65,5 Persen Kepala Keluarga Perempuan Tanpa Bansos Terancam Kenaikan Muka Air Laut

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan muka air laut berpotensi memperparah kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Data Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT) menunjukkan sebanyak 65,5 persen kepala keluarga perempuan yang terdampak kenaikan muka air laut belum menerima satu pun bantuan sosial (bansos).

Temuan tersebut menjadi perhatian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas karena kelompok rentan yang belum terlindungi berisiko menghadapi dampak ekonomi yang lebih berat akibat krisis iklim.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, mengatakan kelompok masyarakat miskin yang terdampak kenaikan muka air laut juga masih banyak yang belum memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Baca juga: Melawan Waktu dan Air Laut: Bagaimana Rumah Si Pitung Bertahan di Tengah Penurunan Muka Tanah?

Data SEPAKAT mencatat sekitar 17,88 persen penduduk pada kelompok desil 1 hingga 5, atau kategori sangat miskin sampai rentan miskin, belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meski tinggal di wilayah yang terdampak kenaikan muka air laut.

"Mereka tidak mempunyai PBI. Kepemilikan JKN ini juga masih belum didapatkan padahal mereka sudah terdampak. Dan terlihat sektornya, terutama lebih banyak pekerja informal," ujar Maliki di Jakarta, Selasa (15/7/2026).

Pekerja informal dan UMKM ikut terdampak

SEPAKAT juga menunjukkan dampak kenaikan muka air laut terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Sebanyak 4.787 pekerja informal serta sekitar 14,59 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan pesisir diproyeksikan terdampak.

Menurut Maliki, perubahan kondisi pesisir akibat kenaikan muka air laut berpotensi mendorong pergeseran lapangan kerja dari sektor formal ke sektor informal. Karena itu, pemerintah perlu mulai memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir sejak dini.

"Nah, inilah yang memang harus bisa kami rencanakan berdasarkan individu maupun rumah tangga sesuai tingkat kerentanannya. Memang tidak mudah, tetapi dengan data yang semakin valid dan mutakhir kami bisa melakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga di desa yang terancam kenaikan muka air laut," katanya.

Maliki menjelaskan, SEPAKAT mengintegrasikan berbagai sumber data, mulai dari data elevasi permukaan tanah (FABDEM), data sosial ekonomi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga data layanan dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Dapodik, dan BPJS Kesehatan.

Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat memetakan dampak kenaikan muka air laut hingga tingkat rumah tangga berdasarkan berbagai skenario, mulai dari kenaikan 25 sentimeter hingga 5 meter.

Baca juga: Banjir Jabodetabek Meluas, Pakar Sebut Dipicu Krisis Iklim dan Penurunan Tanah

Selain memetakan wilayah yang berpotensi terdampak, sistem ini juga menganalisis kerentanan sosial, ekonomi, dan layanan dasar untuk membantu pemerintah menentukan wilayah prioritas penanganan.

"Pemetaan dilakukan sampai berbagai skenario kenaikan muka air laut, bahkan sampai satu meter. Karena di-overlay dengan data penduduk, terlihat daerah-daerah yang paling sensitif. Misalnya Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan yang menunjukkan tingkat kerentanan cukup tinggi pada beberapa skenario kenaikan muka air laut," ujar Maliki.

Risiko ekonomi semakin besar

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengingatkan krisis iklim berpotensi menimbulkan kerugian sosial ekonomi lebih dari Rp 2.000 triliun pada 2029 apabila tidak diantisipasi.

Menurut Rachmat, sebanyak 319 kabupaten/kota di Indonesia saat ini memiliki tingkat kerentanan iklim yang sangat tinggi.

"Kalau tidak teratasi, ini berarti dua pertiga dari APBN kita bisa habis hanya gara-gara kerentanan iklim," ujar Rachmat, Senin (13/7/2026).

Ia menambahkan, tingginya potensi kerugian tersebut tidak terlepas dari peran strategis kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa yang menyumbang sekitar 27 persen produk domestik bruto (PDB) nasional dan menjadi lokasi sekitar 60 persen industri di Indonesia.