Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 2 Mei 2023, 16:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

Sumber CNN, PBB

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekitar 2,3 miliar orang saat ini tinggal di negara-negara yang kekurangan air, menurut laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bahkan, sekitar 10 persen dari dari populasi global saat ini tinggal di negara-negara yang menghadapi situasi air yang kritis.

Sektor pertanian bertanggung jawab atas 72 persen konsumsi air tawar secara global di tengah meningkatnya permintaan untuk pangan dan pakan.

Baca juga: Waspada Kekeringan Musim Kemarau, Distribusi Air Bersih Bukan Solusi Utama

Berkaca pada situasi tersebut, pemakaian air yang berkelanjutan dan berkeadilan adalah kunci untuk mengatasi tantangan yang ada.

FAO sejauh ini sudah menyoroti potensi Peta Jalan Air Nasional atau National Water Roadmaps untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana dilansir dari situs web PBB.

Peta jalan tersebut dirancang untuk mendukung pengelolaan sumber daya air terpadu ke dalam strategi, kebijakan, dan rencana investasi lintas sektor pembangunan berkelanjutan nasional.

National Water Roadmaps diharapkan dapat membantu mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, serta mendukung SDGs melalui dialog partisipatif yang dipimpin negara-negara dan tindakan nyata.

Baca juga: Layanan Mudik 2023, Sarana Air Bersih dan Sanitasi Tersedia di 46 Titik Seluruh Indonesia

FAO membantu negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan untuk menghubungkan National Water Roadmaps dengan rencana dan strategi yang ada, serta mengakses sumber daya keuangan untuk pengembangan dan penerapannya.

Organisasi tersebut juga mengumumkan komitmen 1,5 juta dollar AS dari China untuk membantu berbagai negara mengembangkan peta jalan masing-masing.

Dalam laporan terbaru PBB berjudul World Water Development Report yang dirilis bertepatan dengan peringatan hari air sedunia pada Maret, dunia menghadapi ancaman besar berupa krisis air yang parah.

Ancaman nyata tersebut menghantui dunia karena meningkatnya permintaan air dan dampak dari krisis iklim yang mengancam eksistensi sumber daya air, sebagaimana dilansir CNN.

Baca juga: Penumpang Bisa Membeli Souvenir UMKM Saat Memesan Tiket Pelita Air

Selama 40 tahun terakhir, konsumsi air meningkat rata-rata 1 persen per tahun. Hal ini didorong oleh pertumbuhan populasi dan pola konsumsi yang berubah.

Pada 2016, jumlah orang di kota-kota di dunia yang menghadapi kelangkaan air mencapai 930 juta jiwa.

Jumlah ini diproyeksikan meningkat lebih dari dua kali lipat pada 2050 di mana 2,4 miliar orang di perkotaan akan terancam menghadapi kelangkaan air. Permintaan air perkotaan diperkirakan akan meningkat sebesar 80 persen pada 2050.

Baca juga: Penumpang Bisa Membeli Souvenir UMKM Saat Memesan Tiket Pelita Air

Sementara itu, kelangkaan air musiman akan meningkat di daerah-daerah air yang melimpah termasuk di Afrika Tengah, Asia Timur, dan sebagian Amerika Selatan, menurut laporan tersebut.

Sedangkan kelangkaan air akan semakin parah di Timur Tengah dan kawasan Sahel di Afrika, yang pasokan airnya sudah sedikit.

Kekeringan ekstrem dan berkepanjangan, yang semakin sering dan parah akibat krisis iklim, juga memberi tekanan pada ekosistem.

Selain berimbas kepada manusia, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi mengerikan bagi spesies tumbuhan dan hewan.

Baca juga: Mengenal 4 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau