Pemerintah Targetkan Rehabilitasi 41.000 Hektare Mangrove di 4 Provinsi

BANYUWANGI, KOMPAS.com – Pemerintah menargetkan rehabilitasi hutan mangrove seluas 41.000 hektare dengan menanam lebih dari 80 juta batang pohon hingga tahun 2027.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional bertajuk "Mangroves for Coastal Resilience (M4CR)" yang didukung oleh Bank Dunia dan melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah.

Empat provinsi menjadi fokus utama program ini, yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Keempatnya dikenal memiliki ekosistem mangrove terbesar di Indonesia.

Baca juga: Mangrove Festival 2025 Banyuwangi, Ajak Masyarakat Rehabilitasi Ekosistem Pesisir

“Rencana kita menanam sekitar 80 juta pohon di atas 41.000 hektare lahan di empat provinsi prioritas tersebut. Ini dilakukan secara bertahap hingga 2027,” ujar Wakil Menteri Kehutanan RI, Sulaiman Umar Siddiq, Selasa (30/7/2025).

Konservasi Berkelanjutan dan Teknologi Ramah Lingkungan

Ekosistem mangrove Indonesia mencakup sekitar 3,4 juta hektare, atau 23 persen dari total mangrove dunia, menjadikannya yang terluas secara global.

Menurut Sulaiman, luas saja tidak cukup. Konservasi harus dilanjutkan dengan manajemen dan pemanfaatan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi dan keterlibatan masyarakat.

“Rehabilitasi tidak hanya soal menanam, tapi juga memastikan pengelolaan berkelanjutan dengan metode yang sesuai seperti pasang-surut dan inovasi teknologi. Fungsinya bukan hanya mencegah abrasi dan badai, tetapi juga menyerap karbon dan mendukung ekonomi masyarakat pesisir,” katanya.

Acara pembukaan Mangrove Festival 2025 turut diramaikan oleh komunitas Electric Motorcycle Ride. Peserta mengendarai motor klasik yang telah dikonversi menjadi motor listrik sebagai simbol transisi ke gaya hidup rendah emisi.

Baca juga: Hari Mangrove Sedunia 2025, Tema dan Target Rehabilitasi Lahannya

“Ini bagian dari kampanye #HijrahEnergi dan konservasi alam yang tetap relevan dengan kemajuan teknologi,” ucap Sulaiman.

Libatkan Masyarakat

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Dyah Murtiningsih, menegaskan bahwa pendekatan berbasis masyarakat menjadi fondasi utama program M4CR.

Pelibatan masyarakat penting karena mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga penjaga langsung ekosistem mangrove.

 “Tidak mungkin kita bicara konservasi dan rehabilitasi tanpa masyarakat. Mereka bagian dari siklus ekologis dan sosial. Rehabilitasi mangrove harus mendorong keberdayaan dan kepedulian mereka,” ujarnya.

Baca juga: Dorong Logistik Berkelanjutan, KAI Logistik Tanam 500 Mangrove

Dyah menyatakan mangrove memiliki kapasitas menyerap karbon 4–5 kali lebih tinggi dibanding hutan daratan (terestrial), dan menjadi benteng ekonomi karena menyediakan habitat bagi ikan, udang, dan kepiting.

Di beberapa daerah, produk turunan dari mangrove bahkan dimanfaatkan untuk batik, sabun, sirup, hingga produk perawatan kulit.