Perempuan Indonesia Jadi Penopang dan Pemberdaya Ekonomi

KOMPAS.com – Perempuan Indonesia memiliki peran penting sebagai aktor dalam pemberdayaan perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hal tersebut menjadi gambaran dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta kontribusi dari seluruh aktor ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam "Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional I Perempuan Indonesia Maju (PIM)" di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Baca juga: Setiap Jam, 3 Perempuan Indonesia Alami KDRT

“Pemerintah tentu akan terus mendorong perempuan menjadi aktor penting dalam pemberdayaan ekonomi, aktor penting dalam penanganan pangan, dan aktor penting dalam inklusi keuangan,” kata Airlangga dikutip dari situs web Kemenko Perekonomian.

Airlangga menuturkan, pemerintah telah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Salah satu kelompok sasarannya adalah perempuan.

SNKI bertujuan agar semua perempuan di Indonesia memiliki kesetaraan akses kepada produk dan layanan keuangan formal yang aman dan terjangkau.

Selain itu, SNKI juga dapat mendukung aktivitas perempuan yang produktif, meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta mendorong kemandirian perempuan dalam berpartisipasi aktif pada perekonomian.

Baca juga: Komnas Perempuan Dorong Transparansi Informasi Publik Kementerian dan Lembaga

Pemerintah, ujar Airlangga, berkomitmen menghadirkan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Di samping itu, untuk memberikan kesempatan dan mendorong perempuan agar dapat terus berkembang, salah satu upayanya adalah meningkatkan kemampuan kewirausahaan serta ekosistem digital.

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan seperti fasilitas pembiayaan, dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kartu Prakerja.

Airlangga menuturkan, perempuan Indonesia harus menjadi akselerator, fasilitator, dan agregator dari KUR.

“Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan agar perempuan dapat terus berkarya untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih tangguh, dan itu karena perempuan Indonesia,” ucap Airlangga.

Baca juga: Model DRPPA Diutamakan di Daerah yang Wali Kota/Bupatinya Perempuan

Keuangan iklusif

Di stu sisi, akses keuangan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan. Dari 67,8 persen pada 2016 saat SNKI diluncurkan, menjadi 85,1 persen pada 2022.

Akan tetapi, tingginya tingkat inklusi keuangan di Indonesia belum diikuti dengan literasi keuangan masyarakat yang saat ini baru mencapai 49,68 persen.

Hal ini menandakan, penggunaan produk serta layanan keuangan tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai.

Kesenjangan antara inklusi dan literasi berisiko serius bagi masyarakat, terutama terkait ancaman terjebak pada kasus penipuan, investasi bodong, ataupun pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Jangan banyak tergiur. Lebih baik mendorong yang disediakan pemerintah yaitu KUR,” ujar Airlangga.

Baca juga: Dukung Perempuan NTT, Sivitas Akademika Sanur Gelar Pameran “Dari Perempuan, Oleh Perempuan, Untuk Dunia”