Pendanaan Pengurangan Metana Timpang, Didominasi Mengalir ke WtE, Inisiatif Warga Justru Kesulitan Akses Dana

KOMPAS.com - Aliran pendanaan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) metana (CH4) di sektor persampahan masih mengalami ketimpangan.

‎Director of Climate Policy Initiative (CPI) sekaligus Dewan Pengarah Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), Tiza Mafira menyebut, lebih dari 90 persen pendanaan pengurangan metana untuk sektor persampahan mengalir ke proyek WtE. Sedangkan porsi pengelolaan sampah organik dari sumber untuk mengurangi emisi GRK metana hanya sekitar satu persen saja. Padahal, pengalihan sampah organik dari tempat pemrosesan akhir (TPA) bisa menawarkan biaya investasi (CAPEX) dan operasional (OPEX) yang lebih rendah, termasuk dibandingkan WtE.

‎"Perlu penguatan pendanaan untuk memperluas sistem, bukan hanya pilot project. Solusi zero waste yang dipimpin secara lokal membutuhkan dukungan jangka panjang, sesuai dengan hirarki pengelolaan sampah,” ujar Tiza dalam sesi 'Financing Zero Waste: Lowering Organic Waste Methane', Rabu (23/9/2026).

Keterbatasan akses pembiayaan 

‎Keterbatasan akses terhadap pembiayaan menyebabkan banyak inisiatif lokal sulit berkembang, meski telah berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sistem pengelolaan sampah bersifat desentralisasi menghadapi kendala akses pembiayaan konvensional karena skala usaha kecil, keterbatasan aset, dan pendapatan yang belum selalu dapat diprediksi.

‎Global Climate Policy Officer GAIA, Yobel Novian Putra mengatakan, arus pendanaan untuk solusi pengelolaan sampah saat ini belum sebanding dengan kebutuhan. Padahal, pembiayaan pengelolaan juga harus mengakui peran pekerja sampah dan komunitas dalam sistem tersebut. Apalagi, pekerja sampah tidak hanya berperan dalam pemulihan material yang bernilai ekonomi. Mereka juga dapat menjadi bagian dari layanan pengumpulan dan pengolahan organik yang dibiayai sebagai layanan publik.

‎"Bayangkan, sekitar 4 miliar dolar AS (Rp 71,64 triliun) hanya dialokasikan untuk WtE. Bagaimana jika sebagian pendanaan itu dialihkan untuk memperkuat sistem zero waste yang dipimpin komunitas. Zero waste tidak hanya mengurangi sampah dan emisi metana, tetapi juga apat menghemat biaya pengelolaan, menciptakan manfaat ekonomi, serta memberikan berbagai manfaat sosial dan lingkungan lainnya,” tutur Yobel.

‎Diperlakukan sebagai layanan publik

‎Menurut analis senior CPI, Ira Yulianti, pendanaan terhadap insiatif warga dalam pengelolaan sampah organik perlu bisa mengubahnya menjadi berkelanjutan dan dalam skala yang lebih besar.

Pengelolaan sampah organik terdesentralisasi harus diperlakukan sebagai layanan publik esensial dan investasi publik jangka panjang, bukan sekadar proyek percontohan (pilot) yang bersifat jangka pendek.

‎Seringkali, inisiatif pengelolaan sampah berbasis komunitas diawali dengan harapan tinggi berkat adanya dukungan dana hibah atau pendanaan proyek tertentu. Sayangnya, sebuah masalah besar muncul ketika proyek tersebut selesai.

Timbulan sampah di tengah masyarakat tidak akan ikut berhenti hanya karena masa pendanaan telah berakhir. 

‎Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, sistem pengumpulan sampah harus tetap berjalan.

Para pekerja yang bertugas di lapangan harus tetap dibayar, berbagai peralatan operasional memerlukan pemeliharaan rutin, dan keterlibatan masyarakat harus terus dijaga secara aktif.

‎"Tapi sampah tidak berhenti dihasilkan ketika sebuah proyek berakhir, bukan? Pengumpulan harus terus dilanjutkan. Pekerja harus dibayar. Peralatan harus dipelihara. Dan komunitas harus tetap dilibatkan. Jadi, alih-alih hanya bertanya, 'Bisakah pendapatan dari kompos, barang daur ulang, biogas, atau produk sekunder lainnya membayar sistem ini?' Kita seharusnya bertanya, 'Berapa biaya layanan publik ini? Nilai ekonomi apa yang diciptakannya? Dan siapa yang harus membayar untuk bagian yang mana?'," ucapnya.