Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Subsidi Hijau Miliki Biaya Tersembunyi yang Ancam Keberhasilan Keberlanjutan

Kompas.com, 8 Oktober 2024, 20:50 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ilmuwan dalam publikasinya di jurnal Science mengungkapkan pemerintah harus berhati-hati dalam pemberian subsidi untuk praktik dan proses bisnis bahkan ketika tampaknya termasuk dalam aktivitas yang ramah lingkungan.

Ilmuwan berpendapat bahwa subsidi dapat mengubah tekanan pasar yang mengarah pada konsekuensi tidak diinginkan.

Misalnya saja malah melanggengkan subsidi yang merugikan dari waktu ke waktu tetapi juga mengurangi efektivitas keseluruhan dari subsidi yang dimaksudkan untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan.

Baca juga: CFO Punya Peran Penting dalam Pelaporan Keberlanjutan di Asia Pasifik

Oleh karena itu peneliti berpendapat ketika pemerintah memberikannya, subsidi harus memiliki tanggal berakhir yang jelas.

Mengutip Techxplore, Selasa (8/10/2024) subsidi dapat menjadi motivator kuat yang memajukan tujuan lingkungan dan keberlanjutan.

Misalnya, Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika Serikat tahun 2022 menggunakan kredit pajak dan insentif untuk hal-hal seperti kendaraan listrik (EV), tenaga surya, dan tenaga angin untuk memenuhi target energi terbarukan dan efisiensinya.

Subsidi juga dapat menjadi pendekatan yang lebih mudah secara politis untuk memberlakukan perubahan daripada membuat undang-undang atau pajak baru.

Tetapi beberapa subsidi yang tampaknya mendorong keberlanjutan tidak sesederhana itu dan terkadang justru memiliki efek negatif.

Ambil contoh kasus EV, di mana masyarakat beralih dari mobil bertenaga bensin ke EV untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Namun, ketika subsidi untuk kendaraan listrik dan teknologinya menciptakan kendaraan listrik yang lebih murah, pasar tersebut akan meluas, sehingga meningkatkan penggunaan kendaraan secara keseluruhan.

"Ketika Anda mensubsidi industri apa pun, pada dasarnya Anda mempromosikan industri tersebut," kata Kathleen Segerson, penulis utama studi ini.

Namun, jika subsidi justru digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan akses ke transportasi umum, lebih banyak orang mungkin akan menyingkirkan mobil mereka, sehingga dampak positif bersih terhadap lingkungan menjadi jauh lebih besar.

Baca juga: Survei: Mayoritas Pekerja Muda Ingin Tempat Kerja Peduli pada Keberlanjutan

"Subsidi yang awalnya dianggap bermanfaat bagi masyarakat mungkin pada akhirnya dianggap memiliki biaya yang jauh lebih besar daripada manfaatnya," tulis para penulis dalam studi ini.

Banyak subsidi yang berlaku selama beberapa dekade telah lama diidentifikasi oleh para ekonom dan pemerhati lingkungan sebagai penyebab aktif perubahan iklim dan ancaman keanekaragaman hayati.

Dari perspektif efisiensi ekonomi, Segerson mengatakan lebih baik mengenakan pajak seperti pajak karbon. Namun itu menurut Segerson masih sulit dilakukan.

Oleh karena itu, subsidi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan merupakan solusi terbaik kedua.

Selain itu, menetapkan batasan waktu sangat penting sehingga kita bisa menghapus subsidi tersebut jika saat ada sesuatu yang lebih baik memungkinkan untuk dilakukan.

"Kita dapat mensubsidi proses produksi yang lebih ramah lingkungan ini, tetapi dengan hati-hati, dan menyadari bahwa kita tidak ingin bergantung pada subsidi ini dalam jangka panjang," tambah Segerson.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Ahli Ingatkan Ancaman Kerusakan Total 'Great Barrier Reef' Akibat El Nino
Ahli Ingatkan Ancaman Kerusakan Total "Great Barrier Reef" Akibat El Nino
Pemerintah
Dari Ibu Hamil hingga Remaja, Program PASTI Bangun Ekosistem Pencegahan Stunting di Kubu Raya
Dari Ibu Hamil hingga Remaja, Program PASTI Bangun Ekosistem Pencegahan Stunting di Kubu Raya
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau