Target Swasembada Garam 2027, KKP Tetap Impor jika Produksi Tak Cukup

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan swasembada garam pada 2027 mendatang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara mengatakan apabila target produksi garam dalam negeri belum terpenuhi maka pihaknya tak menutup kemungkinan tetap membuka keran impor.

"Di dalam Perpres Nomor 17 mekanismenya sudah ada. Kalau misalnya pada kondisi-kondisi tertentu swasembada garam ini belum terpenuhi ada kondisi yang disebut dengan keadaan tertentu, itu masih memungkinkan dilakukannya impor," ujar Koswara dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).

Tujuannya, menjaga keberlangsungan industri manufaktur maupun industri lainnya yang memerlukan pasokan garam.

Di samping itu, Koswara menyoroti bahwa produksi garam masih sangat bergantung pada cuaca karena metode evaporasi menggunakan sinar matahari dinilai paling murah.

Baca juga: PSN Papua, Menteri ATR Nusron Wahid Singgung Swasembada Pangan Butuh Perluasan Lahan

Kendati demikian, kata Koswara, KKP tengah menguji penerapan teknologi sea water reverse osmosis untuk menyaring garam dan mineral dari air laut guna meningkatkan produktivitas.

"Kalau ini sudah berhasil, bisa dilakukan pengembangan secara massal," ucap dia. 

KKP juga berencana membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Rote, Nusa Tenggara Timur dengan luasan mencapai 10.000 hektare. Kawasan ini diproyeksikan mampu menghasilkan 2 juta ton garam per tahun.

Namun, kebutuhan garam yang selama ini dipenuhi melalui impor masih berada di kisaran 3 juta ton. Artinya, pemerintah harus menambah 1 juta ton pasokan produksi garam dalam negeri.

"Ini salah satunya dari program intensifikasi dari para petambak, yang diharapkan bisa naik 30 persen. Kalau petambak garam eksisting ini (memproduksi) 2 juta (garam), maka diharapkan bisa ada penambahan dari petambak garam eksisting sekitar 30 persen," tutur Koswara.

Baca juga: 5 Prasyarat agar Swasembada Pangan Sejalan dengan Keberlanjutan

Dia mencatat, proyek investasi garam belum dibuka luas lantaran pemerintah masih memastikan kesiapan lahan dari sisi teknis, sosial, serta lingkungan. Lahan harus siap terlebih dahulu sebelum memasuki tahap kedua pada 2026.

"Jadi kami sudah melakukan pemetaan, identifikasi lahan, dan perencanaan yang baru kami siapkan ini baru dari aspek penyediaan lahannya dulu. Kalau itu sudah siap, baru kami undang para investor untuk masuk sana," ucap Koswara.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita menyampaikan produksi garam nasional mencapai 2 juta ton sepanjang 2025.

Dia mengungkapkan, angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya karena faktor cuaca yakni tingginya curah hujan yang berpengaruh pada proses pembentukan garam.

Baca juga: Ngebut Capai Swasembada Pangan Setahun, Pemerintah Alokasikan Rp 1,7 T untuk Pompa Air

“Produksi nasional saat ini masih sekitar 2 juta ton per tahun sementara kebutuhan mencapai 4,5 hingga 5 juta ton. Karena itu kami masih melakukan impor sekitar 2,6 sampai 3 juta ton per tahun terutama untuk kebutuhan industri,” jelas Frista.

Namun, Frista menekankan bahwa KKP telah menjalankan dua program utama untuk menggejot produksi garam yakni intensifikasi atau peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada serta ekstensifikasi berupa pengembangan lahan baru tambak garam.