KOMPAS.com – BPJS Kesehatan mencatat pembiayaan lebih dari Rp 235 triliun untuk penanganan penyakit katastropik sepanjang 2014–2024.
Empat penyakit dengan beban biaya tertinggi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut berkaitan erat dengan obesitas, yakni penyakit jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal.
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Ade Meidian Ambari, menegaskan bahwa pencegahan obesitas melalui kebijakan sistemik merupakan strategi paling efektif untuk menekan beban ekonomi kesehatan sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan JKN.
“Obesitas adalah penyakit kronis progresif yang mendasari berbagai penyakit metabolik dan kardiovaskular, dengan dampak kesehatan dan ekonomi yang sangat besar,” ujar Ade dalam webinar, Sabtu (20/12/2025).
Baca juga: Mikroplastik Bisa Sebarkan Patogen Berbahaya, Ini Dampaknya untuk Kesehatan
Ia menjelaskan, komorbiditas menjadi faktor utama yang mendorong lonjakan biaya perawatan pasien obesitas. Biaya pengobatan pasien obesitas dengan penyakit kardiovaskular, ginjal kronis, atau diabetes dapat meningkat dua hingga empat kali lipat dibandingkan pasien tanpa penyakit penyerta, dan terus bertambah setiap tahunnya.
Bahkan, menurut Ade, beban ekonomi obesitas lebih banyak didominasi biaya tidak langsung, seperti penurunan produktivitas dan kematian dini, yang nilainya jauh melampaui biaya perawatan medis.
Semakin berat tingkat obesitas dan komplikasi yang menyertainya, semakin tinggi pula biaya yang harus ditanggung sistem kesehatan.
Penurunan prevalensi obesitas dinilai mampu secara signifikan mengurangi biaya pengobatan komplikasi terkait.
Mengacu pada penelitian di Swiss, biaya pengobatan obesitas secara langsung hanya menyumbang sekitar 2–3 persen dari total beban ekonomi. Sebaliknya, 97–98 persen biaya justru berasal dari penanganan komplikasi akibat obesitas.
“Dalam penelitian intervensi preventif yang saya lakukan, lebih dari 60 persen, bahkan hampir 70 persen pasien serangan jantung yang sudah menjalani pemasangan ring atau bypass itu mengalami obesitas. Biaya perawatan pasien obesitas dengan komorbid seperti hipertensi atau diabetes bisa mencapai lima kali lebih tinggi dibandingkan pasien tanpa komorbid,” kata Ade.
Ade mengungkapkan setidaknya ada lima faktor utama yang mendorong kenaikan prevalensi obesitas di Indonesia. Pertama, sistem pangan yang memudahkan akses terhadap makanan ultra-proses dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh tinggi yang relatif murah.
Kedua, faktor sosial-ekonomi, khususnya di wilayah perkotaan dan kelompok kelas menengah ke atas. Gaya hidup sedentari serta kemudahan akses terhadap makanan cepat saji menjadi pemicu utama.
Ketiga, masifnya pemasaran makanan dan minuman tinggi kalori yang menyasar anak-anak dan remaja.
“Mungkin perlu ada regulasi terkait pelabelan makanan, termasuk pengaturan kadar gula dan garam,” ujarnya.
Keempat, gaya hidup obesogenik, seperti jarang memasak di rumah, ketergantungan pada makanan siap saji, meningkatnya penggunaan pendingin ruangan, serta minimnya aktivitas fisik.
Baca juga: Krisis Iklim Picu Berbagai Jenis Penyakit, Ancam Kesehatan Global
Kelima, belum adanya regulasi komprehensif, mulai dari pajak minuman bergula, pembatasan iklim makanan tidak sehat, pelabelan gizi yang jelas, hingga desain tata kota yang ramah aktivitas fisik.
Menurut Ade, intervensi obesitas berbasis individu, seperti diet dan olahraga, sering kali tidak efektif jika tidak dibarengi perubahan lingkungan. Pasalnya, tubuh memiliki mekanisme biologis untuk mempertahankan berat badan, sementara lingkungan obesogenik di Indonesia sudah terbentuk kuat.
Di sisi lain, upaya pencegahan obesitas melalui kebijakan publik dinilai masih lambat, bahkan kerap terhambat kepentingan industri makanan dan resistensi politik.
“Perubahan regulasi, termasuk pajak minuman manis, terutama di lingkungan sekolah, sangat penting untuk membentuk pola pikir anak sejak dini. Saat ini justru makanan sehat lebih mahal dibandingkan makanan obesogenik,” kata Ade.
Ia menambahkan, hingga kini belum ada negara yang berhasil menurunkan prevalensi obesitas secara nasional dalam jangka panjang. Obesitas terjadi baik di negara berpendapatan tinggi maupun rendah, dengan beban ekonomi yang sama-sama besar.
“Di negara berpendapatan rendah, bebannya bahkan berlapis karena selain obesitas, juga masih menghadapi masalah malnutrisi. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia,” ujar Ade.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya