Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Investasi CCS yang Masuk Indonesia Capai Rp 640,79 triliun

Kompas.com, 22 April 2025, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC) menyebutkan, investasi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS yang masuk ke Indonesia telah mencapai 38 miliar dollar AS atau sekitar Rp 640,79 triliun.

Tawaran tersebut sedang dievaluasi untuk pengembangan teknologi CCS di wilayah Laut Jawa, sebagaimana dilansir Antara.

Executive Director ICCSC Belladona Troxylon Maulianda menjelaskan, saat ini investasi tersebut sudah masuk meskipun proyek pengembangan CCS untuk kawasan Laut Jawa akan dimulai pada 2030.

Baca juga: PLTU Paiton Didorong Terapkan Co-firing Biomassa hingga CCS

"(Investasi) ini dari berbagai perusahaan, dari perusahaan multinasional dan juga perusahaan nasional, itu salah satu investasinya adalah dari Exxon," kata Belladona dalam konferensi pers CCS Forum 2025 di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dia memaparkan, Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon dioksida mencapai 200 tahun, tidak hanya untuk menampung emisi domestik tetapi juga dari negara-negara tetangga.

Rantai pasok dari CCS diproyeksikan mampu menciptakan hingga 170.000 lapangan kerja setiap tahunnya dan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) 0,8 persen sampai dengan 1 persen.

Meski demikian, Belladona tak menampik bahwa CCS merupakan teknologi yang menuntut investasi besar. Oleh karena itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi kunci.

Baca juga: RI Buka Peluang Lanjutkan Kerja Sama Bangun Fasilitas CCS dengan AS

"Ini adalah teknologi yang membutuhkan investasi yang cukup besar ya. Jadi itu (investasi) merupakan salah satu tantangannya, dan ini kita belajar dari negara-negara leading countries lain seperti Norwegia dan AS," jelas Belladona.

Dia menyebutkan, kerja sama Pertamina dan Exxon sebagai contoh konkret dari kolaborasi strategis dalam menciptakan CCS hub yang berpotensi menjadi rujukan di kawasan.

Dekarbonisasi

Dia menambahkan, Indonesia memiliki keuntungan strategis karena kaya akan industri hilir seperti petrokimia, baja, dan semen.

Sektor-sektor tersebut sulit untuk didekarbonisasi meskipun sudah menerapkan elektrifikasi atau energi terbarukan.

"Walaupun mereka melakukan elektrifikasi, mereka masih menghasilkan emisi yang cukup tinggi. Jadi tentunya mereka harus melakukan dekarbonisasi lainnya dan secara volume. Berdasarkan teknologi dan sains, CCS itu paling besar yang bisa mengeduksi volumenya," terang Belladona.

Baca juga: Dua Perusahaan Multinasional Bersiap Bangun Fasilitas CCS di Indonesia

Dia bertutur, tren global saat ini menuntut produk dengan jejak karbon rendah seperti green products atau blue products.

Bahkan negara-negara Uni Eropa (UE) bakal menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) pada 2026, yang mewajibkan seluruh produk impor memiliki emisi rendah.

"Jadi semua barang-barang yang impor ke UE harus produk rendah karbon, kalau tidak mereka akan mengenakan pajak atau bisa sama sekali tidak bisa diimpor ke UE. Jadi itu adalah peluangnya,: kata dia.

Selain itu, peluang juga muncul dari sektor pupuk. Menurutnya, Indonesia berpotensi besar menghasilkan amonia biru atau blue ammonia, yaitu amonia yang emisinya telah ditangkap dan disimpan melalui CCS.

Produk ini diminati oleh pasar luar negeri seperti Jepang untuk digunakan dalam pembangkit listrik rendah emisi.

Baca juga: Kebocoran CCS Berisiko Perparah Perubahan Iklim, Bagaimana Mitigasinya?

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau