Munas Perempuan Pastikan Prinsip Kesetaraan dan Partisipasi Inklusif

KOMPAS.com - Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan ke-2 yang berlangsung di Kabupaten Badung, Bali, bertujuan memastikan prinsip kesetaraan dan partisipasi inklusif bisa semakin kokoh di Indonesia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, munas tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah memberdayakan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.

"Kami memastikan no one left behind (tidak ada yang tertinggal) berdasarkan prinsip kesetaraan dan partisipasi inklusif," kata Bintang, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (20/4/2024).

Baca juga: Partisipasi Bermakna Perempuan dan Kelompok Rentan Masih Minim

Dia menambahkan, semua pihak terus berusaha agar perempuan tidak sekadar menjadi obyek, melainkan subyek dalam kegiatan pembangunan.

Berbagai perwakilan dari organisasi masyarakat sipil mitra kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat yang inklusif (INKLUSI), desa model dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) binaan Kementerian PPPA serta jaringan organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal, berkumpul untuk mengikuti Munas Perempuan.

Bintang menuturkan, Munas Perempuan ke-2 adalah keberlanjutan dari kolaborasi antara Kementerian PPPA, Bappenas, organisasi masyarakat sipil, dan INKLUSI.

Menurut dia, program itu tidak terlepas dari komitmen pemerintah kabupaten atau kota yang memberikan perhatian besar pada isu perempuan dan anak.

Baca juga: Berdayakan Perempuan dalam Pariwisata, Tokoh Dunia Hadir di Bali

“Saya salut pada perubahan besar kelompok perempuan yang kini dipandang sebagai bagian dari pelaku pembangunan, banyak didengar pendapatnya, memiliki keberanian menyampaikan program dan solusi mulai dari tingkat desa hingga pusat, bermanfaat, dan mandiri finansial," kata Bintang.

Dia juha mengapresiasi setiap pencapaian dan tekad besar dari kelompok perempuan yang memiliki hati tulus untuk mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Saat ini, isu kekerasan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Oleh karena itu, sembilan agenda dalam musyawarah itu diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah daerah sebagai pengambilan kebijakan dan program perjuangan isu-isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal.

Salah satu peserta, Serni Harita dari Komunitas PERMAMPU Nias, menceritakan keberhasilan perempuan di kampungnya memanfaatkan koperasi simpan pinjam sebagai kendaraan ekonomi dan politik perempuan.

Aset koperasi simpan pinjam mereka kini telah mencapai Rp 47 miliar. Bahkan, mereka menganggarkan Rp 1 miliar dari sisa hasil usaha untuk mendidik perempuan dan membantu perempuan korban kekerasan.

Baca juga: Keterwakilan Perempuan Level DPR RI di Bawah Rata-rata Dunia

"Kami berjuang melalui koperasi simpan pinjam, kami belajar banyak hal mulai dari mandiri ekonomi hingga politik memberdayakan perempuan. Bahkan, kami bisa mengambil keputusan dalam musyawarah, sesuatu yang dulu sulit dilakukan," kata Serni.

Rangkaian Munas Perempuan ke-2 dimulai pada 26 Maret 2024 secara daring yang menghasilkan usulan dan rekomendasi terhadap sembilan isu yang diperkuat dengan data kuantitatif dan kualitatif.

Kegiatan itu berhasil menjangkau 477 desa, 163 kabupaten, dan 35 provinsi serta melibatkan lebih dari 4.000 partisipan.

Munas Perempuan merupakan rangkaian peringatan Hari Kartini yang juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Badung, 11 mitra INKLUSI bersama 117 sub mitra lokal.

Kegiatan itu mengusung tema Suara Akar Rumput dalam Membangun (untuk Merawat) Indonesia “Perempuan Bagi Bumi Pertiwi”.

Baca juga: Perempuan Berperan Besar Memitigasi Perubahan Iklim