JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan dua kawasan konservasi laut baru di Maluku dan Papua Barat Daya dengan total luas sekitar 846.701 hektare.
Penetapan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia mencapai target perlindungan 30 persen wilayah laut atau 97,6 juta hektare pada 2045.
KKP mengonfirmasi, hingga saat ini sebanyak 31,6 juta hektare wilayah laut Indonesia telah masuk kawasan konservasi.
Baca juga: Bakti BCA Dukung Konservasi, 19 Macan Tutul Jawa Teridentifikasi di TNBTS
Dua kawasan konservasi baru tersebut ditetapkan pada 2 September 2026 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 dan 68 Tahun 2026.
Kawasan pertama adalah konservasi perairan Teon, Nila, Serua (TNS) di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan luas 683.826,89 hektare.
Kawasan kedua mencakup perairan Makbon, Selemkai, Mega, dan Moraid (Maksegara) di Kabupaten Sorong dan Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, seluas 162.874,03 hektare.
Total luas kedua kawasan tersebut setara sekitar 1,5 kali luas daratan Pulau Bali. Keduanya menjadi bagian dari target konservasi laut Indonesia yang dikenal sebagai 30x45, yakni perlindungan 30 persen wilayah laut pada 2045.
Ketua Tim Kerja Konvensi dan Neraca Sumber Daya Laut Direktorat Konservasi Ekosistem KKP Ahmad Sofiullah mengatakan, penetapan kawasan konservasi belum cukup untuk menjamin perlindungan ekosistem laut.
Menurut Ahmad, kawasan konservasi perlu didukung kelembagaan pengelola, sumber daya manusia, pendanaan berkelanjutan, serta mekanisme pengawasan yang memadai.
Baca juga: Aktivitas Pertambangan Ancam Target Konservasi Global 30x30
Pengelolaan kawasan juga perlu menyeimbangkan kepentingan ekologi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perlindungan ekosistem, kata dia, harus disertai pengembangan mata pencarian alternatif, pembinaan nelayan, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Selain memperluas kawasan konservasi, KKP juga menjajaki potensi nilai ekonomi karbon (NEK) dari ekosistem kelautan, terutama mangrove dan lamun. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kawasan konservasi perairan.
Ahmad mengatakan, pengembangan mekanisme karbon kelautan masih berlangsung, termasuk dalam hal penilaian, penentuan lokasi prioritas, dan penyusunan mekanisme pelaksanaannya.
“Ya, untuk karbon memang sekarang sebetulnya salah satu prioritas. Sekarang sudah ada satgas mangrove sendiri, yang isinya pakar-pakar. Memang masih dikembangkan mekanismenya, asesmennya, lokasi prioritasnya dan seterusnya. Masih on progress,” ujar Ahmad di Jakarta.
Sementara itu, Deputy Executive Director Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Muhammad Ilman mengatakan, kawasan Maksegara dan TNS dapat menjadi pembelajaran bagi penetapan kawasan konservasi berikutnya.
Ilman berharap YKAN dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, KKP, dan lembaga non-pemerintah lainnya untuk mendukung target penetapan 15 juta hektare kawasan konservasi perairan baru.
Baca juga: KKP Andalkan Keterwakilan Ekosistem untuk Kejar Target Konservasi Laut 2045
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Laut Banda, dengan potensi penetapan kawasan konservasi sekitar 11 juta hektare.
Menurut Ilman, Laut Banda memiliki peran penting bagi ekosistem laut, termasuk sebagai kawasan perlintasan tuna dan paus biru kecil (*pygmy blue whale*) yang bermigrasi dari Australia.
“Ini penting sekali sebab tuna, kalau enggak salah, pusatnya tuna. Terus ada *pygmy blue whale*, paus biru kecil, yang bermigrasi dari Australia. Nah, ini yang begini-begini kalau Coral Triangle ini terganggu, kita enggak tahu dampaknya seperti apa,” ucapnya.
Di luar target kawasan konservasi baru tersebut, Ilman menyebut terdapat sekitar 26 juta hektare perairan yang disarankan untuk ditingkatkan statusnya menjadi kawasan konservasi guna melindungi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).
Sebagian besar wilayah tersebut juga berada di Laut Banda dan diarahkan untuk mendukung perlindungan karbon biru (blue carbon).
“Jadi, totalnya itu, antara yang kawasan konservasi baru dan KSNT itu kurang lebih 41 setengah juta. Jadi besar sekali,” ujar Ilman.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya