Pemulihan Pasca-Bencana Sumatera, Perlu Inovasi Pemanfaatan Kayu dan Lumpur Sisa Banjir

Ia menjelaskan, hujan ekstrem yang tidak menentu menyebabkan banjir dan longsor terjadi secara tiba-tiba di Sumatera Barat. Kondisi topografi yang curam serta DAS yang relatif pendek membuat waktu peringatan dini dan evakuasi menjadi sangat terbatas.

Situasi tersebut diperparah oleh degradasi kawasan hulu yang mempercepat limpasan air dan meningkatkan sedimen.

Selain itu, banyak permukiman di Sumatera Barat berada di zona rawan bencana, sementara sistem peringatan dini belum berjalan optimal sehingga informasi tidak selalu sampai ke masyarakat.

Banjir bandang dan longsor tercatat terjadi di 16 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Namun, hanya 13 daerah yang menetapkan status darurat bencana.

Kabupaten Agam menjadi wilayah terdampak paling parah dengan 165 korban meninggal dunia dan 37 orang masih dinyatakan hilang. Sebanyak 3.245 warga mengungsi dan 2.620 rumah mengalami kerusakan.

Meski demikian, Marzuki menekankan daerah terdampak lainnya juga membutuhkan perhatian dalam pemulihan pascabencana, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang aksesnya relatif sulit.

Aceh

Di Aceh, Guru Besar Ilmu Hidroteknik Universitas Syiah Kuala, Syamsidik, mengusulkan peningkatan persentase minimal kawasan hutan lindung dalam suatu DAS pascabencana banjir bandang.

Menurut Syamsidik, ketentuan minimal 30 persen kawasan hutan lindung belum cukup untuk menjamin kapasitas suatu DAS. Bahkan, untuk DAS tertentu, porsi hutan lindung seharusnya lebih besar.

“Perlu keberanian untuk mengoreksi praktik yang ada, termasuk penerapan ketentuan 30 persen kawasan lindung DAS yang dalam beberapa kasus sudah tidak terpenuhi,” ujar Syamsidik.

Ia juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terkait sempadan sungai dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Menurut dia, masih minimnya regulasi yang mengatur sempadan sungai menjadi tantangan dalam upaya pengurangan risiko bencana ke depan.