resmi untuk mengelola dampak AI tersebut.

Para responden juga menyebutkan masalah internal perusahaan seperti benturan antara nilai keberlanjutan dengan keuntungan bisnis, serta sulitnya mendapat persetujuan internal sebagai hambatan terbesar mereka. Hambatan ini bahkan mengalahkan faktor luar seperti ketidakstabilan politik dunia.

Para profesional keberlanjutan harus menghadapi berbagai hambatan ini dengan sumber daya yang kian terbatas. Sepertiga responden mengaku anggaran mereka dipotong pada tahun 2025, dan seperempatnya memperkirakan pemotongan anggaran akan berlanjut tahun ini.