Terganjal Regulasi, Pengelolaan Hutan oleh Petani di Blitar Lambat

BLITAR, KOMPAS.com – Sebanyak 53 kelompok tani hutan (KTH) telah menerima Surat Keputusan (SK) pengelolaan atas sekitar 17.116 hektar lahan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Meski demikian, baru 14 dari 53 KTH tersebut yang telah mengajukan dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang merupakan bagian dari tahapan untuk memperoleh legalitas penuh mengelola dan mengambil manfaat ekonomi dari hutan.

“RKPS sudah kami ajukan sekitar 6 bulan lalu bersama 13 KTH lainya. Sudah direvisi dua kali tapi sampai saat ini belum disahkan,” ujar Saimin, Ketua KTH Wono Joyo Lestari, Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung yang merupakan salah satu desa di pesisir selatan Kabupaten Blitar.

Baca juga: Warga dan Hutan Konservasi, Menjaga Ruang Hidup di Solok Selatan

Hal itu dikatakan Saimin pada pertemuan KTH dari Kabupaten Blitar dengan perwakilan Kantor Cabang Dinas Kehutanan Malang di Hotel Puriperdana, Kota Blitar, yang diinisiasi oleh Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti, Sabtu (12/9/2026).

Belum disahkannya RKPS oleh Pemerintah melalui Balai Perhutanan Sosial yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, kata Saimin, membuat petani anggota KTH enggan memulai pengelolaan hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam program perhutanan sosial.

RKPS berisi perencanaan pengelolaan hutan dalam 10 tahun ke depan oleh petani KTH. Berdasarkan peraturan perundangan tentang perhutanan sosial, sebanyak 50 persen lahan hutan yang dikelola harus ditanami tanaman keras untuk pemulihan fungsi ekologis hutan, 30 persen tanaman berkayu yang juga memberikan manfaat sampingan, dan 20 persen tanaman pangan.

KTH Wono Joyo Lestari dengan anggota lebih dari 300 petani mendapatkan hak pengelolaan atas lebih dari 500 hektar lahan hutan.

“Ya akhirnya tanaman tebunya masih dilanjutkan sampai sekarang. Dari dulu ketika masih kerjasama dengan Perhutani kan memang kami tanam tebu,” ujar Saimin.

“Sebenarnya kami berharap RKPS segera disahkan agar kami punya pegangan legal yang kuat untuk mulai pengelolaan termasuk penghutanan kembali lahan,” tuturnya.

Pungutan kawasan wisata pantai terhambat 

Hal lain yang lebih mendesak, kata Saimin, adalah kebutuhan untuk menarik pungutan dari tiket masuk dua pantai yang berada di kawasan hutan yang dikelola KTH Wono Joyo Lestari, yakni Pantai Pangi dan Pantai Gayasan.

Sebelum RKPS disahkan, penarikan tiket masuk ke kawasan wisata yang berada di area hutan tidak diperkenankan.

“Untuk pengelolaan jasa lingkungan wisata pantai, KTH bekerja sama dengan BUMDes (Bada Usaha Milik Desa) agar BUMDes juga mendapatkan pemasukan,” kata Saimin.

Persoalan serupa terjadi di Pantai Serang, Kecamatan Panggungrejo. Setelah perjanjian kerja sama (PKS) antara BUMDes Serang dengan Perhutani berakhir Desember 2025, hingga kini pungutan biaya tiket masuk ke salah satu destinasi unggulan wisata pantai di Blitar itu terhenti.

Hal itu terjadi karena hutan di kawasan Pantai Serang kini berada di bawah pengelolaan KTH setempat. Tapi, KTH tersebut belum memiliki legalitas untuk mengambil manfaat ekonomi dari kawasan hutan di bawah kelolanya.

Baca juga: Kebakaran Hutan Kalimantan: 60 Persen Habitat Orang Utan Terdampak

Harapan agar pemerintah segera mengesahkan RKPS yang telah diajukan juga disampaikan oleh Ketua KTH Berkah Wono Abadi, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Khoirul Anam.

“Kalau di hutan yang kami kelola sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan penghutanan kembali. Tapi kok RKPS-nya tidak segera disahkan. Ini membuat kami ragu melangkah,” ujar Anam.

Percepat pengesahan

Erma Susanti, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meminta pemerintah mempercepat pengesahan RKPS yang telah disetor KTH.

Erma juga meminta pemerintah memberikan pendampingan yang lebih efektif kepada segenap KTH termasuk mendorong KTH lainnya segera menyusun RKPS. 

“Mungkin pengesahan RKPS itu ada antrean ya di Balai Perhutanan Sosial. Apapun itu, kami berharap agar KTH ini didampingi betul agar proses legalitasnya segera tuntas,” kata Erma.

Menurut Erma, program perhutanan sosial, termasuk pengelolaan hutan oleh masyarakat, bisa memberikan kontribusi signifikan pada upaya menghutankan kembali kawasan hutan kritis yang jumlahnya sangat besar di Kabupaten Blitar.

Meskipun diakuinya program ketahanan pangan pemerintah sering bertabrakan dengan upaya penghutanan kembali kawasan hutan baik untuk kepentingan ekonomi maupun ekologis.

Di tengah berlangsungnya musim kemarau ditambah fenomena El Nino Godzilla saat ini, pelibatan masyarakat pinggir hutan dalam pengelolaan hutan akan menjadi instrumen efektif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

 “Kalau masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan maka perasaan memiliki akan kuat. Ujungnya, hutan pasti akan dijaga oleh masyarakat,” kata dia.

Baca juga: Pohon di Hutan Sulit Beradaptasi saat Hadapi Kekeringan Panjang

Potensi ekonomi hutan yang bisa didapat masyarakat desa dan pinggir hutan, kata Erma, sebenarnya sangat besar. Percepatan legalisasi pengelolaan hutan oleh masyarakat niscaya akan ikut mengatasi kemiskinan.

“Karena miskin ekstrem itu banyaknya di desa-desa termasuk di kalangan masyarakat pinggir hutan,” tuturnya.

Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas Kehutanan Malang, Sadrah Devi, menggarisbawahi keterbatasan tenaga pendamping atau penyuluh yang dimiliki kantornya.

Di wilayah Kabupaten Blitar, lanjutnya, hanya terdapat 4 penyuluh kehutanan yang bertugas memberikan pendampingan kepada seluruh KTH di wilayah Blitar.

“Empat penyuluh kami itu harus mengcover area yang cukup luas di Kabupaten Blitar,” kata dia. (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Blitar, Kabupaten Blitar. *