KOMPAS.com - Krisis iklim semakin mengkhawatirkan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut berskala besar yang menghasilkan asap pekat lintas batas meluas ke Sumatera, Kalimantan, hingga Papua Selatan.
Gelombang panas dan musim kering berkepanjangan pasca-El Niño 2026 memicu krisis air bersih di berbagai daerah. Bahkan, dampaknya meluas ke mata pencaharian, kebudayaan masyarakat adat, sampai akses pendidikan anak terganggu.
Perwakilan masyarakat Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Sembay mengatakan, kebakaran hutan berarti hilangnya bahan bangunan, mata pencaharian, dan pengetahuan turun-temurun.
Baca juga: Jarak Pandang Udara Terbatas akibat Asap Karhutla, 4 Penerbangan di Bandara Tjilik Riwut Dibatalkan
Ia mengingatkan, pemugaran yang membuat kawasan tampak lebih 'modern' belum tentu menjawab kebutuhan warga.
Padahal, hutan menjadi bagian dari kehidupan, penghidupan, dan kebudayaan masyarakat adat. Misalnya, Rumah Betang sepanjang 118 meter dan setinggi sekitar lima meter, bergantung pada kayu hutan untuk pemeliharaannya.
“Ketika hutan hilang, sumber kayu untuk rumah, penghidupan para pengrajin, serta tumbuhan untuk pewarna alami dan obat-obatan ikut terdampak. Kehilangan hutan juga berarti kehilangan bagian dari masyarakat adat,” ujar Sembay dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026).
Sebagai sumber air dan tempat mencari ikan, sungai di Sintang sudah mulai mengering. Imbasnya, distribusi bantuan terkendala armada, galon, dan pasokan air.
Kebakaran hutan desa yang dikelola warga Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terpantau pada 8 Juli dan merambat hingga Taman Nasional Gunung Palung, habitat orang utan dan satwa lain.
Hendri Gunawan dari Yayasan Palung mengatakan, sekitar 6.000 hektare hutan desa terbakar selama 15 hari. Tim pemadam gabungan warga, relawan, TNI, dan polisi menghadapi gambut yang terus menyala dengan minimnya air.
Karhutla memicu krisis air bersih hingga warga sulit mendapatkan air minum dan memasak. Ia mengaitkan kondisi ini dengan pembangunan kanal untuk perkebunan sawit sejak 2017 yang mengeringkan gambut dan membuatnya rentan terbakar saat kemarau panjang.
Ia menyoroti ketimpangan antara pembukaan lahan yang dinikmati sebagian pihak. Sedangkan warga kehilangan hutan, kebun, sumber air, dan habitat satwa.
Menurut Hendri, masyarakat tidak hanya butuh bantuan darurat. Masyarakat juga perlindungan atas hutan yang menopang hidup mereka.
Baca juga: Dampak Karhutla, Pertumbuhan Subsektor Kehutanan Berbalik Negatif pada Kuartal III 2026
“Kaya boleh, tapi jangan serakah. Kami hanya butuh air bersih. Kami hanya minta tolong bantu jaga rumah kami, hutan tempat kami tinggal bersama berbagai kehidupan di dalamnya,” tutur Hendri.
Natanael Undas menyaksikan bentang alam di Palangka Raya, Kalimantan Tengah berubah, dari agroforestri karet menjadi perkebunan sawit ilegal.
Perubahan lanskap tersebut disertai maraknya tambang emas ilegal di sekitar sungai dalam dua dekade terakhir. Ia juga menyoroti dampak karhutla yang menghentikan pembelajaran tatap muka selama dua bulan.
“Anak-anak harus belajar daring, padahal tidak semua keluarga memiliki perangkat dan jaringan yang memadai. Pemadaman listrik 6–12 jam di sejumlah daerah semakin menyulitkan,” ucapnya.
Ketika kesempatan belajar terus berkurang, kata dia, anak anak beresiko kehilangan peluang untuk menentukan masa depan yang berbeda dari kondisi lingkungan dan ekonomi yang mereka hadapi sekarang. Ia mendorong perbaikan fasilitas pendidikan sekaligus penegakan hukum terhadap aktivitas perusak lingkungan.
“Pendidikan adalah akar dari masa depan Indonesia,” ujar Natanael.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya