Bappenas Dorong Inovasi Pendanaan untuk Mitigasi El Niño di Tengah Keterbatasan Fiskal

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mendorong pemerintah mengembangkan skema pembiayaan yang lebih inovatif untuk menghadapi dampak fenomena El Niño.

Langkah tersebut dinilai penting karena keterbatasan ruang fiskal membuat penanganan krisis iklim tidak lagi dapat mengandalkan anggaran pemerintah semata.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah harus diimbangi dengan perluasan sumber pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Pakar ITB Ingatkan Bahaya Eksploitasi Air akibat El Nino

"Dalam menjawab ruang fiskal yang menuntut efisiensi, kita juga harus bertindak inovatif," ujar Rachmat dalam Dialog Nasional "Memperkuat Respons Lintas Sektor dalam Menghadapi Dampak El Niño Kuat", Selasa (4/8/2026).

Menurut Rachmat, pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai instrumen pendanaan yang telah tersedia. Salah satunya melalui Pooling Fund Kebencanaan (PFK) yang dirancang untuk memastikan ketersediaan dana tanggap bencana secara cepat tanpa mengganggu anggaran rutin kementerian dan lembaga.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas akses terhadap berbagai skema pembiayaan iklim internasional, seperti Adaptation Fund dan Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD).

FRLD merupakan mekanisme pendanaan internasional yang ditujukan untuk membantu negara berkembang menangani kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim. Menurut Rachmat, instrumen tersebut relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak krisis iklim.

Di luar pendanaan pemerintah, Rachmat juga mengajak sektor swasta berperan lebih aktif dalam pembiayaan adaptasi iklim. Menurut dia, investasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi stabilitas ekonomi nasional.

Ia menilai kepastian pendanaan pada sektor pangan, energi, dan sumber daya air menjadi fondasi penting agar pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 tetap berjalan sesuai rencana.

"Persoalan iklim adalah persoalan yang bisa kita antisipasi, bisa kita mitigasi, dan bisa kita tanggulangi. Karena itu kita harus memahami ilmu pengetahuan terkini serta memperkuat kerja sama antarkementerian dan lembaga," kata Rachmat.

El Niño tidak didanai melalui skema khusus

Sementara itu, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Adypurnama Teguh Sambodo mengatakan pemerintah tidak menyiapkan skema pembiayaan khusus untuk El Niño.

Menurut dia, pendanaan penanganan El Niño diintegrasikan ke dalam kerangka pembiayaan perubahan iklim yang telah disusun pemerintah karena fenomena tersebut bersifat berulang.

Pendanaan tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program adaptasi yang telah masuk dalam National Adaptation Plan (NAP), termasuk penguatan ekosistem melalui Biodiversity Strategy and Action Plan.

"Selama ini memang pembiayaan untuk iklim, terutama El Niño, tidak ada yang secara khusus karena El Niño itu sifatnya siklikal," ujar Teguh.

Baca juga: BMKG: Risiko El Nino Sangat Kuat Bersamaan dengan Musim Kemarau

Ia menilai kapasitas pendanaan pemerintah saat ini sebenarnya sudah memadai. Tantangan utama justru terletak pada ketepatan sasaran penggunaan anggaran agar mampu menjawab kebutuhan paling mendesak di lapangan.

"Tinggal bagaimana kita memastikan penggunaan anggarannya tepat sesuai kebutuhan penanganan El Niño. Hal ini juga sudah dibahas dalam Rakornas," katanya.

Fokus pada pangan, energi, dan air

Bappenas menetapkan tiga sektor prioritas dalam strategi pembiayaan mitigasi El Niño, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketersediaan sumber daya air.

Dalam implementasinya, pemerintah menerapkan pendekatan evidence-based intervention, yakni penyaluran anggaran berdasarkan data prakiraan dampak (impact-based forecasting) yang disusun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Melalui pendekatan tersebut, intervensi pemerintah, seperti penyediaan pompa air bagi petani, diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

"Kementerian Pertanian sendiri telah mengajukan penambahan pompa air yang nantinya dapat diberikan kepada kelompok-kelompok petani agar kebutuhan air selama curah hujan rendah tetap dapat terpenuhi," ujar Teguh.