Kemiskinan di Indonesia Tak Bisa Diselesaikan Hanya dengan Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com – Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai bantuan sosial (bansos) bukan solusi untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia.

Bahkan, menurutnya, bansos justru berpotensi memperpanjang ketergantungan masyarakat dan menjadi sumber kerusakan bangsa.

“Dengan bansos ini, seluruh rakyat bisa ditaklukkan dengan kebodohan dan kemiskinan,” ujar Bambang dalam diskusi di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Bambang menekankan, upaya pemberantasan kemiskinan harus dimulai dari pemahaman yang tepat atas istilah yang digunakan. Ia membedakan antara “mengentaskan” dan “menuntaskan” kemiskinan.

Baca juga: Lembaga Filantropi Lebih Terlatih Atasi Kemiskinan ketimbang Negara

“Mengentaskan kemiskinan itu hanya mengurangi jumlah penduduk miskin. Menuntaskan kemiskinan artinya meniadakan penduduk miskin sama sekali,” jelasnya.

Kritik Data dan Kebijakan

Bambang mengaku menemukan perbedaan signifikan ketika membandingkan data dari lembaga internasional dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), baik terkait jumlah penduduk maupun angka kemiskinan.

“Kalau bangsa ini mau merdeka dan menyejahterakan rakyatnya, tetapi tidak tahu jumlah penduduknya berapa, susah. Kebijakannya mau ke mana? Akhirnya ya ke bansos. Bansosnya apa? Sumber korupsi kan? Jumlah penduduk saja enggak tahu, apalagi jumlah orang miskin,” kata Bambang.

Baca juga: Program Dospulkam, Dosen IPB Ajarkan Konsep Kemiskinan dan Kesejahteraan ke Santri

Ia juga mempertanyakan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun ketahanan pangan dan energi. Menurutnya, rencana tersebut belum menjawab pertanyaan fundamental: apakah program itu ditujukan untuk menuntaskan kemiskinan atau tidak.

“Enggak ada kata menuntaskan kemiskinan. Lalu, ketahanan itu untuk siapa?” ujarnya.