Indonesia Masih Minim Mitigasi Ledakan Alga, Ancaman Kematian Massal Ikan Mengintai

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Riset Laut Dalam BRIN, A’an Johan Wahyudi menilai, Indonesia masih minim dalam mengantisipasi ancaman ledakan alga (blooming algae). Padahal, hal itu sering terjadi dan bersifat periodik.

"Periode-periode seperti El Niño ini salah satu dampak negatifnya nanti meningkatkan frekuensi blooming algae," ujar A'an kepada Kompas.com usai acara Memperingati Hari Laut 2026; Sustainable Marine Resource for Our Blue Planet di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Ledakan alga yang ekstrem akan mengurangi kadar oksigen di laut. Berkurangnya kadar oksigen bisa menyebabkan kematian massal ikan, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas perikanan di Indonesia.

Baca juga: Polusi Plastik Percepat Pertumbuhan Alga Beracun

Ledakan alga dipicu respons biologis yang sangat kompleks, terutama dipengaruhi kelebihan nutrisi dan kenaikan suhu permukaan laut akibat pemanasan global.

"Kalau ada input dari daratan juga akan mengubah salinitas. Nah, ada pula penyebab dari faktor kimiawi di air laut berupa nutrien, yang dibawa dari daratan oleh sungai, oleh run-off air hujan dan sebagainya itu meningkat, itu juga akan menyebabkan penyuburan perairan yang cukup ekstrem. Kalau sangat subur nih, tiba-tiba langsung, plankton-plankton itu bereproduksi sangat cepat, dalam 2-3 hari blooming alganya," tutur A'an.

Ledakan alga menyedot oksigen terlarut dalam air laut untuk menyokong pertumbuhanya. Jika kekurangan oksigen sampai batas ekstrem atau di bawah 65 mikromol per meter kubik, maka akan terjadi hipoksia atau enggak ada kadar oksigen terlarut dalam air, yang menyebabkan banyak ikan dan hewan laut lainnya mati.

"Oksigennya disedot alga untuk bernapas ketika malam hari. Kalau alganya banyak, oksigennya akan habis, yang akhirnya membunuh ikan-ikan lainnya," ucapnya.

Kadar asam di laut meningkat

Selain ledakan alga, Indonesia juga masih minim mitigasi untuk kematian massal ikan dan pengasaman laut.

Menurut A'an, Indonesia masih beriorientasi terestrial atau daratan, yang pada gilirannya menciptakan gap cukup besar dalam pendanaan untuk memahami laut. Itu tercermin dari sistem pemantauan masih berorientasi terestrial dan belum beranjak ke arah kelautan.

Misalnya, data dasar laut era kolonial Belanda yang diserahkan ke Indonesia pada 1980-an, sampai sekarang masih 30 persen yang sudah divalidasi ulang agar lebih presisi.

"Ya, masih banyak spot-spot yang belum dilihat, data kasarnya ada di daerah itu, tetapi untuk melihat apakah valid enggak, apakah benar kedalamannya disebutkan 1000 meter, benar enggak 1000 meter nih, itu perlu dilihat ulang?" ujar A'an.

Baca juga: Deteksi Ledakan Alga Beracun, NASA Kembangkan AI

Ia menganggap, sistem pemantauan pesisir dan laut sangat krusial bagi Indonesia. Ini mengingat potensi risiko bahaya dari lautan yang besar. Misalnya, gelombang pasang, pengasaman laut, dan banjir rob yang erat kaitannya dengan krisis iklim. Ada pula potensi risiko bahaya dari lautan lainnya yang terkait El Nino dan gelombang panas.

Indonesia, kata dia, perlu melakukan persiapan melalui mitigasi bencana yang bersumber dari lautan. Itu termasuk mengurangi faktor kerentanan terhadap risiko bencana dari lautan dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan secara nasional dalam aspek pendataan maupun prediksi.

Ia menilai, kemampuan Indonesia dalam memprediksi dan melakukan mitigasi bencana yang berasal dari lautan menjadi rendah karena minimnya data.

"Ocean hazard menjadi ancaman yang selalu ada. Tetapi, menjadi kerentanan karena kita tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi tadi. Nah, ketidakmampuan kita memprediksi itu disebabkan karena kita tidak memiliki data dan kita belum memiliki sistem monitoring atau sistem observasi laut itu," ucapnya.

Untuk data gelombang pasang, serta suhu dan arus laut, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) sudah 100 persen menjangkaunya.