Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 4 September 2023, 14:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Indonesia memiliki total potensi energi panas bumi terbesar kedua di dunia yang mencapai 23.965,5 megawatt (MW).

Akan tetapi, pemanfaatan panas bumi untuk pembangkitan energi listrik masih rendah. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 2.342,63 MW.

Saat ini, PLTP yang ada di Indonesia mampu memproduksi listrik sebesar 4.524 gigawatt per jam (GWh).

Baca juga: Energi Panas Bumi: Masa Depan Ketenagalistrikan Indonesia

Berkaca dari besarnya potensi panas bumi yang belum tergarap, Pertamina berencana membidik kerja sama dengan sejumlah mitra global.

Apalagi, di era transisi energi saat ini, investor global semakin melirik pengembangan sumber energi terbarukan, tak terkecuali panas bumi.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan, perusahaan pelat merah tersebut memiliki peran strategis dalam mengelola energi panas bumi.

Pertamina saat ini beroperasi di 15 wilayah kerja (WK). Dari jumlah tersebut, 13 WK dikelola sendiri dan dua WK dikelola bersama mitra.

Baca juga: Pertamina Jajaki Kerja Sama Energi di Afrika, Salah Satunya Panas Bumi

Menurut Fadjar, Pertamina akan terus mengembangkan energi panas bumi untuk menghasilkan listrik dari sumber energi terbarukan.

Fadjar menilai, infrastruktur hijau ini sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan energi di masa depan.

Dia menambahkan, dalam agenda ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang akan digelar pada 5-6 September 2023 di Jakarta, Pertamina membidik kerja sama dan kolaborasi dengan mitra global.

“Dengan proyek-proyek strategis ini, Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai pilar episentrum pertumbuhan ekonomi di ASEAN,” ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Flores: Sang Pulau Panas Bumi

Fadjar mengungkapkan, Pertamina menargetkan pengembangan panas bumi pada 2026 bisa naik hingga dua kali lipat.

“Sesuai dengan masterplan Pertamina, pengembangan panas bumi hingga tahun 2026 akan terus ditingkatkan, ditargetkan akan naik 2 kali lipat menjadi 1.108 MW,” tutur Fadjar.

Dia menambahkan, Pertamina berkomitmen mendukung target netralitas karbon atau net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca juga: PGEO Targetkan Peningkatan Kapasitas Terpasang Kelola Panas Bumi Hingga 1 GW

Berikut daftar 15 WK yang dikelola oleh Pertamina:

  1. Gunung Sibuali-Buali, Sumatera Utara
  2. Gunung Sibayak-Sinabung, Sumatera Utara
  3. Sungai Penuh (Kerinci), Jambi
  4. Hululais, Bengkulu
  5. Lumut Balai dan Margabayur, Sumatera Selatan
  6. Way Panas, Lampung
  7. Kamojang Darajat, Jawa Barat
  8. Karaha Cakrabuana, Jawa Barat
  9. Pangalengan, Jawa Barat
  10. Cibeureum Parabakti, Jawa Barat
  11. Tabanan, Bali
  12. Lahendong, Sulawesi Utara
  13. Gunung Lawu, Jawa Tengah
  14. Seulawah, Aceh
  15. Kotamobagu, Sulawesi Utara

Baca juga: RI Kantongi Komitmen Pendanaan Rp 147,8 Miliar dari Selandia Baru buat Kembangkan Panas Bumi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Ahli Ingatkan Ancaman Kerusakan Total 'Great Barrier Reef' Akibat El Nino
Ahli Ingatkan Ancaman Kerusakan Total "Great Barrier Reef" Akibat El Nino
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau