JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti pencemaran dan sedimentasi sungai yang memperburuk tantangan pengelolaan air di Indonesia.
Kondisi tersebut, ditambah menurunnya kapasitas sungai menampung air, turut meningkatkan risiko banjir di kawasan perkotaan.
Menurut AHY, persoalan sungai tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan air limbah rumah tangga dan industri, sanitasi, serta perlindungan daerah aliran sungai (DAS).
Baca juga: Pengamat: Pengelolaan Air Jadi Kunci Praktik Pertambangan Berkelanjutan
“Saya harus katakan, waktu terbaik untuk membersihkan sungai-sungai kita adalah 50 tahun yang lalu, tetapi waktu terbaik kedua, waktu terbaik berikutnya adalah sekarang, hari ini. Jadi, mari kita bersihkan sungai-sungai kita. Mari kita bersihkan air kita untuk generasi berikutnya, untuk anak cucu kita,” ujar AHY dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, pekan lalu.
AHY mengatakan, ketahanan air membutuhkan pengelolaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut mencakup perlindungan DAS, penyediaan air baku, modernisasi irigasi, akses air minum dan sanitasi, pengendalian banjir, serta pengolahan air limbah sebelum dibuang kembali ke lingkungan.
Menurut dia, pengelolaan air merupakan bagian mendasar dari pembangunan karena berkaitan langsung dengan ketersediaan pangan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.
“Air bukan sekadar sumber daya alam. Air adalah fondasi kehidupan, pembangunan ekonomi, dan peradaban itu sendiri. Seperti yang sering saya katakan: air adalah kehidupan. Tanpa air, tidak ada pangan, tidak ada kesehatan, tidak ada kesejahteraan, dan pada akhirnya, tidak ada masa depan,” tutur AHY.
Ia menambahkan, ketahanan air tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi membutuhkan perencanaan dan investasi pada sistem serta infrastruktur yang memadai.
AHY juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan pengelolaan air dengan perencanaan kawasan perkotaan. Menurut dia, kota tidak cukup hanya mengandalkan teknologi modern apabila masyarakatnya masih menghadapi banjir, sanitasi buruk, pencemaran udara, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Karena itu, pembangunan infrastruktur perkotaan perlu menghubungkan pengelolaan air, sanitasi, drainase, perumahan, persampahan, transportasi umum, dan ruang publik dalam satu perencanaan.
“Kita tidak boleh hanya membangun lebih banyak rumah, kita harus membangun komunitas yang lebih baik. Kita tidak boleh hanya memindahkan lebih banyak kendaraan, kita harus memindahkan orang dan barang secara lebih efisien. Dan kita tidak boleh hanya membangun lebih banyak infrastruktur, kita harus membangun infrastruktur yang bekerja selaras dengan alam dan memperkuat ketangguhan jangka panjang,” ujar AHY.
Baca juga: Kementerian ESDM Permudah Izin Pengelolaan Air Tanah Berkelanjutan
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah mengidentifikasi empat faktor pendukung, yakni modal, inovasi, talenta, dan tata kelola.
Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan. Namun, AHY mengatakan, pembiayaan tersebut perlu dilengkapi dengan skema inovatif yang melibatkan modal swasta dan lembaga multilateral.
Menurut dia, investasi pada infrastruktur perlu diarahkan untuk membangun sistem yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan kawasan terhadap tekanan lingkungan.
AHY menegaskan, pembangunan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan keberlanjutan lingkungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya