Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Dorong Arwana Super Red Legal dan Lestari Demi Ekonomi Lokal

Kompas.com - 13/05/2025, 07:45 WIB
Eriana Widya Astuti,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengelolaan ikan hias berkelanjutan, khususnya Arwana Super Red, ikan endemik dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang mendunia.

Melalui pendekatan konservasi, legalitas, dan kolaborasi lintas sektor, KKP berupaya menjaga kelestarian spesies sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie, menekankan pentingnya peran Arwana dalam ekosistem dan budaya lokal.

"Pelestarian Arwana berdampak langsung tidak hanya pada ekonomi masyarakat, tapi juga pada keseimbangan ekologi," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (12/5/2025).

Baca juga: KKP Rilis Panduan untuk Selamatkan 30 Persen Laut Indonesia

Lebih lanjut, ia menyatakan pentingnya penguatan tata kelola ikan hias yang bertanggung jawab, termasuk perizinan usaha yang legal.

“Pengembangan ekonomi lokal harus berjalan seiring dengan perlindungan spesies,” katanya.

Komitmen ini diwujudkan dalam partisipasi BPSPL Pontianak di Kontes Arwana Pontianak – APPS Feat RDI Cup 2, yang digelar pada 1–4 Mei 2025. Ajang ini menghadirkan 197 ekor Arwana dari berbagai daerah dan menjadi ruang sinergi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha dalam mendorong praktik perikanan hias etis dan berkelanjutan.

Selain menjadi ajang edukasi publik mengenai pentingnya legalitas dalam pengelolaan ikan hias, kegiatan ini turut memberi dampak langsung bagi perputaran ekonomi lokal.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Koswara, menegaskan bahwa Arwana Super Red telah masuk daftar spesies yang dilindungi internasional melalui Appendix I CITES, dan secara nasional melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2021.

"Seluruh aktivitas penangkaran dan perdagangan Arwana wajib dilakukan secara legal dan berizin," ujarnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa pengelolaan ikan hias harus mengutamakan keberlanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan mendorong ekonomi biru melalui praktik yang sah.

Baca juga: KKP Tangkap 2 Kapal Ikan Ilegal, Selamatkan Kerugian Rp 50,4 M

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Usung Kearifan Lokal, BREWi JAYA Jadi Wujud Bisnis Berkelanjutan UB untuk Pendidikan Terjangkau
Usung Kearifan Lokal, BREWi JAYA Jadi Wujud Bisnis Berkelanjutan UB untuk Pendidikan Terjangkau
LSM/Figur
OECD: Biaya Kekeringan Diperkirakan Naik 35 Persen pada 2035
OECD: Biaya Kekeringan Diperkirakan Naik 35 Persen pada 2035
Pemerintah
Ramai PHK dan Susah Dapat Kerja? FAO Ajak Lirik Sektor Pertanian
Ramai PHK dan Susah Dapat Kerja? FAO Ajak Lirik Sektor Pertanian
LSM/Figur
Perubahan Iklim Bakal Bikin Aroma Vanila Alami Lebih Sulit Didapatkan
Perubahan Iklim Bakal Bikin Aroma Vanila Alami Lebih Sulit Didapatkan
LSM/Figur
KLH Perketat PROPER, Klaim Perusahaan Bakal Diikuti Survei Lapangan
KLH Perketat PROPER, Klaim Perusahaan Bakal Diikuti Survei Lapangan
Pemerintah
ITS Perluas Akses Beasiswa, Dorong Pendidikan Inklusif
ITS Perluas Akses Beasiswa, Dorong Pendidikan Inklusif
Swasta
MethaneSAT Hilang di Angkasa, Pemantauan Emisi Metana di Ujung Tanduk
MethaneSAT Hilang di Angkasa, Pemantauan Emisi Metana di Ujung Tanduk
Swasta
Mangrove Diselamatkan, Manusia dan Buaya Sama-Sama Aman
Mangrove Diselamatkan, Manusia dan Buaya Sama-Sama Aman
LSM/Figur
Jual Kayu Ilegal, Direktur Perusahaan Terancam 15 Tahun Penjara
Jual Kayu Ilegal, Direktur Perusahaan Terancam 15 Tahun Penjara
Pemerintah
Semua Kawasan Komersial di Jakarta Harus Kelola Sampah Mandiri, Tak Bebani APBD
Semua Kawasan Komersial di Jakarta Harus Kelola Sampah Mandiri, Tak Bebani APBD
Pemerintah
Bus Listrik Bisa Pangkas Emisi GRK, tetapi Berpotensi Jadi Proyek FOMO
Bus Listrik Bisa Pangkas Emisi GRK, tetapi Berpotensi Jadi Proyek FOMO
Swasta
Tambang Ancam Ekosistem Kerapu dan Ketahanan Pangan di Raja Ampat
Tambang Ancam Ekosistem Kerapu dan Ketahanan Pangan di Raja Ampat
LSM/Figur
Susu Terancam Panas Ekstrem, Produksinya Turun 10 Persen oleh Iklim
Susu Terancam Panas Ekstrem, Produksinya Turun 10 Persen oleh Iklim
Pemerintah
Setiap Makanan Berisiko Terkontaminasi Mikroplastik dari Kemasan
Setiap Makanan Berisiko Terkontaminasi Mikroplastik dari Kemasan
Pemerintah
Transisi Energi Terbarukan yang Adil Tingkatkan PDB Global 21 Persen
Transisi Energi Terbarukan yang Adil Tingkatkan PDB Global 21 Persen
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau