Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budidaya Ikan Tidak Termasuk Bisnis yang Implementasikan Sustainability?

Kompas.com, 18 Oktober 2024, 19:18 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Budidaya ikan disebut sebagai sumber makanan berkelanjutan yang akan membantu memberi makan populasi global yang terus bertambah sekaligus melindungi populasi ikan liar. Akan tetapi ahli berpendapat lain soal klaim tersebut.

Peneliti dari Universitas New York, Matthew Hayek menyebut budidaya ikan justru bukan termasuk metode pendekatan yang berkelanjutan.

"Budidaya ikan bukan pengganti penangkapan ikan liar dari laut. Faktanya, budidaya ikan justru malah bergantung pada penangkapan ikan liar dari laut," katanya.

Baca juga: Peternakan Sapi Bisa Bikin Tanah Serap Lebih Banyak Karbon

Ini karena ikan budidaya memakan ikan liar yang ditangkap dari laut beberapa kali lebih banyak dibandingkan yang diperoleh dengan membudidayakannya.

Seperti dikutip dari New Scientist, Jumat (18/10/2024) menurut studi, jumlah ikan liar yang dibunuh untuk memberi makan ikan budidaya antara 27 hingga 307 persen lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya.

Contohnya, memproduksi satu kilogram ikan salmon budidaya memerlukan 4 hingga 5 kilogram ikan liar, yang bukan merupakan pendekatan berkelanjutan untuk memberi makan populasi dunia yang terus bertambah.

Baca juga: Konservasi Lingkungan Berpotensi Tingkatkan 10 Persen Populasi Ikan di Terumbu Karang

Dalam memperkirakan jumlah ikan liar yang dibutuhkan untuk menghasilkan ikan budidaya, tim peneliti menggunakan sumber yang lebih beragam daripada penelitian sebelumnya, yang berarti kecil kemungkinannya ada bias statistik.

Tim juga menghitung semua ikan yang digunakan untuk menghasilkan tepung ikan atau minyak ikan, bukan hanya yang ditangkap untuk memberi makan ikan budidaya.

Terakhir, tim juga memperkirakan jumlah ikan yang dibunuh tetapi tidak dibawa ke pasar.

Spesies yang tidak diinginkan sering dibuang dari kapal penangkap ikan tetapi biasanya tidak bertahan hidup.

Jaring pukat juga terkadang dibiarkan sedikit terbuka untuk membiarkan ikan yang tidak diinginkan lolos, tetapi mereka sering terluka dan mati.

“Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tepung ikan dan minyak ikan sebagai pakan dalam akuakultur lebih kompleks daripada yang diperkirakan banyak analis industri,” kata Stefano Longo di Universitas Gothenburg di Swedia.

Dampak Budidaya Ikan

Para peneliti menyebut hal itu dapat menyebabkan tangkapan ikan liar menurun seiring dengan meningkatnya permintaan ikan budidaya.

Baca juga: Pakar Kelautan Definisikan Ulang Konsep Penangkapan Ikan Berkelanjutan

"Kita bergerak menuju kelangkaan ikan di lautan," kata Hayek.

Ini berarti pula bahwa orang-orang di tempat-tempat seperti Asia Tenggara dan Afrika Barat tidak mampu lagi membeli ikan karena ikan liar tersebut lebih berharga sebagai sumber tepung ikan dan minyak ikan yang menjadi pakan dalam industri budidaya ikan.

Selain itu meningkatnya produk berbasis tanaman untuk makanan ikan budidaya seperti nila, ikan mas, dan lele juga menciptakan masalah yang berbeda.

Jika makanan berbasis tanaman diberikan pada ikan makan akan lebih banyak lahan dan air yang diperlukan untuk menghasilkan makanan bagi ikan, mengarah pada masalah seperti penggundulan hutan.

Baca juga: Logam Berat di Lautan Jadi Lebih Beracun akibat Perubahan Iklim

"Membudidayakan hewan membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk membesarkan dan menumbuhkan tubuh mereka daripada yang bisa Anda dapatkan dari memakannya. Itu fakta dasar biologi," jelas Hayek.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau