Perang Timur Tengah: Warganet Soroti Kebijakan WFH hingga Kenaikan Harga Plastik

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru mengungkapkan 69 persen warganet masih mengobservasi kebijakan Work from Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, seiring dengan krisis energi global.

Menggunakan big data analytics, Binokular Media Utama (Binokular) menemukan sebagian besar warganet juga tengah menggali informasi, mengajukan pertanyaan, dan menimbang dampak kebijakan itu.

Manajer Social Media Data Analytics (Socindex) Binokular, Danu Setio Wihananto menyampaikan isu seputar kebijakan transformasi budaya kerja dan efisiensi energi melonjak pada 1 April 2026 sehari setelah pengumuman resmi pemerintah pada 31 Maret 2026.

Baca juga: Prabowo Bikin Program Listrifikasi Kendaran, Pangkas Pemakaian BBM

"Lonjakan ini merupakan reaksi langsung warganet terhadap berbagai poin kebijakan, terutama yang berkaitan dengan penghematan energi," ungkap Danu dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

"Sebelumnya, pada akhir Maret, jagat media sosial sudah diramaikan oleh kecemasan publik terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM menyusul ketegangan di Timur Tengah,” imbuh dia.

Sementara itu, sentimen negatif terhadap kebijakan WFH ASN mencapai 17 persen dan positif 14 persen. Warganet yang kontra menilai bahwa WFH bagi ASN berpotensi dimanfaatkan untuk berlibur, bukan bekerja produktif dari rumah.

"Kekhawatiran yang lebih mendasar adalah turunnya kualitas pelayanan publik, mengingat banyak masyarakat yang masih memerlukan layanan administratif dan teknis pada hari Jumat,” terang Danu.

Baca juga: Jumat Hari yang Pendek, DPR Sebut Efektif untuk WFH bagi ASN

Ia memambahkan, selama periode 31 Maret hingga 12 April 2026 dashboard social media listening Socindex menjaring 137.672 percakapan warganet di platform X/Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, dan Tiktok dengan total engagement mencapai 7.360.469 pengguna.

Ditemukan, isu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipotong dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan masih diperbincangkan warganet.

Menurut mereka, anggaran MBG yang sangat besar seharusnya dapat diefisiensikan lebih lanjut, mengingat insiden dan polemik yang sempat terjadi di lapangan.

Pemangkasan jumlah hari pemberian MBG dianggap belum cukup memberikan dampak efisiensi yang signifikan.

Sentimen negatif terhadap kebijakan ini lebih dominan dibandingkan sentimen positif. Banyak warganet yang mempertanyakan mengapa tidak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi dan menu, daripada sekadar mengurangi frekuensi.

Apresiasi Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM

Berbeda dengan isu WFH yang kontroversial, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM mendapatkan apresiasi. Manajer News Data Analytics Binokular (Newstensity), Nicko Mardiansyah mengungkapkan isu ini menyebabkan kepanikan dan antrean panjang di sejumlah SPBU.

"Namun, usai pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa harga BBM subsidi dan non-subsidi tertentu ditahan, warganet menyatakan lega dan berterima kasih,” ucap Nicko.

Sentimen positif terhadap kebijakan ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi dalam periode monitoring, meskipun secara keseluruhan hanya mencapai 14 persen. Beberapa dari mereka masih menyisakan rasa waswas, terutama terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM non subsidi dalam beberapa waktu ke depan.

Selain tiga isu utama di atas, warganet juga menyoroti dampak ekonomi tidak langsung dari kebijakan efisiensi energi. Dua isu turunan yang mencuat adalah kenaikan harga plastik dan kenaikan harga avtur yang berimbas pada tarif tiket pesawat.

Kenaikan harga plastik dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, yang sebagian besar menggunakan plastik sebagai kemasan makanan dan minuman. Gangguan impor bahan baku nafta akibat krisis global disebut sebagai penyebab utama, dan warganet dari kalangan UMKM menyatakan keberatan karena biaya operasional mereka ikut membengkak.

Sementara itu, kenaikan harga avtur memaksa pemerintah menyesuaikan tarif tiket pesawat di kisaran 9 hingga 13 persen. Sentimen negatif pun bermunculan, terutama dari warganet yang sering menggunakan pesawat.

Pemerintah memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), penyesuaian fuel surcharge, serta pembebasan bea masuk suku cadang pesawat. Langkah-langkah ini berhasil meredam sebagian sentimen negatif dan bahkan memunculkan apresiasi dari warganet yang memahami upaya pemerintah menjaga stabilitas sektor penerbangan.