Kemendagri Dorong Pembenahan Tata Kelola Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

KOMPAS.com - Keberhasilan pembangunan di tingkat lokal kerap terhambat oleh pendekatan seragam yang mengabaikan keunikan tiap wilayah. Padahal, prioritas masalah di satu desa, seperti stunting, pemukiman kumuh, hingga pengangguran, memerlukan presisi kebijakan yang berbeda.

Tanpa pijakan data aktual berbasis karakteristik lokal, alokasi anggaran dan program pengentasan kemiskinan di tingkat desa berisiko tidak tepat sasaran.

Menjawab tantangan tersebut, efektivitas tata kelola desa kini diarahkan pada paradigma perencanaan berbasis data mutakhir dan klasterisasi potensi wilayah.

Sinergi antara intervensi program nasional, seperti penanganan kesehatan dasar dan penguatan ekonomi warga melalui koperasi, harus disesuaikan dengan peta kebutuhan riil di lapangan.

Komitmen inilah yang tercermin dalam kunjungan kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Desa Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (22/8/2026).

Melalui peninjauan lapangan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mendorong integrasi Satu Data Desa dan penguatan kelembagaan ekonomi warga sebagai fondasi utama pembangunan yang inklusif.

Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Desa Medan Krio, R. Chairul Azmi, menyampaikan sejumlah program yang tengah dilakukan pemerintah desa, di antaranya persiapan pelaksanaan Program Satu Desa Satu Sarjana, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), stunting, dan tuberkulosis (TB).

Sementara itu, pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah selesai dan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu sekitar satu bulan.

Selanjutnya, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap pelaksanaan program strategis nasional di tingkat desa, termasuk melalui penyediaan lokasi strategis untuk pembangunan dan operasional KDKMP.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, La Ode menegaskan bahwa desa merupakan fondasi pembangunan nasional. Karena itu, pembangunan desa perlu dilakukan dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan potensi masing-masing wilayah.

“Desa adalah fondasi pembangunan nasional. Kalau desa kita bangun dan kita kuatkan dengan baik, maka masyarakatnya juga akan semakin maju dan sejahtera,” ujar La Ode.

La Ode juga menekankan percepatan pelaksanaan KDKMP agar tidak ada desa atau kelurahan yang tertinggal. Selain itu, penguatan Posyandu dinilai penting untuk mendukung pelayanan dasar dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa juga menginisiasi Desa Jaga Ruang, dengan pendekatan klasterisasi desa berdasarkan karakteristik, potensi, dan keunggulan masing-masing.

La Ode menekankan pentingnya data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa.

“Setiap desa memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Kita harus melihat data dan memahami potensi wilayah, kemudian menentukan apa yang paling tepat untuk dikembangkan,” katanya.

Baca juga: Urgensi Reformasi Tata Kelola Pendidikan Kedokteran

Kunjungan kerja turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, para kepala desa se-Kecamatan Sunggal, kader PKK dan Posyandu, Kepala KDKMP, serta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kecamatan Sunggal.

Melalui kunjungan ini, pemerintah pusat, daerah, dan desa diharapkan semakin solid dalam memperkuat pembangunan desa yang berbasis data dan potensi lokal.