KOMPAS.com - Pemerintah, pemimpin bisnis, dan kelompok masyarakat terus mendorong percepatan penggunaan energi terbarukan seiring melonjaknya kebutuhan listrik dunia yang mengubah arah transisi energi global.
Melansir ESG News, Selasa (22/9/2026) lebih dari 20 pembuat keputusan senior bertemu secara tertutup dalam Global Renewables Summit saat Pekan Iklim di New York.
Diskusi tingkat tinggi ini diselenggarakan bersama oleh Fortescue, Global Renewables Alliance, dan Climate Group.
Pembahasan berfokus pada percepatan elektrifikasi bersih serta peningkatan kapasitas energi terbarukan global hingga 3 kali lipat pada tahun 2030. Para pemimpin meninjau reformasi kebijakan, infrastruktur, dan kondisi investasi yang diperlukan untuk mendukung ekspansi tersebut.
Pertemuan ini juga memperjelas agenda COP31. Delegasi Presidensi COP31 turut bergabung dalam diskusi menjelang konferensi iklim bulan November mendatang di Antalya.
Baca juga: China Targetkan Produksi Energi Terbarukan Naik 50 Persen pada 2030
COP31 sendiri telah menetapkan target utama untuk mencapai 35 persen elektrifikasi bersih pada tahun 2035.
"Di COP31, dunia harus berfokus pada cara mengalirkan listrik bersih ke seluruh perekonomian global. Itulah tugas yang kami tetapkan untuk semua pihak, yang dilandasi oleh target utama kami yaitu 35 persen elektrifikasi pada tahun 2035," ungkap Murat Kurum, Calon Presiden COP31.
"Pekan Iklim New York adalah momen krusial bagi kami untuk berdiskusi dengan para pemimpin dunia dan menentukan arah politik ke depan. Kami sangat terdorong oleh makin kuatnya dukungan terhadap agenda ini dan akan bekerja sama dengan semua pihak demi kesuksesan COP31 di Antalya pada November mendatang," paparnya lagi.
Para peserta yang hadir di antaranya Presiden Etiopia Taye Atske Selassie dan Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Teresa Ribera.
Menteri Keamanan Energi dan Net Zero Inggris Miatta Fahnbulleh turut hadir, bersama pendiri sekaligus Ketua Eksekutif Fortescue Dr. Andrew Forrest dan Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell.
Diskusi mereka tidak hanya membahas penambahan kapasitas pembangkit listrik terbarukan. Para pemimpin juga meneliti bagaimana jaringan listrik, penyimpanan energi, dan pasar listrik harus berubah seiring beralihnya perekonomian ke energi listrik.
Teknologi AI dan pusat data menambah mendesaknya masalah ini. Lonjakan kebutuhan listrik keduanya memaksa pemerintah dan perusahaan memikirkan cara memenuhi permintaan energi masa depan tanpa meningkatkan emisi atau mengganggu ketahanan energi.
Bagi para investor, kondisi ini membuat infrastruktur jaringan listrik, penyimpanan energi, dan pembangkit listrik terbarukan kini harus dilihat sebagai satu kesatuan investasi.
Pemerintah juga dituntut memberikan aturan pasar yang lebih jelas untuk menarik modal swasta, sembari tetap menjaga harga listrik terjangkau dan pasokan tetap stabil.
Pandangan dari dunia usaha menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan siap melakukan perubahan tersebut.
Survei terbaru terhadap hampir 2.000 pimpinan bisnis di 18 negara menemukan dukungan kuat bagi penggunaan listrik berbasis energi terbarukan yang didukung penyimpanan baterai.
Sekitar 90 persen meyakini operasional bisnis mereka akan sebagian besar beralih ke listrik bersih pada tahun 2035.
Alasan politik di balik elektrifikasi kini juga makin dikaitkan dengan daya saing ekonomi, bukan lagi sekadar pengurangan emisi semata.
Baca juga: Demi Kepastian Investasi, ClientEarth dan CPI Dorong Reformasi Regulasi Energi Terbarukan
"Sangat jelas terlihat adanya komitmen dan dorongan kuat menuju elektrifikasi. Ini tidak hanya bagus untuk iklim, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat karena membuka lapangan kerja baru serta memberikan akses ke energi yang stabil dan terjangkau," kata Miatta Fahnbulleh, Menteri Keamanan Energi dan Net Zero Inggris.
Diskusi ini sejalan dengan Electrify Now, sebuah inisiatif yang diluncurkan pada Juni 2026 untuk mempercepat elektrifikasi bersih melalui kerja sama internasional, penarikan investasi, dan berbagi solusi.
Bagi para eksekutif dan investor, fokus pembahasan kini bergeser dari sekadar menetapkan target energi terbarukan ke penyiapan infrastruktur pendukungnya. Kapasitas jaringan listrik, penyimpanan energi, perizinan, skema pasar, dan akses modal akan menentukan seberapa cepat elektrifikasi ini dapat berjalan.
Menjelang COP31, isu-isu tersebut juga makin mendesak dalam agenda diplomatik dunia.
Tantangannya saat ini adalah mengubah cita-cita politik dan kebutuhan industri menjadi investasi nyata di bidang pembangkit, penyimpanan, dan jaringan listrik demi mendukung ekonomi global yang berbasis listrik bersih.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya