Respons PT TPL usai Prabowo Minta Perusahaan Diaudit dan Dievaluasi

KOMPAS.com - Manajemen PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk menyatakan, pihaknya menghormati keputusan maupun langkah pemerintah untuk mengaudit dan mengevaluasi total operasional perusahaan.

Ini disampaikan Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk, Anwar Lawden, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta Menteri Kehutanan mengaudit perusahaan imbas banjir melanda Sumatera Utara pada 25-27 November 2025.

"PT Toba Pulp Lestari Tbk mendukung sepenuhnya dan bersikap kooperatif serta terbuka terhadap proses audit dan evaluasi yang akan dilaksanakan, untuk memastikan tata kelola dapat dijalankan dengan lebih baik," kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Gelondong Bernomor Di Banjir Sumatera

Dia menjelaskan, hal tersebut selaras dengan komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan sesuai izin, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.

"Serta senantiasa menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dalam mengelola konsesinya," ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni mengaku Prabowo secara khusus meminta audit dan evaluasi terhadap PT TPL yang disinyalir menyebabkan banjir Sumatera.

"Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti terutama Pak Wamen (Kehutanan) yang akan saya tugaskan untuk menyeriusi audit dan evaluasi PT Toba Pulp Lestari ini," kata Raja Juli.

Hasilnya, lanjut dia, bakal segera diumumkan ke publik. Raja Juli juga tak menutup kemungkinan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TPL.

Baca juga: BRIN Soroti Banjir Sumatera, Indonesia Dinilai Tak Belajar dari Sejarah

"Apakah akan kami cabut, apakah akan kami lakukan rasionalisasi terhadap PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakangan ini," sebut dia.

Di sisi lain, Kemenhut berencana mencabut 22 PBPH dengan total luas mencapai 1 juta hektare.

“Atas petunjuk Pak Presiden saya akan mencabut 22 PBPH yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare termasuk di antaranya di Sumatra seluas 116.168 hektare. Detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini,” katanya.

Dengan pencabutan tersebut, pemerintah telah menertibkan PBPH bermasalah seluas kurang lebih 1,5 juta ha setahun ke belakang. Pada Februari lalu, Raja Juli mencatat, Kemenhut telah mencabut 18 PBPH dengan luas sekitar 500.000 ha.