Daya Saing Industri ASEAN Tergantung Pertumbuhan Ekonomi Rendah Karbon dan Integrasi Regional

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara-negara ASEAN menghadapi tantangan menjaga daya saing industri di tengah tuntutan transisi menuju ke ekonomi yang lebih hijau dan pemanfaatan teknologi digital.

Pelaku usaha di kawasan ASEAN dapat beradaptasi terhadap perubahan global sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi baru melalui kedua agenda itu.

Senior Policy Fellow Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Intan Murnira Ramli mengatakan, daya saing ASEAN ke depan akan semakin bergantung pada kemampuan kawasan ini memadukan pertumbuhan ekonomi rendah karbon, transformasi digital, dan integrasi regional.

Baca juga: Melihat Upaya Singapura Manfaatkan Energi Terbarukan di Tengah Keterbatasan Lahan

"Perubahan global membuka peluang bagi kita untuk mengembangkan industri baru, menarik investasi, memperkuat rantai nilai, dan menciptakan pekerjaan yang lebih baik di seluruh kawasan,” ujar Intan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Tantangan dalam mewujudkan produksi yang lebih rendah emisi gas rumah kaca (GRK) tampak dari hasil survei ERIA terhadap perusahaan Jepang yang beroperasi di ASEAN. Sebesar 53,3 persen perusahaan yang disurvei telah mengambil langkah untuk mengurangi emisi GRK.

Namun, hanya 7,1 persen yang melaporkan telah beralih ke pemasok dengan emisi GRK lebih rendah atau mendorong pemasok mereka untuk mengurangi jejak karbon.

Survei terpisah terhadap perusahaan lokal ASEAN juga menemukan bahwa usaha kecil lebih jarang mengambil langkah serupa dibandingkan perusahaan besar. Hal ini disebabkan keterbatasan pendanaan dan kemampuan teknis.

Kesenjangan serupa juga terlihat dalam penerapan teknologi digital. Di antara perusahaan Jepang yang disurvei, sebesar 70,8 persen menyebut, kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan digital sebagai hambatan.

Sekitar 64,7 persen menyoroti tingginya biaya penerapan teknologi. Temuan dari survei ini menunjukkan perlunya investasi dalam pengembangan keterampilan dan teknologi, serta perluasan akses pembiayaan agar lebih banyak pelaku usaha. Ini termasuk usaha kecil supaya bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penting penyelarasan standar dan penguatan konektivitas antar negara dalam mendukung daya saing industri kawasan ASEAN.

Salah satu peluang yang dibahas adalah ASEAN Green Economy Framework Agreement (GEFA). Ia berharap, GEFA dapat menjadi peluang untuk mendorong investasi dan usaha di sektor ekonomi rendah karbon.

Baca juga: IEA Wanti-wanti Krisis Energi Baru akibat Konflik Iran

Implementasi agenda bersama akan menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan ASEAN untuk mengembangkan industri baru, memperkuat rantai nilai, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik.

Kerja sama hadapi krisis energi

Chief Operating Officer ERIA, Takayuki Yamanaka mengatakan, gangguan pasokan energi global menunjukkan pentingnya kesiapan dan kerja sama antarnegara dalam menghadapi tantangan energi.

Ia menganggap, upaya memperkuat ketahanan energi perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan hijau dan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing, serta memperkuat integrasi ekonomi kawasan ASEAN.

Salah satu peluang kerja samanya dengan penyediaan cadangan minyak darurat secara regional. ERIA memperkirakan bahwa kerja sama antarnegara ASEAN dapat menekan biaya penyediaan dan penyimpanan cadangan minyak tambahan menjadi 2,19 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 52,48 per tahun.

Sebagai perbandingan, jika masing-masing negara mengandalkan cadangan nasional, biayanya 2,80 miliar dolar AS atau Rp50,84 per tahun.

Baca juga: Uji Coba B50 Pada Mesin Diesel, Dirjen Energi Baru: Sesuai Spesifikasi

Dengan jumlah cadangan tambahan yang sama, skema kerja sama regional ini berpotensi menghemat biaya sekitar 22 persen atau 610 juta dolar AS atau Rp11,08 triliun per tahun.

Perhitungan itu mengasumsikan bahwa cadangan bersama tetap dimiliki produsen atau mitra. Sementara itu, negara peserta memperoleh hak untuk menggunakannya berdasarkan kesepakatan. Biaya pengiriman darurat dan pengisian kembali cadangan dihitung secara terpisah.

Ekonom Energi Senior ERIA, Han Phoumin mengatakan, skema ini adalah rekomendasi ERIA yang masih membutuhkan pertimbangan dan persetujuan pemerintah terkait. Hak untuk menggunakan cadangan darurat baru menjadi langkah awal.

"Setiap negara perlu memiliki prosedur yang jelas untuk mengeluarkan cadangan, bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan, dan sarana untuk mengirimkannya ke tempat yang membutuhkan. Melalui uji coba sukarela, pemerintah dan operator dapat menguji apakah semua itu berjalan dengan baik sebelum pasokan terganggu,” tutur Han.