ICSF 2024 Bahas Tantangan Demokrasi dan Kolaborasi Masyarakat Sipil demi Keberlanjutan Sosial

KOMPAS.com – Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2024 digelar di Jakarta pada Rabu (25/9/2024) dan Kamis (26/9/2024). Acara dibuat sebagai wadah konsolidasi lebih dari 300 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk membahas berbagai tantangan demokrasi dan keberlanjutan sosial.

Sebagai informasi, ICSF 2024 menyoroti pentingnya kolaborasi antar OMS dalam menjaga ruang sipil dan demokrasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan data The Economist Intelligence Unit (EIU), indeks kebebasan sipil Indonesia turun drastis, dari 6,18 pada 2022 menjadi 5,29 pada 2023. Penurunan ini juga berdampak pada kebebasan pers, yang anjlok 11 peringkat ke posisi 108 dari 180 negara. Kondisi ini mengancam keberlanjutan demokrasi dan kualitas kehidupan sosial di Indonesia.

Penyempitan ruang sipil mengancam keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi.

Pendiri Perempuan Hari Ini, Lusty Ro Manna Malau, mengungkapkan bentuk represi dan kekerasan yang dialami OMS, seperti serangan bom molotov yang dialami beberapa organisasi di Medan setelah membahas revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi dan UU Cipta Kerja.

“Pemerintah sebaiknya fokus pada implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Adat,” ujarnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/9/2024).

Kolaborasi antar-OMS ini menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan sosial, terutama dalam memperjuangkan hak-hak kelompok rentan dan minoritas, serta memastikan implementasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.

Pada kesempatan sama Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), Tunggal Pawestri, menekankan perlunya keberlanjutan kerja kolektif gerakan masyarakat sipil.

“Ada urgensi memastikan keberlanjutan kerja kolektif gerakan masyarakat sipil dalam menghadapi kondisi ringkihnya demokrasi Indonesia saat ini,” jelasnya.

Dengan menjaga ruang sipil tetap inklusif dan terbuka untuk partisipasi, masyarakat sipil turut berkontribusi pada keberlanjutan tata kelola yang baik (good governance).

Gerakan rakyat seperti "Peringatan Darurat" yang menolak revisi UU Pilkada adalah contoh penting bagaimana konsolidasi OMS dapat menjaga prinsip keberlanjutan dalam sistem demokrasi.

Diskusi dalam ICSF 2024 juga menyoroti skenario masa depan yang memengaruhi keberlanjutan demokrasi Indonesia.

Dengan kerangka kerja dari Civicus, lembaga nirlaba internasional yang fokus pada penguatan masyarakat sipil, ICSF 2024 membahas empat skenario, yakni status quo, optimistis, pesimistis, dan transformasi. Diskusi ini bertujuan untuk mempersiapkan OMS menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam menjaga demokrasi yang berkelanjutan.

Direktur Yappika Fransisca Fitri menyoroti pentingnya refleksi peran dan kontribusi OMS terhadap keberlanjutan sosial.

“Melalui diskusi refleksi dan skenario masa depan, kita bisa melihat kembali peran masing-masing OMS dalam memperkuat demokrasi,” ujar Fransisca.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan bahwa situasi darurat konstitusi yang tengah terjadi di Indonesia merupakan ancaman bagi keberlanjutan kebebasan ruang sipil.

“Negara harus menjamin peran OMS sebagai aktor yang memberikan kritik dan masukan demi memastikan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.