Pembukaan Lahan Sebabkan Pendangkalan di Danau Lido, MNC Land Bekukan Izin MNC Land

JAKARTA, KOMPAS.com - PT MNC Land terancam dikenakan sanksi pidana karena proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, Bogor, Jawa Barat.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Rizal Irawan, menjelaskan hal itu disebabkan perusahaan terbukti melanggar sejumlah aturan, dan diduga menyebabkan pendangkalan Danau Lido.

Alhasil, KLH membekukan izin pembangunan proyek selama 90 hari.

"Sanksinya termasuk juga ke pembekuan izin atau bahkan juga pidana. Kalau tidak taat sanksi administrasi paksaan pemerintah bisa kena Pasal 114, pidana maksimum 1 tahun dan denda maksimul Rp 1 miliar," kata Rizal dalam konferensi pes di Kantor Kementerian LH, Jakarta Timur, Jumat (7/2/2025).

Baca juga:

• KLH Beri Waktu 90 Hari buat MNC Land Perbaiki KEK Lido
• Izin KEK Lido MNC Land Terancam Dibekukan, KLH: Pengelola Juga Bisa Dipidana

Sanksi administrasi yang telah dilakukan antara lain penghentian kegiatan konstruksi sampai diterbitkannya dokumen lingkungan.

Perusahaan juga wajib melakukan perubahan dokumen lingkungan, mengelola, memantau, serta melaporkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) setap enam bulan kepada KLH.

"Tindak lanjut penerapan sanksi administrasi dalam hal sanksi administrasi tidak dilaksanakan, maka dapat dikenakan pemberatan," tutur Rizal.

"Jadi kami melakukan dulu sanksi administrasi, kalau tidak dilaksanakan maka akan dikenakan pemberatan atau tindakan hukum lainnya," imbuh dia.

Tim pengawas lantas memasang garis pengawas lingkungan hidup dan papan peringatan yang menginformasikan bahwa KEK Lido berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.

Penyegelan tersebut merujuk pada Pasal 74 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengaturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022.

Lalu, Pasal 499 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 21 ayat 3 Permen LH nomor 22 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup.

Gakkum LH turut memeriksa sampel air untuk membuktikan adanya pencenaran lingkungan dari proyek milik Hary Tanoesoedibjo tersebut.

Rizal menyampaikan, pelanggaran yang dilakukan ialah PT MNC Land tidak melakukan perubahan persetujuan lingkungan dan masih menggunakan dokumen lama atas nama PT Lido Nirwana Parahyangan. Seharusnya, perusahaan mengganti dokumen perizinan dengan yang baru.

"Dokumen AMDAL kegiatan di KEK Lido tidak sesuai dengan kondisi existing sesuai dengan perubahan master plan. Jadi, satu, nama tidak berubah. Yang kedua, adanya perubahan master plan. Sehingga tentunya itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya," papar dia.

Bantahan MNC Land

Wakil Direktur Utama PT MNC Land Lido Andrian Budi Utama membantah proyek pembangunan KEK Lido menyebabkan sedimentasi yang terbawa ke hulu Danau Lido hingga menyebabkan pendangkalan.

Dia menuturkan, pendangkalan tersebut telah terjadi sebelum PT MNC Land Lido mengambil alih kawasan tersebut pada 2013.

Baca juga:

• Danau Limboto Menyusut Drastis, Terancam Hilang akibat Pendangkalan
• KLH Beber Sederet Dugaan Pelanggaran di KEK Lido, soal Danau hingga Administrasi

"Dapat dibuktikan dengan adanya foto udara tahun 2013. Sejak PT MNC Land Lido memulai pembangunan pada sekitar tahun 2016, justru salah satu fokusnya adalah mengatasi masalah sedimentasi ini," kata Andrian dalam pernyataan tertulis, Kamis (6/2/2025).

Dia menambahkan, KEK Lido yang baru ditetapkan pada 2021 telah menyediakan bangunan penahan lumpur sebagai salah satu upaya PT MNC Land Lido mengatasi masalah sedimentasi atau pendangkalan.

Andrian berujar, KEK Lido telah menyediakan saluran drainase untuk menampung dan mengarahkan air limpasan.

Hal tersebut dilakukan agar air limpasan tidak mengalir ke Danau Lido. pihaknya juga mengaku aktif melakukan pengelolaan Danau Lido.

Andrian menegaskan, sampai dengan hak jawab ini disampaikan, PT MNC Land Lido tidak pernah menerima pemberitahuan dan atau peringatan tertulis dalam segala bentuknya.

"Sehingga tindakan penyegelan diduga tidak dilakukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," ucapnya.