Negara Rugi Rp 13 Triliun karena Illegal Fishing, Menteri KP Desak Audit Pajak Kapal Ikan

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar

Negara Rugi Rp 13 Triliun karena Illegal Fishing, Menteri KP Desak Audit Pajak Kapal Ikan

Zintan Prihatini

Kompas.com - 06/06/2025, 09:02 WIB

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan, penangkapan ilegal menyebabkan kerugian hingga Rp 13 triliun.

Kembali ke artikel...

Berikan Opinimu

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

Video pilihan

Lihat Semua

Laporkan komentar

Iklan atau spam

Porno atau asusila

Ujaran kebencian atau SARA

Perundungan atau pelecehan

Lainnya

Akun Terdeteksi Anonim

Kami mendeteksi email anonim pada akunmu. Untuk berkomentar, mohon gunakan email yang valid.

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke

Terkini Lainnya

Perusahaan yang Punya Komitmen pada ESG Lebih Cepat Bangkit dari Krisis

LSM/Figur

10/05/2026, 16:42 WIB

Memilah Berulang Jadi Kesulitan Para Ibu Pengelola Sampah

LSM/Figur

10/05/2026, 14:05 WIB

ASN di Bekasi Bisa Berhemat BBM sejak Kebijakan WFH

Pemerintah

10/05/2026, 12:15 WIB

Meleset dari Janji, Emisi Karbon Penerbangan Eropa Malah Melonjak Tinggi

Pemerintah

10/05/2026, 11:41 WIB

Studi Ungkap Perilaku Laki-Laki Cenderung Punya Jejak Karbon Lebih Besar

Pemerintah

10/05/2026, 10:02 WIB

Tukang Sampah dan Warga di Daerah Langganan Banjir Paling Berisiko Terinfeksi Hantavirus

LSM/Figur

10/05/2026, 09:03 WIB

Perubahan Iklim Jadi Risiko Bisnis, Dunia Usaha Didorong Lakukan Mitigasi Secara Terukur

Pemerintah

10/05/2026, 06:58 WIB

Perusahaan Raksasa Dunia Ramai-ramai PHK Karyawan, Ada Meta dan Amazon

Swasta

08/05/2026, 22:18 WIB

PBB: Kekerasan Online Terhadap Perempuan di Ranah Publik Semakin Canggih

Pemerintah

08/05/2026, 21:54 WIB

WHO Selidiki Risiko Hantavirus Menular Antar Manusia, Apakah Mengulang Pandemi Covid-19?

LSM/Figur

08/05/2026, 21:49 WIB

Danantara Dinilai Mampu Percepat Transisi Energi

LSM/Figur

08/05/2026, 21:36 WIB

Pekerja Migran Indonesia di Jepang Perkuat Jejaring Lewat Pentas Budaya

Pemerintah

08/05/2026, 21:20 WIB

Praktik "Open Dumping" Masih Marak Terjadi Imbas Minimnya Anggaran Daerah

LSM/Figur

08/05/2026, 18:48 WIB

Kampanye Tahun Petani Perempuan, Tingkatkan Ketahanan Pangan di Tengah Krisis Iklim

Pemerintah

08/05/2026, 18:35 WIB

Populasi Serangga Berkurang Sebabkan Gizi Pangan Turun, Kok Bisa?

Pemerintah

08/05/2026, 17:58 WIB

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dibaca 29.393 kali

Di Jawa, Mengapa Macan Tutul Lebih Bisa Bertahan ketimbang Harimau?

Dibaca 19.388 kali

Begini Nasib Hewan dan Tumbuhan Pasca Ledakan Nuklir Chernobyl

Dibaca 6.856 kali

Pakistan Jadi Wilayah Paling Berpolusi di Dunia, Jakarta Urutan Keenam

Dibaca 754 kali

Dipicu Pemanasan Global, Kota Produsen Jeruk di Jepang Berganti jadi Produsen Alpukat

Dibaca 713 kali

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com

Home Travel Pemerintah Negara Rugi Rp 13 Triliun karena Illegal Fishing, Menteri KP Desak Audit Pajak Kapal Ikan

Terkini Lainnya

Home

Travel

Pemerintah

Negara Rugi Rp 13 Triliun karena Illegal Fishing, Menteri KP Desak Audit Pajak Kapal Ikan