Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Tetapkan 846.701 Hektare Kawasan Konservasi Laut Baru di Maluku dan Papua

Kompas.com, 9 November 2026, 10:20 WIB
Manda Firmansyah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan dua kawasan konservasi laut baru di Maluku dan Papua Barat Daya dengan total luas sekitar 846.701 hektare.

Penetapan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia mencapai target perlindungan 30 persen wilayah laut atau 97,6 juta hektare pada 2045.

KKP mengonfirmasi, hingga saat ini sebanyak 31,6 juta hektare wilayah laut Indonesia telah masuk kawasan konservasi.

Baca juga: Bakti BCA Dukung Konservasi, 19 Macan Tutul Jawa Teridentifikasi di TNBTS

Dua kawasan konservasi baru tersebut ditetapkan pada 2 September 2026 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 dan 68 Tahun 2026.

Kawasan pertama adalah konservasi perairan Teon, Nila, Serua (TNS) di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan luas 683.826,89 hektare.

Kawasan kedua mencakup perairan Makbon, Selemkai, Mega, dan Moraid (Maksegara) di Kabupaten Sorong dan Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, seluas 162.874,03 hektare.

Total luas kedua kawasan tersebut setara sekitar 1,5 kali luas daratan Pulau Bali. Keduanya menjadi bagian dari target konservasi laut Indonesia yang dikenal sebagai 30x45, yakni perlindungan 30 persen wilayah laut pada 2045.

Ketua Tim Kerja Konvensi dan Neraca Sumber Daya Laut Direktorat Konservasi Ekosistem KKP Ahmad Sofiullah mengatakan, penetapan kawasan konservasi belum cukup untuk menjamin perlindungan ekosistem laut.

Menurut Ahmad, kawasan konservasi perlu didukung kelembagaan pengelola, sumber daya manusia, pendanaan berkelanjutan, serta mekanisme pengawasan yang memadai.

Baca juga: Aktivitas Pertambangan Ancam Target Konservasi Global 30x30

Pengelolaan kawasan juga perlu menyeimbangkan kepentingan ekologi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perlindungan ekosistem, kata dia, harus disertai pengembangan mata pencarian alternatif, pembinaan nelayan, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

KKP jajaki potensi karbon biru

Selain memperluas kawasan konservasi, KKP juga menjajaki potensi nilai ekonomi karbon (NEK) dari ekosistem kelautan, terutama mangrove dan lamun. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kawasan konservasi perairan.

Ahmad mengatakan, pengembangan mekanisme karbon kelautan masih berlangsung, termasuk dalam hal penilaian, penentuan lokasi prioritas, dan penyusunan mekanisme pelaksanaannya.

“Ya, untuk karbon memang sekarang sebetulnya salah satu prioritas. Sekarang sudah ada satgas mangrove sendiri, yang isinya pakar-pakar. Memang masih dikembangkan mekanismenya, asesmennya, lokasi prioritasnya dan seterusnya. Masih on progress,” ujar Ahmad di Jakarta.

Sementara itu, Deputy Executive Director Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Muhammad Ilman mengatakan, kawasan Maksegara dan TNS dapat menjadi pembelajaran bagi penetapan kawasan konservasi berikutnya.

Ilman berharap YKAN dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, KKP, dan lembaga non-pemerintah lainnya untuk mendukung target penetapan 15 juta hektare kawasan konservasi perairan baru.

Baca juga: KKP Andalkan Keterwakilan Ekosistem untuk Kejar Target Konservasi Laut 2045

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Laut Banda, dengan potensi penetapan kawasan konservasi sekitar 11 juta hektare.

Menurut Ilman, Laut Banda memiliki peran penting bagi ekosistem laut, termasuk sebagai kawasan perlintasan tuna dan paus biru kecil (*pygmy blue whale*) yang bermigrasi dari Australia.

“Ini penting sekali sebab tuna, kalau enggak salah, pusatnya tuna. Terus ada *pygmy blue whale*, paus biru kecil, yang bermigrasi dari Australia. Nah, ini yang begini-begini kalau Coral Triangle ini terganggu, kita enggak tahu dampaknya seperti apa,” ucapnya.

Di luar target kawasan konservasi baru tersebut, Ilman menyebut terdapat sekitar 26 juta hektare perairan yang disarankan untuk ditingkatkan statusnya menjadi kawasan konservasi guna melindungi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).

Sebagian besar wilayah tersebut juga berada di Laut Banda dan diarahkan untuk mendukung perlindungan karbon biru (blue carbon).

“Jadi, totalnya itu, antara yang kawasan konservasi baru dan KSNT itu kurang lebih 41 setengah juta. Jadi besar sekali,” ujar Ilman.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Daging Nabati 3D Food Printing Mulai Dijual di AS, Ini Peluang dan Tantangannya bagi RI
Daging Nabati 3D Food Printing Mulai Dijual di AS, Ini Peluang dan Tantangannya bagi RI
LSM/Figur
Tercemar Mikroplastik, Warna Samudra Pasifik Bisa Berubah
Tercemar Mikroplastik, Warna Samudra Pasifik Bisa Berubah
Pemerintah
KKP Tetapkan 846.701 Hektare Kawasan Konservasi Laut Baru di Maluku dan Papua
KKP Tetapkan 846.701 Hektare Kawasan Konservasi Laut Baru di Maluku dan Papua
LSM/Figur
Belajar dari Kasus Cikande, BRIN Dorong Revisi Aturan Pengelolaan Limbah Radioaktif
Belajar dari Kasus Cikande, BRIN Dorong Revisi Aturan Pengelolaan Limbah Radioaktif
LSM/Figur
Dua Kawasan Konservasi Perairan Baru DItetapkan, Luas Setara 1,5 Kali Pulau Bali
Dua Kawasan Konservasi Perairan Baru DItetapkan, Luas Setara 1,5 Kali Pulau Bali
LSM/Figur
Kesetaraan Gender Untungkan Bisnis, tapi Keterwakilan Perempuan Masih Minim
Kesetaraan Gender Untungkan Bisnis, tapi Keterwakilan Perempuan Masih Minim
Pemerintah
Daya Saing Industri ASEAN Tergantung Pertumbuhan Ekonomi Rendah Karbon dan Integrasi Regional
Daya Saing Industri ASEAN Tergantung Pertumbuhan Ekonomi Rendah Karbon dan Integrasi Regional
LSM/Figur
Pembiayaan Tambang Harus Perhatikan Risiko HAM dan Lingkungan
Pembiayaan Tambang Harus Perhatikan Risiko HAM dan Lingkungan
LSM/Figur
Emisi Pelayaran Global Sebabkan Kerusakan Ekonomi Hingga Rp18,05 Kuadriliun
Emisi Pelayaran Global Sebabkan Kerusakan Ekonomi Hingga Rp18,05 Kuadriliun
Pemerintah
Riset: Media Sosial Optimalkan Penyaluran Bantuan Bencana
Riset: Media Sosial Optimalkan Penyaluran Bantuan Bencana
Pemerintah
Studi Ungkap Polusi Suara Ganggu Biologi dan Perilaku Satwa Global
Studi Ungkap Polusi Suara Ganggu Biologi dan Perilaku Satwa Global
Pemerintah
Waqf Run 2026 Ajak Peserta Berlari Sambil Berwakaf untuk Pemulihan Hutan
Waqf Run 2026 Ajak Peserta Berlari Sambil Berwakaf untuk Pemulihan Hutan
LSM/Figur
Keluar dari Ilusi Produktivitas, Ketika Karyawan Makin Produktif tapi Keterikatan Menurun
Keluar dari Ilusi Produktivitas, Ketika Karyawan Makin Produktif tapi Keterikatan Menurun
Swasta
Dana Karbon Norwegia untuk Pemulihan Hutan Lindung Terdegradasi di Sukabumi
Dana Karbon Norwegia untuk Pemulihan Hutan Lindung Terdegradasi di Sukabumi
LSM/Figur
Kepunahan Siamang Turut Perparah Pemanasan Bumi dan Cuaca Ekstrem
Kepunahan Siamang Turut Perparah Pemanasan Bumi dan Cuaca Ekstrem
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau