Tuntutan Lebih dari 600 LSM Global, Desak Perjanjian Plastik yang Ampuh

KOMPAS.com - Ratusan organisasi non-pemerintah dari berbagai negara telah bersatu dan menandatangani deklarasi.

Mereka menuntut adanya perjanjian internasional yang tegas untuk mengatasi polusi plastik, terutama dengan cara mengurangi produksi plastik secara drastis.

Deklarasi tersebut menegaskan bahwa plastik bukan lagi pilihan, melainkan pemaksaan yang membawa dampak buruk signifikan.

Dampak tersebut meliputi kerusakan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, ancaman bagi kesehatan dan hak asasi manusia, serta mengganggu kemampuan Bumi untuk menopang kehidupan.

Baca juga: 568 Sarang Diteliti dan Terkuaklah, Banyak Anak Burung Mati Tercekik Plastik

Melansir Down to Earth, Selasa (22/7/2025) kelompok-kelompok masyarakat sipil ini pun kemudian menuntut perjanjian global yang secara hukum mengikat untuk mengurangi drastis produksi plastik.

Mereka menegaskan supaya efektif, perjanjian itu harus mencakup penghentian total produksi plastik. Tujuannya adalah menciptakan instrumen hukum yang sejalan dengan target iklim dan perjanjian lingkungan lainnya, serta mampu mengatasi krisis perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi yang terjadi di planet ini.

Selain tuntutan utama, kelompok masyarakat sipil ini juga mendesak agar perjanjian plastik global mencakup: penghapusan zat kimia berbahaya dalam plastik, transparansi informasi, pendanaan yang cukup, transisi yang adil bagi komunitas terdampak, penghentian praktik kolonialisme sampah dan rasisme lingkungan, serta fokus pada sistem pakai ulang dan isi ulang, dan perlindungan hak asasi manusia.

Para penandatangan deklarasi menyatakan juga untuk memastikan kemajuan perjanjian, negara-negara harus bisa mengambil keputusan penting melalui voting mayoritas jika kesepakatan bulat (konsensus) sulit dicapai. Tujuannya adalah mencegah satu atau beberapa negara kecil menghambat jalannya proses.

Baca juga: Larangan Plastik Segera dan Serentak Hemat Uang 8 Triliun Dolar AS

Kelompok-kelompok ini mendesak pula agar perusahaan pencemar tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan terkait plastik.

Mereka juga menyerukan penerapan aturan konflik kepentingan, menegaskan bahwa masa depan penggunaan plastik tidak boleh ditentukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan finansial.

Kelompok-kelompok ini akan mengadakan unjuk rasa dari tanggal 22 hingga 25 Juli di berbagai negara untuk menggarisbawahi urgensi diperlukannya perjanjian plastik yang kuat.

"Bersama-sama, kita harus mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk mengadopsi perjanjian yang ambisius dan efektif demi mengakhiri polusi plastik," demikian kesimpulan deklarasi tersebut.