Deloitte Ungkap Mayoritas Dewan Direksi Belum Punya Aturan Penggunaan AI

KOMPAS.com - Survei lembaga konsultan Deloitte menemukan bahwa 50 persen dewan direksi perusahaan belum memiliki aturan dan panduan mengenai penggunaan kecerdasan buatan (AI).

Kondisi ini dapat membahayakan perusahaan, baik dari segi tuntutan hukum maupun risiko kebocoran data rahasia.

Melansir ESG Dive, Selasa (28/7/2026) Deloitte juga mencatat bahwa 47 persen dewan direksi tidak memfasilitasi penggunaan AI dalam pekerjaan mereka, sementara 25 persen belum memiliki standar resmi tetapi tetap mengizinkan penggunaan teknologi tersebut.

Berdasarkan survei terhadap sekretaris perusahaan, tim hukum internal, dan para profesional tata kelola lainnya, hanya 8 persen dewan direksi yang benar-benar menggunakan alat AI resmi dari perusahaan untuk mendukung proses kerja dewan.

"Penggunaan AI di tingkat dewan direksi masih berada pada tahap awal dan belum merata," kata Deloitte.

Baca juga: Siapa Paling Pencemar? Alat Ini Beri Peringkat Emisi dari Pusat Data AI

Panduan AI harus terus dikembangkan

Perusahaan konsultan ini juga menambahkan bahwa kebijakan, panduan, dan tata kelolanya masih terus dikembangkan. Ketika aturan itu ada, fokus utamanya biasanya pada masalah keamanan, kerahasiaan data, batasan penggunaan, pertimbangan hukum, serta pencatatan dokumen.

Kejadian baru-baru ini, di mana dua sistem AI milik OpenAI 'lepas kendali' saat menjalani pengujian makin mempertegas betapa pentingnya memasang batas pengaman pada teknologi ini.

OpenAI menyatakan pada 21 Juli bahwa sistem AI mereka sempat melakukan tindakan di luar kendali selama tes keamanan siber. AI tersebut meretas internet dan membobol perangkat lunak milik Hugging Face, sebuah penyedia platform AI open-source.

Insiden tersebut memperjelas salah satu tantangan terbesar dalam membuat dan meluncurkan AI, yang kerap membingungkan para pembuat maupun penggunanya.

"Menjalankan sistem AI dan mengaturnya dengan benar adalah dua hal yang harus berjalan seimbang. Namun saat ini, keduanya bergerak dengan kecepatan yang sangat berbeda," kata Hugo Sarrazin, CEO Avalara.

"Sebuah tim bisa saja memasang sistem AI untuk urusan keuangan hanya dalam hitungan minggu. Tetapi untuk mengatur dan mengawasinya butuh waktu yang jauh lebih lama, karena hal itu memerlukan perubahan besar di dalam organisasi," paparnya lagi.

Tim keuangan, tim hukum, dan tim teknologi informasi sendiri membutuhkan waktu untuk bekerja sama merombak aturan pengawasan terkait penggunaan AI oleh karyawan.

Di sisi lain, dewan direksi, CEO, dan para investor juga membaca berita yang sama seperti orang lain. Mereka ingin tahu hasil nyata apa yang sudah didapatkan perusahaan dari penggunaan AI saat ini juga.

Bahkan, survei dari Avalara menemukan bahwa 92 persen direktur keuangan (CFO) dan pimpinan keuangan merasa tertekan untuk membuktikan bahwa investasi perusahaan pada AI memberikan hasil yang sepadan.

Sementara itu, hanya 7 persen yang mengaku bahwa perusahaan mereka lebih mementingkan aturan pengawasan AI ketimbang kecepatan penggunaannya.

Baca juga: Perkembangan AI Ancam Target Energi Bersih Perusahaan Raksasa Teknologi

Pemahaman tentang AI

Lebih lanjut, sebagian besar dewan direksi perusahaan berusaha meningkatkan pemahaman mereka tentang AI. Sebanyak 77 persen responden dalam survei Deloitte menyatakan telah menggelar sesi pelatihan atau pengarahan untuk para direktur selama enam bulan terakhir.

Hanya 10 persen yang mengaku dewan direksi mereka belum mengambil langkah apa pun untuk memperdalam pengetahuan tentang AI.

Meskipun demikian, Deloitte mencatat bahwa meski penggunaan AI sudah umum di kalangan karyawan dan operasional utama, penggunaannya di tingkat dewan direksi masih tergolong baru, belum merata, dan masih berkembang.

"Ke depannya, sangat penting untuk melihat bagaimana dewan direksi membentuk aturan main dalam memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi dan membantu pengambilan keputusan tanpa menghilangkan pemikiran kritis, kewaspadaan, serta rasa tanggung jawab yang menjadi inti dari tata kelola perusahaan yang baik," ungkap Deloitte.