Belajar dari Kasus Cikande, BRIN Dorong Revisi Aturan Pengelolaan Limbah Radioaktif

KOMPAS.com – Indonesia perlu memperkuat kebijakan nasional dalam pengelolaan limbah radioaktif, termasuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.

Periset Pusat Riset Teknologi Bahan Nuklir dan Limbah Radioaktif Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Hendra Adhi Pratama mengatakan, pengelolaan limbah radioaktif tidak cukup hanya memastikan limbah tersimpan dengan aman.

Setiap jenis limbah perlu memiliki rencana pengelolaan yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penentuan opsi pembuangan akhir.

Baca juga: Perusahaan China Pencemar Radioaktif Cs-137 di Cikande Divonis Denda Rp 2 Miliar

“Pendekatan ini menjadi penting untuk menjamin keselamatan sekaligus mencegah beban pengelolaan limbah diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar Hendra, dilansir dari laman resmi BRIN, Jumat (6/11/2026).

Menurut Hendra, penyusunan inventaris limbah radioaktif nasional menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan. Inventaris tersebut memuat informasi mengenai jumlah, karakteristik, dan jenis limbah yang perlu ditangani.

Karakteristik dan tingkat bahaya limbah menentukan pendekatan pengelolaan yang diperlukan. Karena itu, perencanaan pembuangan akhir perlu dipertimbangkan sejak awal agar keputusan pada tahap pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan tetap sesuai dengan opsi akhir yang akan dipilih.

Dalam pendekatan pengelolaan yang berorientasi pada tahap akhir atau endpoint-informed, limbah radioaktif perlu diklasifikasikan berdasarkan tingkat bahayanya. Kelas limbah tersebut meliputi limbah radioaktif sangat rendah (very low-level waste/VLLW), rendah (low-level waste/LLW), menengah (intermediate-level waste/ILW), hingga tinggi (high-level waste/HLW).

Hendra menilai, Indonesia perlu memperkuat perencanaan pengelolaan limbah radioaktif nasional melalui penyusunan inventaris yang berkelanjutan serta penyempurnaan regulasi.

Kasus Cesium-137 di Cikande

Penguatan kebijakan keselamatan dan keamanan nuklir juga menjadi perhatian setelah kasus kontaminasi radioaktif Cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, pada 2025.

Kasus tersebut menunjukkan kompleksitas penanganan kontaminasi radioaktif sekaligus mengungkap sejumlah kesenjangan dalam regulasi, kewenangan kelembagaan, dan kesiapan infrastruktur penanggulangan kedaruratan nuklir.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pengalaman penanganan kasus Cikande perlu menjadi dasar penyusunan instrumen kebijakan dan mekanisme koordinasi antarlembaga.

Menurut Hanif, keterlibatan BRIN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan instansi terkait berperan dalam mengidentifikasi sumber kontaminasi, memetakan penyebaran material radioaktif, serta melaksanakan dekontaminasi.

“Bagaimana kemudian BRIN dan Bapeten bisa menggagas instrumen untuk mengatasi kesenjangan (gap) yang terjadi di lapangan. Kesenjangan tersebut menyulitkan kita dalam melakukan penanganan apabila kejadian serupa kembali terulang di negara kita,” ujar Hanif, dilansir dari laman resmi BRIN, Selasa (27/10/2026).

Baca juga: Datangi Kejagung, PT PMM Bantah Mengekspor Bahan Radioaktif dari Batam

Penanganan kasus Cikande bermula dari temuan indikasi kontaminasi Cesium-137 pada produk udang beku Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. Temuan tersebut mendorong investigasi terhadap fasilitas pengolahan udang di kawasan industri itu.

Dalam pemeriksaan awal, BRIN dan Bapeten memberikan dukungan teknis menggunakan peralatan pendeteksi radiasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kontaminasi yang membutuhkan tindakan pengamanan dan penelusuran lebih lanjut.

Investigasi kemudian diperluas ke sejumlah fasilitas industri. Penyisiran bersama berbagai instansi mengidentifikasi 22 lokasi yang mengalami kontaminasi Cesium-137.

Kontaminasi juga ditemukan pada sistem ventilasi dan saluran pertukaran udara. Temuan tersebut mengarahkan investigasi pada dugaan penyebaran material radioaktif melalui emisi udara dari aktivitas peleburan logam.

“Dengan tata laksana kedaruratan dari bencana radionuklir ini, teman-teman BRIN melakukan penyisiran lebih mendalam. Setelah dilakukan penyisiran, kita mendapatkan hampir 22 lokasi yang terkontaminasi Cesium-137,” tutur Hanif.