Menteri LH Wanti-wanti Pengusaha soal Kebakaran Lahan Sawit Saat Kemarau

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mewanti-wanti pemilik konsesi kelapa sawit untuk mengantisipasi kebakaran lahan selama musim kemarau 2025.

Hal ini disampaikannya, dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Kebakaran Lahan pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Hanif menjelaskan, kebakaran lahan disebabkan lima faktor antara lain penyiapan tanaman pertanian dan perkebunan di wilayah dengan lahan hutan.

“Kedua, kebakaran lahan dan kebakaran hutan berulang dominan pada lahan yang ada konfliknya. Misalnya di Sumatera Selatan dan Jambi selalu berulang-ulang di daerah tersebut karena ada konflik,” ungkap Hanif di Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Baca juga: Perusahaan Ini Terapkan Cara Baru untuk Kurangi Emisi Karbon dari Kebakaran Hutan

Ketiga, adanya aktivitas ilegal di lahan terbuka. Selanjutnya, disebabkan kondisi lahan terutama area gambut di mana pada musim kemarau sangat mudah terbakar. Tingkat pengetahuan masyarakat soal bahaya kebakaran hutan pun meningkatkan angka kejadian tersebut.

“Kemudian, tingkat respons dan partisipasi penanganan kejadian kebakaran lahan secara tepat di tingkat tapak masih sangat rendah. Karena kapasitas SDM, peralatan akses, ketersediaan air dan keterbatasan pendanaan,” jelas Hanif.

Di sisi lain, dia mencatat bahwa jumlah hotspot atau titik panas kebakaran tahun ini turun 80 persen dibandingkan 2024. Kendati demikian, Hanif meminta pemilik konsesi melakukan langkah pencegahan kebakaran lahan.

“Berdasarkan data dari satelit Nasa terdapat 142 titik hotspot dengan konfiden di level high,” ucap Hanif.

Baca juga: Antisipasi Kebakaran Hutan saat Kemarau, Kemenhut Kerahkan Tim Patroli

“Terdapat 97 kejadian karhutla yang tersebar dari Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” imbuh dia.

Adapun berdasarkan data Kementerian Pertanian pada 2023, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,8 juta hektare. Lahan ini dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun swasta.

Pihaknya mencatat, kebakaran lahan pada Hak Guna Usaha (HGU) periode 2015-2024 mencapai 42.000 hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola 79 perusahaan.

“Langkah lebih lanjut mungkin kami harapka akan melakukan koordinasi di lapangan pada 15 provinsi utama di Indonesia. Sehingga dengan demikian kami mau izin teman-teman Gapki kiranya bisa melakukan kompilasi dirinya,” jelas Hanif.

Baca juga: 2024 Jadi Tahun Bencana akibat Krisis Iklim, Banjir Bandang hingga Kebakaran Hutan