Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 91 Persen Masyarakat Indonesia Dukung Upaya Atasi Perubahan Iklim

Kompas.com, 6 Mei 2025, 11:30 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Global Methane Hub menunjukkan, 91 persen masyarakat Indonesia mendukung upaya mengatasi perubahan iklim. Selain itu, 89 persen responden mendukung aksi penanggulangan emisi gas metana.

CEO Global Methane Hub, Marcelo Mena, mengatakan survei yang digelar di 17 negara itu turut mengungkap bahwa 98 persen masyarakat Indonesia percaya terhadap perubahan iklim, dengan 81 persen di antaranya meyakini aktivitas manusia sebagai penyebab utamanya.

Angka tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara yang disurvei terkait krisis iklim

"Temuan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan kesadaran dan pemahaman yang tinggi terhadap perubahan iklim," ujar Mena dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Baca juga: Picu Krisis Iklim, Metana dari Sampah Harus Segera Diatasi

"Indonesia juga berada dalam jajaran teratas di antara negara lain dalam hal dukungan yang kuat terhadap aksi penanggulangan polusi gas metana," imbuh dia.

Dalam survei, lima dari 10 orang Indonesia mengaku merasakan dampak perubahan iklim dalam kehidupannya. Angka tersebut melampaui presentase responden yang merasakan dampak serupa di negara-negara di belahan bumi bagian utara.

"Di Indonesia dampak iklim bukan hanya risiko di masa depan, tetapi juga sudah terjadi saat ini. Itulah mengapa masyarakat Indonesia menunjukkan tingkat dukungan terbesar terhadap aksi iklim yang berani di antara negara-negara yang kami survei," ungkap Mena.

Menurut dia, para responden memahami apa yang dipertaruhkan, dan mampu melihat pengurangan metana sebagai prioritas utama untuk mendinginkan bumi dari pemanasan global.

Baca juga: Mikroplastik Hambat Laut Serap Karbon, Ancaman untuk Iklim

Indonesia bersama Filipina, dan Pakistan pun mewakili tuntutan terhadap langkah nyata dari pengambil kebijakan untuk menjadikan Asia sebagai pemimpin global dalam dukungan mengatasi polusi gas metana.

Direktur Eksekutif YPBB, David Sutasurya, menekankan perlunya kebijakan nasional yang menangani metana dari sampah organik. Ia mengatakan bahwa meningkatnya kesadaran publik dan dukungan pengurangan metana harus mendorong perubahan sistemik di sektor persampahan di Indonesia.

“Temuan dari laporan ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan diri pemerintah untuk mengimplementasikan amanat nasional yang lebih kuat. Terutama untuk pengumpulan sampah organik yang terpisah dari sumbernya dan pengolahan yang terdesentralisasi,” jelas David.

Tindakan tersebut penting dilakukan seiring dengan rencana pemerintah menutup 343 dari 550 tempat pembuangan akhir dengan sistem open dumping atau pembuangan terbuka.

Baca juga: Trump Ingin Potong Rp 1.600 T Dana Iklim, Bilang Bukan Prioritas

"Momen ini juga menjadi kesempatan untuk mengintegrasikan target pengurangan metana yang ambisius-khususnya pada sampah organik ke dalam NDC berikutnya," tutur David.

Adapun survei diselenggarakan di 17 negara antara lain Argentina, Botswana, Brasil, Kolombia, Mesir, Prancis, Jerman, Indonesia, Kazakhstan, Meksiko, Maroko, Oman, Pakistan, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.

Secara keseluruhan, temuan survei mengungkapkan tren masyarakat internasional mendukung pengurangan emisi gas metana. Sebanyak 82 persen masyarakat di 17 negara mendukung kebijakan serta aksi untuk menangani emisi gas metana. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau