Kepala Daerah Didesak Bereskan 5 Masalah terkait Krisis Iklim di Jabodetabek

JAKARTA, KOMPAS.com - Greenpeace Indonesia mendesak kepala daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) yang baru dilantik untuk menyelesaikan lima permasalahan terkait krisis iklim dan lingkungan.

Juru Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengungkapkan persoalan itu mencakup polusi udara, banjir, kekeringan, minimnya ruang terbuka hijau (RTH), kenaikan permukaan air laut, serta perluasan pulau panas perkotaan.

"Kelima masalah ini memberikan dampak signifikan bagi kenyamanan dan keamanan hidup warga, serta dampak buruk bagi perekonomian daerah,” kata Jeanny dalam keterangan tertulis, Senin (24/2/2025).

Baca juga: Cegah Banjir di Jaksel, Waduk Lebak Bulus dan Kali Grogol Dikeruk

Dia mencatat, polusi udara masih menjadi permasalahan utama di Jabodetabek sepanjang 2024. Di awal tahun ini kualitas udara juga terpantau masuk kategori tidak sehat. Menurut Jeanny, sumber polutan berasal dari PLTU batu bara.

Polusi udara disebut mengakibatkan 2.500 kematian prematur, dan kerugian sebesar Rp 5,1 triliun per tahun di wilayah Jabodetabek.

Minimnya RTH turut berkontibusi pada kirisis iklim. Tercatat, RTH di Jakarta hanya 5,2 persen dari total wilayah kota sedangkan Tangerang Selatan memiliki 8,5 persen RTH. Jeanny menilai, luasan RTH di kedua kota tersebut masih jauh dari standar idealnya yakni sebesar 30 persen.

“Tanaman pada RTH dapat membantu penyerapan karbon dioksida yang menjadi salah satu pemicu polusi udara, dan fungsi lahan terbuka hijau dapat meningkatkan wilayah resapan air yang akan sangat membantu pada musim penghujan dan musim kemarau,” papar Jeanny.

Di sisi lain, pembangunan dan konversi lahan vegetasi menjadi properti yang tidak terencana dan tidak sesuai dengan daya dukung kota memperluas lahan gersang sehingga meningkatkan suhu di wilayah perkotaan.

Kondisi itu meluas ke Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi yang membuat suhu kawasan perkotaan 3-6 derajat celsius lebih tinggi dibanding kawasan perdesaan. 

Baca juga: Kasus Kanker Paru Meningkat pada Non-perokok, Diduga Akibat Polusi Udara

Banjir dan Kekeringan

Cuaca ekstrem akibat krisis iklim menyebabkan wilayah Jabodetabek mengalami banjir saat curah hujan tinggi, dan kekeringan di musim kemarau panjang.

Jeanny menyampaikan, banjir yang melanda Jakarta setiap tahun melumpuhkan perekonomian serta mengakibatkan kerugian Rp 2,1 triliun per tahun.

Greenpeace melaporkan, kekeringan saat musim kemarau panjang menyebabkan petani di Bekasi merugi hingga puluhan jutaan rupiah.

Hal ini menunjukan kerentanan kelompok masyarakat menengah ke bawah di Jabodetabek yang harus mengeluarkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan dasar, salah satunya air bersih.  

Sebagai wilayah yang sebagian besar berada di pesisir, Jabodetabek pun rentan terhadap kenaikan permukaan air laut yang mengakibatkan banjir rop maupun abrasi.

Selain itu, penurunan tanah di Jakarta terjadi setiap tahunnya dengan rata-rata t sentimeter per tahun. Wilayah utara Jakarta bahkan menurun 7,44-8,47 cm per tahun.

Baca juga: UNICEF: 100 Kematian Anak per Hari di Asia Timur Terkait Polusi Udara

Kenaikan permukaan laut juga terus mengikis bibir pantai dan menyebabkan abrasi di pinggiran pulau dengan luas lebih dari 42 hektar di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

Jika terus terjadi, Pulau Pari beserta permukiman warga diperkirakan akan tenggelam dalam beberapa tahun ke depan. 

"Masyarakat miskin, kelompok menengah dan kelompok rentan di wilayah ini jadi kelompok yang akan merasakan dampak paling parah, karena keterbatasan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan memitigasi krisis iklim," papar Jeanny.

"Kepala daerah memiliki peran sentral dalam mengatasi masalah ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan dan keadilan iklim di perkotaan,” tambah dia.