KOMPAS.com - UN Women meluncurkan pusat riset global baru untuk Bidang Digital, Inovasi, dan AI yang berfokus pada kesetaraan gender.
PBB menyebut perempuan masih sangat terpinggirkan dari perancangan dan tata kelola teknologi yang saat ini mengubah dunia kerja, layanan publik, dan hak-hak masyarakat.
Melansir Down to Earth, Senin (28/9/2026) pusat riset ini akan mempertemukan para peneliti, pemerintah, perusahaan teknologi, pakar AI, dan organisasi hak-hak perempuan untuk bersama-sama merancang kecerdasan buatan serta transformasi digital agar bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan.
Peluncuran ini dilakukan saat para pemimpin dunia berkumpul di New York dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Dalam sidang tersebut, topik AI menjadi pembahasan utama terkait transformasi ekonomi, masa depan dunia kerja, pembangunan, peperangan, serta perdamaian dan keamanan internasional.
Baca juga: Perempuan Makin Didorong Terlibat dalam Transisi Energi Indonesia
UN Women menyoroti bahwa nasib perempuan dan anak perempuan, serta dampak perubahan teknologi terhadap hak dan pemberdayaan mereka, masih sering diabaikan dalam diskusi-diskusi tingkat dunia tersebut.
Menurut lembaga tersebut, kaum pria memegang hampir delapan dari 10 pekerjaan di bidang AI, serta menguasai hampir sembilan dari 10 posisi pimpinan senior yang menentukan arah teknologi ini.
"Sistem kecerdasan buatan yang kita bangun hari ini akan menentukan cara kita hidup dan bekerja di masa depan," kata Sima Bahous, Direktur Eksekutif UN Women.
"Jika perempuan tidak dilibatkan dalam perancangan dan pengaturannya, kita berisiko membawa ketimpangan masa kini ke masa depan," katanya lagi.
UN Women menyebutkan bahwa perempuan sudah mulai merasakan dampak buruk dari sistem AI yang gagal mencerminkan realitas kehidupan mereka. Analisis global terhadap 133 sistem AI menemukan bahwa 44 persen di antaranya menunjukkan bias gender.
Selain itu, hampir satu dari empat pembela HAM, aktivis, dan jurnalis perempuan yang disurvei oleh UN Women melaporkan pernah mengalami kekerasan daring berbasis AI.
Pusat riset baru ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti nyata tentang bagaimana teknologi baru berdampak pada perempuan dan anak perempuan. Wadah ini akan membantu negara-negara anggota menyusun kebijakan digital dan AI yang adil gender, sekaligus bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memasukkan prinsip kesetaraan gender dalam pembuatan dan pengaturan aturan teknologi.
UN Women menyampaikan bahwa pusat riset ini akan memperkuat kemampuan PBB dalam mengatur kebijakan AI dan digital, sekaligus memberi suara yang lebih kuat bagi perempuan dan organisasi hak-hak perempuan dalam merancang kebijakan, aturan, dan teknologi.
Baca juga: PBB: 1 Juta Perempuan Kehilangan Akses Bantuan Kemanusiaan
"AI bisa memperparah ketimpangan gender atau justru membantu mengatasinya. Semua itu adalah pilihan manusia," tegas Bahous. Ia menyebutkan bahwa keputusan-keputusan tersebut sedang dibuat saat ini oleh para insinyur, perusahaan, investor, dan pemerintah.
UN Women menambahkan bahwa kesetaraan dalam AI bukan hanya soal keterwakilan jumlah orang, melainkan soal kekuasaan dan pengaruh, karena teknologi ini sudah mulai mengubah sistem ekonomi, sosial, dan politik dunia.
Pusat Digital, Inovasi, dan AI ini merupakan bagian dari kerja besar UN Women untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat.
Lembaga tersebut menegaskan bahwa langkah ini akan mendukung upaya internasional untuk memastikan bahwa transformasi digital dan AI mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta menghormati hak asasi manusia.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya