JAKARTA, KOMPAS.com - Hilirisasi menyumbang 34 persen dari total realisasi investasi nasional hingga kuartal III-2026.
Sektor mineral kritis menjadi penggerak utama dengan kontribusi sebesar 70 persen terhadap total investasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) sepanjang Januari-September 2026.
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Heldy Satrya Putera mengatakan, perkembangan industri pengolahan mineral kritis turut mendorong pemerataan investasi di luar Pulau Jawa.
Baca juga: BRICS Serukan Rantai Pasok Mineral Kritis Berkelanjutan, Indonesia Mesti Jadi Teladan
Pada periode tersebut, realisasi investasi di luar Jawa mencapai Rp 779,4 triliun atau 50,6 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa tercatat Rp 759,8 triliun atau 49,4 persen.
Menurut Heldy, pertumbuhan investasi di luar Jawa antara lain ditopang oleh industri nikel yang berkembang di Sulawesi dan Maluku Utara.
“Investasi kontribusinya terhadap ekonomi. Bagaimana tadi pertumbuhan antara Jawa dan luar Jawa karena nikel itu adanya di Sulawesi dan di Maluku Utara. Jadi, di situ berkembang,” ujar Heldy di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Meski demikian, Heldy mengakui, pengembangan industri pengolahan mineral kritis di luar Jawa juga membawa konsekuensi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Bukan hanya dampak ekonomi, tapi dampak terhadap lingkungan dan sebagainya menjadi suatu permasalahan,” kata dia.
Heldy menjelaskan, industri nikel Indonesia cenderung stagnan pada periode 2000-2010. Namun, setelah kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2020, investasi di sektor hilirisasi mulai berkembang.
Menurut dia, pengolahan nikel di Indonesia kini telah merambah produksi baja tahan karat (stainless steel), baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV), hingga sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
Pengembangan industri panel surya juga mencatat kemajuan. Heldy menyebut, sekitar 70 persen komponen panel surya telah diproduksi di dalam negeri.
Baca juga: Dari Tinta Rupiah hingga Mineral Kritis, Ini Jejak SICPA Swiss di Indonesia
Namun, besarnya investasi belum sepenuhnya diikuti penguasaan teknologi untuk menghasilkan produk turunan bernilai tambah tinggi. Heldy mencontohkan industri timah yang dinilai masih terbatas pada produksi solder, meski Indonesia telah melarang ekspor bijih timah mentah.
Selain penguasaan teknologi, Heldy mengatakan, aspek keberlanjutan menjadi pertimbangan penting bagi investor. Investor tidak lagi hanya memperhitungkan keuntungan ekonomi, tetapi juga aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau (ESG).
Ketersediaan bahan baku lokal juga menjadi faktor yang dipertimbangkan. Sebab, pembangunan industri hilir umumnya dirancang untuk beroperasi dalam jangka panjang, sekitar 20 hingga 30 tahun.
Menurut Heldy, kepastian pasokan bahan baku di negara tujuan investasi menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan usaha.
Di tengah persaingan antarnegara dalam menarik investasi, Indonesia juga perlu menjawab persoalan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan dampak lingkungan di sekitar kawasan industri, termasuk smelter.
Heldy menekankan pentingnya penguatan tata kelola hilirisasi mineral kritis. Ia berharap, lembaga pembiayaan dan investor semakin memperhatikan penerapan ESG dalam menilai kelayakan suatu proyek.
Dengan tata kelola yang baik, penerapan prinsip ESG dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi akses pembiayaan bagi pengembangan industri pengolahan mineral kritis di Indonesia.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya