Atasi Tantangan UMKM, Akademisi UC Usul Bentuk Badan Nasional

KOMPAS.com - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang krusial dalam mendukung perekonomian. Sayangnya, masih banyak UMKM yang menghadapi berbagai tantangan.

Untuk mengatasi masalah itu, akademisi Universitas Ciputra (UC) mengungkapkan pentingnya pembentukan Badan Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Kesimpulan tersebut diambil setelah tim peneliti yang terdiri dari Aria Ganna Henryanto, Haniruzila Hanifah, Malik Cahyadin, Thomas Stefanus Kaihatu melakukan studi mengenai kausalitas antara UKM dan indikator ekonomi makro dari tahun 1997 hingga 2020.

Dalam studinya, tim peneliti menggunakan metodologi penelitian yang mencakup data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) tahun 1997 hingga 2020.

Baca juga: Lestari Awards 2025: UMKM dan Korporasi Bersatu untuk Keberlanjutan

Penelitian ini juga menerapkan uji kausalitas Granger dan model vektor autoregresi (VAR) untuk menganalisis hubungan antara indikator UMKM dan variable-variabel makroekonomi.

Dengan fokus pada periode krisis dan non-krisis, penelitian ini pun berhasil memberikan pandangan holistik tentang kontribusi UMKM terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun UMKM memiliki hubungan kausal satu arah dengan tingkat inflasi, kemiskinan, dan pengangguran, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi terhambat oleh kurangnya daya saing pemilik dan pekerja pada UMKM.

Temuan ini sejalan dengan hasil riset dari ASEAN, OECD, dan Bank Dunia, yang mengidentifikasi keterbatasan kemampuan pemilik dan pekerja UMKM sebagai penghambat utama daya saing.

Untuk itu, penelitian ini mengusulkan agar dibentuk Badan Nasional, yang mendapat arahan langsung dari presiden atau wakil presiden, yang mengawasi strategi komprehensif dan eksekusi untuk meningkatkan daya saing UMKM. 

Strategi ini akan melibatkan pula kolaborasi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, asosiasi pengusaha, LSM dan investor asing.

"Wapres bisa memimpin insiatif ini untuk memastikan implementasi yang efektif dan efisien sehingga daya saing UMKM bisa ditingkatkan," kata Aria Ganna Henryanto, ekonom dari Universitas Ciputra (UC), seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Baca juga: Pemuda Walahar Sulap Eceng Gondok Jadi Sumber Ekonomi

Badan Nasional yang diusulkan ini nantinya akan mengembangkan cetak biru komprehensif untuk pemberdayaan UMKM, dengan fokus pada peningkatan proses produksi, peningkatan keterampilan pekerja, dan peningkatan kemampuan ekspor.

Badan ini juga akan menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas untuk memantau kemajuan dan memastikan implementasi yang efektif dari strategi pengembangan UMKM.

"Pembentukan badan ini sangat penting untuk mengakselerasi potensi besar UMKM di Indonesia. Program Holding UMKM dapat menjadi salah satu solusi alternatif," ungkap Aria yang juga ketua peneliti studi ini.

"Dengan memberikan dukungan dan sumber daya yang tepat, kita dapat memastikan bahwa UMKM memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran," tambahnya.

Studi berjudul "Causal Threads: SMEs and Macroeconomic Indicators in Indonesia," ini dipublikasikan di Journal of Small Business Strategy.

Baca juga: Lestari Awards 2025: UMKM dan Korporasi Bersatu untuk Keberlanjutan