Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti: Pariwisata Pangandaran Tumbuh, tetapi Ekonomi Perikanan Justru Merosot

Kompas.com, 22 Juli 2026, 18:19 WIB
Manda Firmansyah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 yang juga Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product Susi Pudjiastuti menilai pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran belum diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat.

Menurut Susi, keberhasilan meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah (PAD) seharusnya tidak mengabaikan kerugian ekonomi yang timbul akibat menurunnya produksi perikanan.

"Banyak yang bangga karena PAD dari sektor pariwisata mencapai lebih dari Rp 47 miliar. Tetapi, kita kehilangan potensi miliaran rupiah setiap hari dari sektor perikanan karena keberlanjutannya tidak dijaga," ujar Susi dalam Lestari Summit 2026, Rabu (22/7/2026).

Baca juga: Target Investasi Sektor Perikanan Rp 79 T, KKP Janji Permudah Izin

Ia menyebut Kabupaten Pangandaran mencatat sekitar 2,5 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2025 sehingga PAD dari sektor pariwisata melampaui target, yakni dari Rp 42 miliar menjadi lebih dari Rp 47 miliar.

Namun, menurut dia, nilai tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan potensi ekonomi yang pernah dihasilkan sektor perikanan ketika kondisi ekosistem laut masih terjaga.

Pernah jadi sentra perikanan ekspor

Susi mengatakan pada periode 1983 hingga 2001 Pangandaran menjadi salah satu sentra perikanan yang mampu memasok sekitar 80 persen kebutuhan lobster untuk pasar Jepang.

Selain itu, hasil tangkapan ikan bawal putih disebut pernah mencapai sekitar 30 ton dalam satu malam, sedangkan produksi udang jerbung berkisar 10 hingga 20 ton per hari.

Menurut Susi, penurunan produksi perikanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari berkurangnya stok ikan hingga praktik penangkapan yang dinilai tidak berkelanjutan.

Ia menyoroti penggunaan bagan dengan lampu berintensitas tinggi yang menurutnya mengganggu pola migrasi dan reproduksi ikan sehingga banyak ikan berukuran kecil tertangkap sebelum mencapai usia produktif.

Susi juga mengkritik kebijakan yang kembali memperbolehkan penangkapan benih bening lobster (benur). Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi populasi lobster dewasa sekaligus memengaruhi keseimbangan ekosistem laut.

Baca juga: 29 Izin untuk Budidaya Udang, Usaha Perikanan Terkendala Regulasi

Selain aktivitas penangkapan ikan, Susi menilai sejumlah pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir juga perlu memperhatikan aspek ekologis.

Ia mencontohkan pembangunan trotoar dan tanggul di kawasan pantai yang, menurutnya, berpotensi mengganggu aliran air dan meningkatkan risiko banjir saat hujan deras.

Susi juga menyoroti keberadaan keramba jaring apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran yang dinilai dapat mengurangi kenyamanan wisatawan karena berada di area yang selama ini digunakan untuk aktivitas berenang.

Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menyusun kembali arah pembangunan berbasis alam (*nature-based development*) yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Menurut dia, sektor perikanan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui apabila dikelola secara berkelanjutan.

Melalui organisasi Pandu Laut, Susi mengatakan pihaknya juga tengah mencari dukungan pendanaan untuk membantu nelayan beralih dari alat tangkap yang dinilai kurang ramah lingkungan ke metode penangkapan yang lebih berkelanjutan.

"Pembangunan tidak harus identik dengan kerusakan lingkungan. Kita perlu mengembalikan kejayaan sektor perikanan agar ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata," ujarnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau