KOMPAS.com - Laporan tahunan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF menunjukkan bahwa 90 persen bayi di seluruh dunia sudah menerima setidaknya satu dosis vaksin difteri, tetanus, dan batuk rejan (DTP) pada tahun lalu. Sementara itu, 85 persen bayi berhasil menyelesaikan tiga dosis vaksin secara lengkap.
Meskipun kedua angka tersebut naik satu persen dibandingkan tahun 2024, tingkat cakupan vaksinasi dunia secara keseluruhan masih belum pulih seperti sebelum adanya pandemi.
Melansir laman resmi United Nations, Rabu (15/7/2026) diperkirakan ada 13,5 juta anak yang tidak mendapatkan vaksin sama sekali pada tahun pertama hidup mereka di tahun 2025.
Walaupun angka anak tanpa vaksin (zero-dose) ini sudah berkurang sekitar 750.000 anak dibanding tahun sebelumnya, masih ada jutaan anak lainnya yang belum bisa terjangkau oleh layanan kesehatan.
Baca juga: WHO: 1,5 Juta Orang Meninggal per Tahun akibat Makanan Tidak Sehat, Anak Paling Rentan
Di saat yang sama, semakin banyak anak yang mulai disuntik vaksin tetapi tidak melanjutkannya sampai tuntas. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya ledakan wabah penyakit.
“Pemerintah dan para petugas kesehatan telah membantu mengembalikan tingkat vaksinasi dunia setelah sempat turun drastis selama pandemi COVID-19,” kata Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell.
“Namun, jutaan anak yang rentan masih belum terlindungi akibat perang, mengungsi dari rumah mereka, dan kemiskinan. Kita harus menjangkau setiap anak, dan kita harus membangun kembali rasa percaya masyarakat yang mulai luntur,” paparnya lagi.
Lebih dari separuh anak yang belum pernah divaksinasi hidup di negara yang tidak stabil atau dilanda perang. Di wilayah tersebut, program imunisasi sering kali terganggu oleh kondisi yang tidak aman, politik yang tidak stabil, serta kekurangan dana.
Misalnya, Suriah mengalami penurunan drastis pada tingkat vaksinasi sepanjang tahun 2025. Sebaliknya, Sudan mencatat salah satu kemajuan terbesar di dunia. Hal ini membuktikan bahwa angka imunisasi bisa kembali naik bahkan di daerah konflik, asalkan akses ke layanan kesehatan diperluas.
WHO juga memperingatkan bahwa tingkat vaksinasi mulai menurun di beberapa negara berpenghasilan menengah dan tinggi meskipun stok vaksin sangat mudah didapat. Hal ini disebabkan oleh rasa ragu masyarakat terhadap vaksin, menurunnya komitmen pemerintah, serta kendala fasilitas lainnya.
Direktur Jenderal WHO, Tedros, menyebut vaksin sebagai salah satu cara paling ampuh dan adil untuk melindungi kesehatan masyarakat.
“Setiap anak, baik yang lahir di keluarga kaya maupun miskin, di daerah damai maupun konflik, berhak mendapatkan perlindungan penyelamat jiwa yang diberikan oleh vaksin,” ujarnya.
PBB juga memperingatkan bahwa pemotongan dana kesehatan internasional baru-baru ini bisa merusak kemajuan yang sudah dicapai.
Lebih sedikit negara yang melakukan pendataan imunisasi pada tahun 2025. Hal ini membuat petugas makin sulit menemukan anak-anak yang belum divaksin dan lambat dalam menangani wabah yang baru muncul.
Baca juga: Kasus Kanker Naik 66 Persen pada 2050, Perbesar Kesenjangan Kesehatan Dunia
WHO dan UNICEF meminta pemerintah serta lembaga internasional untuk memperkuat program vaksinasi di daerah rawan konflik, melawan berita bohong, menambah bantuan dana, serta meningkatkan sistem pemantauan penyakit agar masalah ini tidak semakin parah.
Laporan ini juga menyoroti kekhawatiran yang makin besar terhadap campak, salah satu penyakit paling menular di dunia.
Secara global, 84 persen anak menerima dosis pertama vaksin campak pada tahun 2025 dan 77 persen menerima dosis kedua. Angka ini masih jauh di bawah target 95 persen yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya wabah.
Akibatnya, sebanyak 57 negara melaporkan terjadinya wabah campak tingkat besar atau yang mengganggu kehidupan masyarakat pada tahun lalu.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya