Perkuat Ekonomi Inklusif Papua, 1.700 Rumah Tangga Dapat Pendampingan Literasi Keuangan

KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi berkelanjutan di Tanah Papua tidak semata-mata diukur dari infrastruktur fisik atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi makro.

Lebih dari itu, fondasi utama keberlanjutan terletak pada ketahanan dan kemandirian ekonomi keluarga di tingkat kampung. Tanpa literasi keuangan kuat dan akses permodalan tepat sasaran, peluang pertumbuhan ekonomi rentan meninggalkan masyarakat lokal di pinggiran.

Menjawab tantangan tersebut, pendekatan pemberdayaan berbasis rumah tangga kini mulai memperkuat kapasitas masyarakat adat dan pelaku usaha mikro di pelosok Papua.

Melalui kolaborasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan Kitong Bisa Foundation, sebanyak 1.700 rumah tangga di 79 kampung meliputi Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, hingga Kepulauan Yapen didampingi untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Provinsi Papua tumbuh 3,97 persen pada 2025, didorong antara lain oleh konsumsi rumah tangga. Namun, pertumbuhan tersebut masih menghadapi tantangan pemerataan.

Di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Kepulauan Yapen, sebagian besar masyarakat masih menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha mikro berbasis keluarga.

Keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, minimnya pendampingan usaha, serta terbatasnya akses pasar masih menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan arah tersebut, Kemendes PDT melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan desa, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta perluasan akses terhadap pembiayaan dan pendampingan usaha.

Salah satu implementasinya dilakukan melalui Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Perencanaan Berbasis Rumah Tangga (Tekad PBRT) (tekad) yang dikembangkan bersama International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan.

TEKAD PBRT menggabungkan pelatihan literasi keuangan, pengembangan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan akses permodalan melalui pendekatan Household Management System (HMS) atau Perencanaan Berbasis Rumah Tangga (PBRT).

Setiap keluarga didampingi menyusun perencanaan ekonomi berdasarkan kondisi riil rumah tangga, mulai dari pemetaan pendapatan, pengeluaran, aset, kebutuhan pendidikan anak, hingga penyusunan rencana pengembangan usaha.

Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan, tetapi juga membangun kemampuan mengelola arus kas, menyusun target keuangan, memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, serta mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi lokal.

Dengan demikian, bantuan yang diterima diharapkan mampu berkembang menjadi aset produktif yang memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Pelatihan dilaksanakan secara interaktif melalui diskusi, simulasi pengelolaan keuangan, penyusunan rencana usaha, serta identifikasi potensi ekonomi keluarga.

Para peserta juga didorong menyampaikan tantangan yang dihadapi sehingga pendampingan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing kampung.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Billy Mambrasar turut mendampingi pelatihan bersama para fasilitator Kitong Bisa Foundation.

Pendampingan dilakukan hingga kampung-kampung yang hanya dapat dijangkau melalui perjalanan darat maupun transportasi laut untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kapasitas ekonominya.

Menurut Billy, pembangunan ekonomi Papua memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

"Percepatan pembangunan Papua tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik. Yang tidak kalah penting adalah membangun kapasitas manusianya," tegas Billy.

"Ketika keluarga mampu mengelola keuangan dengan baik, menyusun rencana usaha, dan memanfaatkan modal secara produktif, mereka akan menjadi motor penggerak ekonomi di kampungnya masing-masing," lanjutnya.

Dia menilai literasi keuangan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekonomi lokal.

Berdasarkan pendampingan yang dilakukan selama pelaksanaan program, masih banyak pelaku usaha mikro menghadapi kendala dalam menyusun anggaran, mengelola arus kas, memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, hingga merencanakan pengembangan usaha secara berkelanjutan.

"Modal hanyalah salah satu faktor. Yang menentukan keberhasilan usaha adalah kemampuan keluarga mengelolanya," jelas Billy.

"Karena itu pelatihan ini membekali masyarakat menyusun perencanaan ekonomi keluarga, mengatur arus kas, membedakan kebutuhan dan keinginan, hingga mengembangkan usaha sesuai potensi kampung," tambahnya.

Billy berharap pendekatan tersebut mampu memperkuat fondasi ekonomi masyarakat Papua sekaligus mendukung tujuan pembangunan jangka panjang.

"Pembangunan ekonomi Papua tidak bisa hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting adalah berapa banyak keluarga yang mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, menyekolahkan anak-anaknya, dan hidup lebih mandiri," tuturnya.

"Ketika semakin banyak rumah tangga naik kelas, dampaknya akan dirasakan oleh kampung, kabupaten, hingga perekonomian Papua secara keseluruhan," pungkasnya.

Ke depan, pendekatan yang mengintegrasikan literasi keuangan, pendampingan usaha, dan akses permodalan diharapkan menjadi salah satu model pemberdayaan ekonomi desa yang memperkuat produktivitas usaha mikro.

Tidak hanya itu, efek lanjutan program ini diharapkanmeningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung percepatan penurunan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di Tanah Papua