Guru Besar UGM: RI Mestinya Pajaki Minuman Berpemanis dan Beri Subsidi Makanan Sehat

KOMPAS.com – Guru Besar Bidang Promosi dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) Universitas Gadjah Mada, Fatwa Sari Tetra Dewi, menilai Indonesia masih belum serius menangani obesitas. Padahal, pengendalian obesitas berpengaruh langsung terhadap naik-turunnya prevalensi berbagai PTM, seperti hipertensi.

Fatwa mengatakan, upaya pencegahan obesitas di Indonesia hingga kini masih didominasi pendekatan individu atau dilakukan setelah seseorang mengalami masalah klinis. Pencegahan belum banyak menyasar level komunitas maupun kebijakan.

“Jadi, masih belum ke arah pencegahan yang paling awal,” ujar Fatwa dalam webinar, Sabtu (20/12/2025).

Menurut dia, pencegahan obesitas seharusnya dilakukan berbasis komunitas dan disesuaikan dengan lokasi. Di sekolah, misalnya, pencegahan dapat dilakukan melalui kurikulum gizi dan aktivitas fisik, pembatasan jajanan tinggi kalori, serta olahraga rutin.

Sementara di tempat kerja, pencegahan dapat dilakukan lewat program kesehatan kerja, skrining indeks massa tubuh (BMI), konseling gizi, hingga kebijakan active breaks.

Selain itu, Fatwa menilai pencegahan obesitas juga harus dilakukan pada level makro melalui kebijakan publik. Salah satunya, kebijakan pangan dan minuman, seperti pajak minuman bergula, pembatasan penjualan di sekolah, pengaturan pemasaran makanan tinggi gula, garam, dan lemak kepada anak, serta pelabelan gizi yang jelas, termasuk front of pack labelling.

“Makanan dan minuman berpemanis ini seharusnya dipajaki agar harganya lebih mahal. Sebaliknya, makanan dan minuman sehat perlu disubsidi,” kata Fatwa.

Pangan Sehat

Langkah lain adalah menciptakan lingkungan yang mendukung konsumsi pangan sehat, seperti membatasi peredaran makanan ultra-proses dan mempermudah akses masyarakat terhadap buah dan sayur. Ia juga menekankan pentingnya standar makanan sehat di kantin sekolah, tempat kerja, dan rumah sakit.

Pencegahan berikutnya berkaitan dengan kebijakan tata ruang yang mendorong aktivitas fisik, antara lain pembangunan kota yang ramah pejalan kaki dan pesepeda, penyediaan ruang terbuka hijau, serta fasilitas olahraga publik.

Namun, Fatwa menilai koordinasi lintas sektor dalam pencegahan obesitas di tingkat makro belum berjalan optimal. Implementasi kebijakan antar daerah pun masih sangat bervariasi, sehingga kualitas pencegahan belum merata.

“Kerja sama lintas sektor belum bersinergi dengan baik. Fasilitas olahraga yang tersedia juga belum mencukupi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain kebijakan, pola asuh keluarga dinilai turut berperan dalam membentuk gaya hidup anak hingga dewasa. Anak perlu diperkenalkan gaya hidup sehat sejak dini, termasuk kebiasaan makan sayur dan melakukan aktivitas fisik bersama keluarga.

“Itu bisa terlihat dari pilihan aktivitas keluarga. Jika keluarga terbiasa berwisata sambil beraktivitas fisik, seperti berenang, maka anak sejak kecil dilatih mencintai kegiatan yang aktif,” kata Fatwa.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Ade Meidian Ambari, menyebut terdapat lima faktor utama yang mendorong peningkatan prevalensi obesitas di Indonesia.

Faktor tersebut antara lain sistem pangan yang memudahkan akses makanan ultra-proses, faktor sosial-ekonomi perkotaan, pemasaran makanan tinggi kalori kepada anak dan remaja, gaya hidup obesogenik, serta belum adanya regulasi komprehensif terkait pajak minuman bergula, pelabelan gizi, dan desain kota ramah aktivitas fisik.

Ade menilai, intervensi berbasis individu seperti diet dan olahraga kerap tidak efektif jika tidak dibarengi perubahan lingkungan. Pasalnya, lingkungan obesogenik sudah terbentuk kuat di Indonesia.

“Perubahan regulasi, termasuk pajak minuman manis terutama di sekolah, sangat penting. Saat ini justru makanan sehat lebih mahal dibandingkan makanan obesogenik,” ujar Ade.