Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Australia Lebih Banyak Danai Kerusakan Alam Daripada untuk Konservasi

Kompas.com, 19 Maret 2026, 10:31 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sebuah studi baru menemukan bahwa Australia menghabiskan jauh lebih banyak dana untuk subsidi kegiatan yang merusak keanekaragaman hayati daripada untuk konservasi.

Temuan ini mempertegas perlunya reformasi kebijakan fiskal agar Australia dapat mencapai target alam global tahun 2030.

Melansir Eco Business, Jumat (26/3/2026) Australia adalah pusat keanekaragaman hayati, rumah bagi lebih dari dua pertiga marsupial (hewan berkantung) dunia dan memiliki tingkat spesies endemik yang tinggi, namun negara ini telah mengalami kepunahan spesies yang signifikan sejak kedatangan bangsa Eropa.

Sesuai janji internasional yakni Target 18 Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (GBF), pemerintah Australia seharusnya mendata pengeluaran apa saja yang merusak alam pada tahun 2025, lalu menguranginya di tahun 2030.

Namun, karena pemerintah belum juga mengeluarkan data tersebut, sekelompok peneliti akhirnya menghitungnya sendiri.

Baca juga: Studi Ungkap Pemicu Hilangnya Hiu Putih di Australia Selatan Tiba-tiba

"Mengingat batas waktu reformasi tahun 2030 yang sangat mendesak, ditambah kondisi lingkungan Australia yang terus memburuk, sudah jelas bahwa pekerjaan ini tidak bisa menunggu lagi," kata penulis utama Paul Elton dari Australian National University.

Merusak Keanekaragaman Hayati

Studi menganalisis anggaran pemerintah federal tahun 2022-2023 menggunakan metode yang direkomendasikan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Penelitian tersebut mengidentifikasi subsidi dalam bentuk pembayaran dan keringanan pajak yang dapat merusak keanekaragaman hayati.

Para ahli dan kolaborator dari Australian Biodiversity Council kemudian memeringkat dampak dari subsidi-subsidi tersebut terhadap alam.

Peneliti menemukan bahwa antara tahun 2022 hingga 2023, pemerintah Australia menghabiskan sekitar Rp271 triliun atau 1,1 persen dari produk domestik bruto negara tersebut untuk subsidi kegiatan yang diyakini menyebabkan tingkat kerusakan menengah terhadap keanekaragaman hayati.

Angka tersebut kontras dengan pengeluaran untuk konservasi alam yang diperkirakan oleh Biodiversity Council kurang dari sekitar Rp8,2 triliun per tahun.

Sebagian besar subsidi berbahaya yang diidentifikasi dalam laporan tersebut ditujukan untuk pengambilan dan penggunaan bahan bakar fosil sebesar sekitar Rp145 triliun.

Baca juga: Australia Tunda Penutupan Pembangkit Listrik Batu Bara Terbesar hingga 2029

Infrastruktur transportasi menyumbang tambahan sebesar sekitar Rp87 triliun. Subsidi yang merusak juga ditemukan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Kendati demikian Perwakilan dari Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air (DCCEEW) mengatakan bahwa pemerintah Australia terus berinvestasi dan mengambil langkah nyata untuk menghentikan serta memulihkan penurunan keanekaragaman hayati.

Hal ini termasuk bekerja sama dengan semua tingkat pemerintahan dan elemen masyarakat guna mendorong perbaikan alam.

Mereka mencatat bahwa total anggaran untuk lingkungan dalam portofolio DCCEEW dari tahun 2025-2026 hingga 2028-2029 adalah sebesar sekitar Rp104 triliun.

Peneliti pun menyarankan agar pemerintah mengubah aturan keuangannya demi menyelamatkan alam. Namun, mereka mengingatkan bahwa perubahan ini harus dilakukan secara adil agar tidak merugikan masyarakat dan pekerja di industri terkait.

sumber https://www.eco-business.com/news/australia-spends-18-billion-more-harming-nature-than-protecting-it-study-finds/

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau