Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

98,3 Persen Penduduk Indonesia Sebut Stunting Berbahaya

Kompas.com, 12 Maret 2024, 16:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Mayoritas penduduk Indonesia atau 98,3 persen responden menyatakan, stunting berbahaya bagi kesehatan anak menurut studi pemaknaan stunting.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, survei tersebut dilaksanakan di 31 provinsi di Indonesia dengan 1.676 responden.

"89 persen responden sangat tidak setuju jika stunting itu hoaks dan 98,3 persen responden menyatakan stunting berbahaya untuk kesehatan anak," ujar Hasto, sebagaimana dilansir Antara, Senin (11/3/2024).

Baca juga: Alam Sutera Gelar Program Dashat dan Gebrak Tegas Atasi Stunting

Namun, masih ada 50 persen alias lima dari 10 responden yang tidak percaya bahwa stunting bisa menghambat kognitif anak.

"Meski terdapat barrier perspective (persepektif penghalang) atau bagaimana pemaknaan dasar tentang stunting, ternyata berbanding sangat terbalik dengan bukti ilmiah kedokteran," tutur Hasto.

Menurut Hasto, hal tersebut menjadi tantangan bagaimana pemangku kepentingan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai stunting.

Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, baik di tingkat daerah maupun nasional sangat diperlukan.

Baca juga: Upaya Tangani Stunting, Angkasa Pura I Beri Bantuan 78 Balita

"Pembahasan terkait dengan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga kencana) tetap menjadi prioritas dengan fokus pada aplikasi dan implementasi di tingkat kabupaten dan kota," ucap Hasto.

Menurutnya, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesuksesan program-program percepatan penurunan stunting.

Selain itu, diperlukan kolaborasi lintas sektoral dalam menanggapi tantangan kesehatan yang kompleks.

"Juga perlu pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai hasil yang optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Hasto.

Ia berharap, berbagai kolaborasi bersama lintas sektor yang telah dilakukan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Kejar Target Penurunan Stunting, BKKBN: Nikahlah pada Usia yang Tepat

Sementara itu, Deputi bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengemukakan, seluruh kebijakan tentang pembangunan keluarga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Keseluruhan upaya yang kita lakukan dapat memperkuat kebijakan dan pelaksanaan program-program strategis, serta akan terus menjadi fokus dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Teguh.

Selain itu, sambung dia, penting juga untuk melakukan pendekatan advokasi dan kemitraan yang baik.

Hal tersebut termasuk strategi untuk memetakan isu-isu penting, menyusun langkah-langkah advokasi yang dapat diterima, serta memastikan kemitraan yang kuat dengan instansi terkait.

"Dengan demikian, output yang dihasilkan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk upaya bersama dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan pemanfaatan data dalam mendukung pembangunan keluarga di Indonesia," paparnya.

Baca juga: Cegah Stunting, WIKA dan WIKA Realty Salurkan Bantuan Kesehatan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Ahli Ingatkan Ancaman Kerusakan Total 'Great Barrier Reef' Akibat El Nino
Ahli Ingatkan Ancaman Kerusakan Total "Great Barrier Reef" Akibat El Nino
Pemerintah
Dari Ibu Hamil hingga Remaja, Program PASTI Bangun Ekosistem Pencegahan Stunting di Kubu Raya
Dari Ibu Hamil hingga Remaja, Program PASTI Bangun Ekosistem Pencegahan Stunting di Kubu Raya
Swasta
PLTS Atap Dinilai Bisa Perkuat Keandalan Listrik, Kebijakan Kuota Diminta Direvisi
PLTS Atap Dinilai Bisa Perkuat Keandalan Listrik, Kebijakan Kuota Diminta Direvisi
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau