Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 27 Mei 2024, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Air yang tercemar dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kesehatan seperti menyebabkan stunting hingga kanker.

Hal tersebut disampaikan peneliti dari Southeast Asian Ministers of Education Organization-Regional Centre for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON) Umi Fahmida, Minggu (26/5/2025).

"Air yang tercemar kemudian kita konsumsi dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, baik yang sifatnya akut seperti diare maupun kronis seperti stunting dan kanker,” ujar Umi di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: 10 Provinsi dengan Prevalensi Stunting Terendah

Umi yang juga Country Lead Study Action Against Stunting Hub (AASH) Indonesia tersebut menekankan, penting untuk memperhatikan kondisi air yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Dia menambahkan, air merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk anak-anak.

Studi AASH yang didanai Pemerintah Inggris melalui UK Research Innovation Global Challenges Research Fund (UKRI GCRF) melakukan pendekatan anak secara utuh baik aspek fisik maupun lingkungan pengasuhan termasuk sistem pangan dan kualitas air minum.

Dalam studi tersebut, pihaknya mengambil sampel pangan dan air minum pada kohor dengan anak usia bawah dua tahun di Lombok Timur untuk dilihat kualitasnya, termasuk melihat cemaran mikrobiologis, cemaran kimia, dan mikroplastik.

"Kualitas air ini akan kami analisa lebih lanjut kaitannya dengan stunting bersama dengan faktor determinan lain dalam studi ini," ujar dia.

Baca juga: Digitalisasi Bantu Desa Atasi Stunting hingga Mitigasi Bencana

Umi mewakili tim peneliti berharap, hasil penelitian AASH dapat menghasilkan informasi yang bisa dimanfaatkan oleh kementerian atau lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas air dan kesehatan masyarakat, termasuk dalam pencegahan stunting yang lebih komprehensif di Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum (WWF) pada 18 Mei hingga 25 Mei 2024.

Forum tersebut ditujukan untuk membahas tentang isu-isu air secara global, khususnya membahas sekaligus merumuskan kebijakan tata kelola air dan sanitasi dunia.

Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) CH Nety Widayati mengatakan, sumber pencemaran air terbesar di Indonesia berasal dari rumah tangga.

"Masih banyak air limbah domestik yang tidak diolah, di pinggir-pinggir sungai masih banyak black water (air buangan kloset) dibuang ke sungai, bahkan masih banyak jamban apung," ujar Nety.

Baca juga: Baru 3 Provinsi Punya Prevalensi Stunting di Bawah 14 Persen

Untuk perbaikan kualitas air, perlu kolaborasi dengan semua pihak, termasuk masyarakat. Salah satunya dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat dan ke sungai.

Perwakilan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Asep Supriatna menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam pengelolaan air bersih dan limbah yang berkelanjutan.

Dia menyampaikan, pemerintah melakukan upaya dalam pengelolaan sumber daya air bersih untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi masyarakat.

"Namun, tentu saja yang tidak kalah penting adalah peran dari kepala daerah. Kepemimpinan kepala daerah terkait dengan perizinan pembuangan limbah, yang mana pemerintah daerah menjadi ujung tombak, mulai dari perencanaan dan pengawasannya," kata Asep.

Baca juga: 23 Provinsi Punya Prevalensi Stunting di Atas Nasional

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau