Kekeringan Ancam Sektor Ekonomi, Pemerintah Harus Rancang Strategi Baru

KOMPAS.com - Seiring fenomena El Nino yang semakin kuat dan mengancam untuk membawa kondisi yang lebih ekstrem di berbagai belahan dunia hingga tahun 2027, pemerintah di berbagai negara kini menghadapi risiko kekeringan yang telah melampaui cara penanganan tradisional.

Kekeringan pun tidak bisa lagi diperlakukan sebagai krisis pertanian atau lingkungan musiman yang baru diurus setelah bencana itu terjadi.

Menurut para pejabat senior Konvensi PBB untuk Penanggulangan Desertifikasi (UNCCD), kekeringan kini harus dikelola sebagai ancaman tetap bagi seluruh sektor ekonomi yang dapat memengaruhi ketahanan pangan dan air, energi, kesehatan masyarakat, transportasi, pariwisata, dan perdagangan.

Melansir Down to Earth, Selasa (15/9/2026) risiko ini juga tidak berhenti di batas negara.

Misalnya saja kekeringan yang melanda Terusan Panama dapat berdampak pada perdagangan hingga ke Asia, sementara kekeringan di wilayah sungai Nil dapat mengganggu pasokan biji-bijian ke negara-negara lain di Afrika.

Kendati demikian, berbagai negara masih belum sepakat mengenai bagaimana risiko tersebut harus dikelola secara bersama-sama.

Pada konferensi UNCCD COP17 di Mongolia pada Agustus 2026, para pemerintah kembali gagal mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja global untuk mengatasi kekeringan, sehingga bentuk kerja sama internasional yang ideal masih belum terselesaikan.

Baca juga: BRIN Dorong Varietas Tanaman Tahan Banjir, Kekeringan hingga Salinitas

Selama berpuluh-puluh tahun, penanganan kekeringan sebagian besar masih bersifat reaktif.

"Negara-negara baru menyiapkan rencana tindakan saat kekeringan benar-benar terjadi, alih-alih secara sistematis menilai siapa dan apa saja yang berada dalam zona bahaya serta mengurangi kerentanan tersebut sejak awal," ujar Daniel Tsegai, petugas program Ketahanan Kekeringan di UNCCD.

Atlas Kekeringan Dunia (World Drought Atlas) dari UNCCD sebelumnya memperkirakan bahwa sekitar tiga dari empat orang di seluruh dunia akan terdampak oleh kekeringan pada tahun 2050, dengan memetakan bagaimana risiko tersebut merembet ke sektor energi, perdagangan, dan pertanian.

Menjelang akhir tahun 2025, hampir 30 persen permukaan daratan bumi mengalami kekeringan, hampir tiga kali lipat dari sekitar 10 persen yang tercatat sepanjang tahun 1990-an. Angka ini berdasarkan analisis data iklim selama lebih dari tujuh dekade yang diterbitkan dalam jurnal Nature Reviews Earth & Environment pada awal tahun 2026.

Tidak ada benua berpenghuni yang luput dari bencana ini dan fenomena El Nino mengancam untuk memperparah situasi ini.

Punya rencana belum tentu siap

Namun, memiliki rencana penanganan kekeringan nasional bukan berarti suatu negara sudah benar-benar siap. Saat UNCCD bekerja sama dengan berbagai negara, para pejabat sering kali menunjuk pada rencana nasional yang ada, yang sebagian besar hanya berisi panduan tentang apa yang harus dilakukan setelah kekeringan melanda.

Bagian yang hilang adalah perencanaan untuk seluruh siklus kekeringan sebelum, selama, dan setelah bencana itu terjadi.

Wakil Sekretaris Eksekutif UNCCD, Andrea Meza Murillo menyebutkan bahwa kebiasaan reaktif dalam menangani kekeringan ini berakar dari masalah yang lebih mendalam dan bersifat struktural. Pemerintah sendiri masih bekerja secara terkotak-kotak , padahal dampak kekeringan semakin melintasi berbagai sektor dan perekonomian sekaligus.

"Kita sangat terpecah-pecah dalam cara kita menganalisis masalah," ujarnya.

Para ahli memperkirakan tren kerusakan lingkungan tidak akan berkurang jika cara pendekatan seperti ini terus dilanjutkan.

Koordinasi yang lebih erat juga berarti memperluas lingkaran lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan kekeringan.

Selama ini, kementerian pertanian, meteorologi, dan lingkungan hidup selalu menjadi pihak utama yang diandalkan tetapi kekeringan tidak lagi bisa diatasi oleh sektor-sektor tersebut sendirian.

Tsegai menegaskan bahwa jika suatu negara membahas masalah kekeringan tanpa melibatkan kementerian keuangan dan kesehatan, maka ada hal penting yang terlewatkan.

"Kita membutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi kekeringan," katanya.

Pengelolaan kekeringan yang proaktif

Salah satu temuan paling mencolok dalam analisis jurnal Nature Reviews Earth & Environment adalah bahwa kekeringan kini tidak lagi dipicu oleh kurangnya curah hujan semata.

Suhu daratan yang semakin panas sedang mendongkrak tingkat penguapan yakni seberapa banyak kelembapan yang disedot oleh atmosfer dari tanah dan tumbuh-tumbuhan. Artinya suatu wilayah bisa jatuh ke dalam kondisi kekeringan bahkan tanpa adanya kekurangan curah hujan yang tidak biasa.

Yang terpenting, menurut Tsegai, bukan hanya seberapa banyak air hujan yang turun, tetapi seberapa banyak kelembapan yang dapat disimpan oleh tanah dan untuk berapa lama.

Memperbaiki kesehatan tanah, memulihkan lahan yang rusak, dan menahan lebih banyak cadangan air di alam dapat membantu menentukan seberapa tangguh suatu wilayah ketika kondisi kering mulai melanda.

Baca juga: BRIN Dorong Varietas Tanaman Tahan Banjir, Kekeringan hingga Salinitas

Ia berpendapat, hanya setelah suatu negara memetakan hal tersebut, barulah mereka dapat memilih langkah-langkah pencegahan yang paling sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing.

Sistem peringatan dini juga harus melampaui prediksi kapan kekeringan akan terjadi. Tetapi juga harus tentang menganalisis risiko. Ini tentang menganalisis kerentanan, siapa yang akan terdampak dan apa saja yang terkena dampaknya.

Penilaian tersebut kemudian harus menentukan apa yang dilakukan suatu negara sebelum kekeringan melanda.

Meskipun demikian, kesiapan tingkat nasional saja tidak akan cukup untuk menghadapi risiko yang dampaknya tidak berhenti di batas negara.

Bagi Tsegai dan Meza, luasnya dampak kekeringan membuat tidak ada satupun negara yang bisa mengklaim dirinya aman, dan bentuk akhir dari respons yang akan diambil pada akhirnya adalah keputusan masing-masing pemerintah.

"Ini adalah tantangan global dan kita memerlukan solusi global," kata Tsegai.

Namun untuk saat ini, kesenjangan antara pengakuan bahwa kekeringan adalah darurat global dan kesepakatan mengenai cara mengatasinya secara global masih belum terselesaikan, dan masalah ini akan dibawa ke meja perundingan berikutnya.