KOMPAS.com - Serangan yang merusak atau menghancurkan sistem air dan sanitasi di zona konflik melonjak tiga kali lipat antara tahun 2021 dan 2025. Hal ini meningkatkan risiko anak-anak terpapar wabah penyakit, gizi buruk, dan kekerasan.
Itu adalah salah satu temuan utama dari laporan terbaru berjudul Water Under Fire yang diterbitkan oleh Badan Anak-Anak PBB (UNICEF).
Melansir laman resmi United Nations, Kamis (5/11/2026) laporan tersebut mendokumentasikan serangan udara dan bentuk serangan lainnya terhadap sistem air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) termasuk para petugas serta masyarakat yang bergantung pada fasilitas tersebut di 23 negara dan wilayah.
Jumlah serangan meningkat drastis dari 45 insiden di delapan negara pada tahun 2021 menjadi lebih dari 135 insiden di 15 negara pada tahun 2025.
Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell menegaskan bahwa serangan terhadap sistem air dan sanitasi merampas hak anak-anak atas air minum yang aman dan layanan penting yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
Baca juga: Isu Perubahan Iklim Perlu Diintegrasikan ke dalam PAUD Sesuai Tahap Perkembangan Anak
Laporan Water Under Fire 4 mencakup periode dari Januari 2021 hingga Juni 2026, yang menunjukkan tren peningkatan pola serangan di seluruh dunia.
Laporan tersebut mengidentifikasi tujuh kategori serangan, mulai dari gempuran terhadap instalasi pengolahan air, jaringan pipa, dan sumur, hingga pencemaran sumber air, serta pembatasan pasokan suku cadang dan bahan kimia yang dibutuhkan untuk pengolahan air.
Laporan ini menyoroti sejumlah contoh, seperti di Sudan, di mana pada Maret 2024 hanya satu dari 13 instalasi pengolahan air di negara bagian Khartoum yang beroperasi penuh. Sementara itu, lebih dari 130.000 meter jaringan pipa pembuangan limbah di Jalur Gaza telah hancur sejak Oktober 2023.
Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa gangguan pasokan air tetap dapat terjadi meskipun pipa dan mesin pompa tidak rusak secara fisik.
Di Irak, serangan pesawat nirawak terhadap ladang gas pada November 2025 memangkas produksi listrik di wilayah Kurdistan hingga sekitar 80 persen. Hal ini memaksa pemerintah setempat memberlakukan jatah dan membagi pasokan listrik antara proyek air bersih, rumah sakit, dan area perkotaan.
Selain membatasi akses terhadap air minum, serangan juga menimbulkan dampak tidak langsung dan jangka panjang yang disebut oleh laporan UNICEF sebagai "dampak berantai".
UNICEF menyatakan bahwa ketiadaan air bersih membuat fasilitas kesehatan tidak dapat mensterilkan peralatan medis, membantu proses persalinan secara aman, maupun menyiapkan susu formula khusus untuk anak-anak yang menderita gizi buruk akut.
Laporan ini juga mendokumentasikan kasus anak-anak yang tewas, terluka, atau mengalami bahaya saat sedang mengantre air bersih, seperti yang banyak terjadi di Jalur Gaza.
UNICEF turut menyoroti ancaman yang dihadapi kaum perempuan dan anak gadis yang sering kali bertugas mengambil air untuk keluarga mereka termasuk risiko kekerasan seksual hingga kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan.
Perhatian juga diberikan pada risiko keselamatan para pekerja di fasilitas air bersih. PBB mencatat, misalnya, tewasnya 14 karyawan fasilitas air di Lebanon selama konflik tahun 2024.
UNICEF mendesak pihak-pihak yang bertikai, Negara Anggota, donor, serta pelaku kemanusiaan dan pembangunan untuk melindungi sistem air, sanitasi, dan kebersihan di zona konflik sebagai elemen utama yang sangat penting bagi kelangsungan hidup warga sipil, terutama anak-anak.
Selain itu juga membentuk mekanisme pengumpulan data secara sistematis terkait serangan yang menargetkan fasilitas air, sanitasi, dan kebersihan dalam situasi konflik.
Baca juga: Korban Jiwa Perempuan dan Anak dalam Perang Sipil Naik Dua Kali Lipat Sejak 2021
Termasuk melindungi anak-anak dan masyarakat yang mencari akses ke layanan air dan sanitasi, serta melindungi para pekerja di sektor ini dan sektor energi.
Selanjutnya, memfasilitasi akses yang aman dan tanpa hambatan bagi pekerja air, dan pekerja energi untuk menjangkau mereka yang membutuhkan, serta untuk menyalurkan pasokan penting yang diperlukan agar sistem air dan energi tetap beroperasi.
Terakhir, berinvestasi pada pendekatan yang tahan terhadap konflik, serta mendukung upaya keberlanjutan layanan yang dikelola oleh masyarakat lokal.
Laporan tersebut mencatat bahwa pemotongan dana menghambat upaya kemanusiaan untuk menjamin akses air bersih.
Di antara negara-negara yang menerima respons kemanusiaan terkoordinasi di sektor air dan sanitasi (WASH), sebanyak 137,9 juta orang membutuhkan bantuan, namun baru 26 persen dari total pendanaan yang dibutuhkan tahun ini yang berhasil terkumpul.
"Para pekerja kemanusiaan telah melakukan yang terbaik agar air tetap mengalir di tengah meningkatnya serangan," ujar Russell.
"Namun, perbaikan fisik tidak bisa menggantikan perlindungan atas fasilitas-fasilitas ini, yang sebenarnya sudah diwajibkan di bawah hukum kemanusiaan internasional," tambahnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya