Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BRIN Kembangkan Teknologi Nuklir Guna Deteksi Pemalsuan Pangan

Kompas.com, 19 November 2024, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan teknologi nuklir untuk mengatasi masalah pemalsuan pangan yang kian marak. 

Peneliti di Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi BRIN Henni Widyastuti mengatakan, pemalsuan pangan atau food fraud merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan ekonomi, khususnya di negara berkembang. 

Menurut laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 2003 menunjukkan tingginya kasus pemalsuan pada produk pangan olahan di Indonesia, seperti madu palsu dan produk perikanan. 

Baca juga: Kebun Gizi Penuhi Kebutuhan Pangan Bernutrisi untuk Cegah Stunting di Morowali Utara

Pemalsuan ini dapat merugikan konsumen, merusak reputasi produsen, bahkan berpotensi membahayakan kesehatan.

Henni menuturkan, untuk mengatasi pemalsuan pangan, BRIN mengembangkan teknologi nuklir yang memanfaatkan analisis radiasi dan isotop untuk mendeteksi keaslian pangan. 

"Teknologi ini menggunakan 'sidik jari' isotop dan elemen yang terkandung dalam pangan, seperti oksigen, karbon, nitrogen, dan hidrogen, yang terbentuk dari siklus alam dan unik pada setiap jenis produk pangan," kata Henni dikutip dari situs web BRIN, Senin (18/11/2024).

Dia menambahkan, teknologi tersebut  memungkinkan identifikasi asal-usul dan komposisi kimia pangan secara akurat tanpa merusak sampel.

Teknologi disebut nuklir menawarkan akurasi yang lebih tinggi dalam mendeteksi pemalsuan, terutama pada bahan pangan yang sangat mirip dengan produk asli. 

Baca juga: Inovasi Sterilisasi Pangan Teknologi PEF Diklaim Lebih Ramah Lingkungan

Isotop stabil yang digunakan dalam teknologi ini dapat mengidentifikasi asal-usul geografis bahan pangan dan membantu mencegah pemalsuan produk yang diklaim berasal dari daerah tertentu.

Henni juga menekankan pentingnya peran teknologi nuklir dalam mendukung ketertelusuran pangan, terutama untuk produk-produk yang dilindungi oleh sistem Protected Designation of Origin (PDO) atau indikasi geografis. 

PDO adalah sistem sertifikasi yang melindungi produk pangan berdasarkan asal geografisnya seperti kopi gayo, kopi toraja, atau lada putih mentok yang sangat rentan terhadap pemalsuan. 

"Teknologi nuklir dapat membantu memverifikasi keaslian produk dan memastikan klaim PDO dapat dipertanggungjawabkan," imbuh Henni. 

Dengan menggunakan teknologi ini, produk-produk yang memiliki sertifikasi PDO dapat dilindungi dari pemalsuan dan memberikan jaminan kualitas kepada konsumen global.

Baca juga: Perluasan Lahan Sawit Dikhawatirkan Ancam Eksistensi Lahan Pangan

Tantangan

Di sisi lain, ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan penerapan teknologi nuklir untuk mendeteksi pemalsuan pangan. 

Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya akses terhadap perangkat nuklir serta infrastruktur yang diperlukan untuk pengujian. 

Saat ini, hanya beberapa laboratorium di BRIN dan beberapa tempat lainnya yang memiliki fasilitas tersebut. 

"Oleh karena itu, kami mengusulkan agar teknologi nuklir digunakan sebagai standar emas dan dipadukan dengan teknologi deteksi lain yang lebih mudah diakses dan portable, agar deteksi bisa dilakukan lebih cepat dan lebih luas," jelas Henni.

Baca juga: Target Swasembada Pangan Harus Perhatikan Kesejahteraan Petani

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Perusahaan, Regulator, dan Stakeholder Membentuk Arah Pelaporan Keberlanjutan
Perusahaan, Regulator, dan Stakeholder Membentuk Arah Pelaporan Keberlanjutan
Pemerintah
Jasa Ekosistem Hutan Belum Dihitung, Pakar Dorong Valuasi dalam Tata Ruang
Jasa Ekosistem Hutan Belum Dihitung, Pakar Dorong Valuasi dalam Tata Ruang
Pemerintah
Indonesia Siapkan RPP Pengelolaan Sumber Daya Genetik, Kehancuran Ekonomi Jadi Konsekuensi Kerusakan Alam
Indonesia Siapkan RPP Pengelolaan Sumber Daya Genetik, Kehancuran Ekonomi Jadi Konsekuensi Kerusakan Alam
Pemerintah
Dampak Cuaca Panas, Pekerja Perempuan Pekerja Informal Rugi Rp1.009 Triliun Per Tahun
Dampak Cuaca Panas, Pekerja Perempuan Pekerja Informal Rugi Rp1.009 Triliun Per Tahun
LSM/Figur
Merangkul Masyarakat Adat, Garda Terdepan Pencegahan Karhutla
Merangkul Masyarakat Adat, Garda Terdepan Pencegahan Karhutla
LSM/Figur
Tata Guna Lahan Tumpang Tindih Hambat Investasi Perdagangan Karbon di Indonesia
Tata Guna Lahan Tumpang Tindih Hambat Investasi Perdagangan Karbon di Indonesia
Pemerintah
Penyusutan Air Sungai Eropa Ancam Jalur Logistik, Perusahaan Pelayaran Cari Solusi
Penyusutan Air Sungai Eropa Ancam Jalur Logistik, Perusahaan Pelayaran Cari Solusi
Pemerintah
10 Persen Orang Terkaya Picu Kerugian Lingkungan Rp101 Kuadriliun Tiap Tahun
10 Persen Orang Terkaya Picu Kerugian Lingkungan Rp101 Kuadriliun Tiap Tahun
Pemerintah
Uji Gagasan di Desa Binaan Bakti BCA, Gen Z Belajar Beradaptasi dan Mendengar Warga
Uji Gagasan di Desa Binaan Bakti BCA, Gen Z Belajar Beradaptasi dan Mendengar Warga
Swasta
Suhu Gurun Makin Ekstrem, Unta Mulai Kesulitan Bertahan Hidup
Suhu Gurun Makin Ekstrem, Unta Mulai Kesulitan Bertahan Hidup
Pemerintah
Kemendagri Dorong Pembenahan Tata Kelola Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
Kemendagri Dorong Pembenahan Tata Kelola Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah
Suhu Laut Naik, Kemampuan Padang Lamun Menyimpan Karbon Alami Merosot
Suhu Laut Naik, Kemampuan Padang Lamun Menyimpan Karbon Alami Merosot
Pemerintah
Studi Ungkap 25 Persen Emisi Karbon Sektor Pelayaran Dunia dari Kapal di Sungai
Studi Ungkap 25 Persen Emisi Karbon Sektor Pelayaran Dunia dari Kapal di Sungai
Pemerintah
Dampak Karhutla Tak Cukup Dihitung dari Luas Lahan dan Emisi Karbon
Dampak Karhutla Tak Cukup Dihitung dari Luas Lahan dan Emisi Karbon
LSM/Figur
Emisi Gas Rumah Kaca dari Sawah Dunia Naik 2 Kali Lipat dalam 60 Tahun
Emisi Gas Rumah Kaca dari Sawah Dunia Naik 2 Kali Lipat dalam 60 Tahun
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau